Iklan Banner Sukun
Ekbis

Bapenda Jember akan Bentuk Tim Selidiki Tunggakan PBB Tiga Desa

Hendra Surya Putra, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Kabupaten Jember,

Jember (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan membentuk tim untuk menyelidiki tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) di tiga desa, yakni Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari, Desa Sidodadi dan Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo.

Berdasarkan data Bapenda Jember, persentase pelunasan PBB tiga desa itu pada 2021 terhitung rendah. PBB Desa Sanenrejo hanya terbayar 28,47 persen, Desa Sidodadi 41 persen, dan Desa Sidorejo hanya 32,6 persen.

Warga tiga desa itu mempertanyakan masalah PBB ini, karena sebagian menerima catatan adanya tunggakan pembayaran dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Padahal mereka merasa sudah patuh membayar PBB sesuai ketentuan.

“Khusus tiga desa ini, akan dibentuk tim. Timnya gabungan agar bisa lebih efektif dan waktunya bisa lebih cepat, karena ini berkejaran dengan realisasi pendapatan dan tidak molor sampai akhir tahun. “Harapan kami kalau memang sudah bayar, bisa segera dikembalikan (ke Bapenda),” kata Hendra Surya Putra, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Kabupaten Jember, usai rapat dengan Komisi C DPRD Jember, Jumat (10/6/2022).

Sekretaris Komisi C DPRD Jember Hasan Basuki berharap tim tersebut bisa melibatkan warga desa setempat. “Saat tim turun melibatkan masyarakat yang ada di desa tersebut, karena mereka yang paham situasi di desa masing-masing,” katanya.

Anggota Komisi C Hadi Supaat mengatakan, ada indikasi penggelapan uang pajak. “Kami mendorong Bapenda untuk menelusuri ini dengan membentuk tim gabungan Bapenda, Inspektorat, dan aparat penegak hukum yang harus melakukan tindakan cepat dan konkret, sebagai efek jera kepada pelaku yang diduga menggelapkan yang pajak,” katanya.

Pembentukan tim semakin krusial, karena Pemerintah Kabupaten Jember secara umum mencatat adanya tunggakan pajak daerah sekitar Rp 238,665 miliar sejak 2001 hingga 2021. “Ini seharusnya bisa dimanfaatkan rakyat dalam bentuk pembangunan,” kata Hadi.

Hadi mengkritik kemampuan Bapenda Jember dalam menyelesaikan persoalan yang muncul. “Pajak ini salah satu unsur penopang pendapatan asli daerah di Jember. Menurut saya tunggakan Rp 238 miliar ini cukup besar. Kalau digunakan untuk membangun, setiap desa bisa dapat Rp 1 miliar,” katanya.

Hadi berharap Bapenda melaporkan perkembangan penyelidikan tim tersebut kepada DPRD Jember. “Jika diperlukan, kami juga berharap ketika melakukan penelusuran, paling tidak kami dilibatkan sehingga tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kami bisa ikut sidak berbarengan dengan tim,” katanya. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar