Ekbis

Banyak Perusahaan di Bojonegoro Tak Terdampak Pandemi, Pembayaran THR Diperkirakan Aman

Bojonegoro (beritajatim.com) – Ditengah Pandemi Covid-19 yang terjadi, belum ada perusahaan yang melaporkan kondisi keuangannya pailit sehingga tidak mampu membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada buruh atau pekerjanya.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro Rafiuddin Fathoni mengatakan, pembayaran THR ini harus dilakukan perusahaan terakhir H-7 Idul Fitri 1442 Hijriah. “Kami membuat Posko Pengaduan THR, juga melakukan pemantauan langsung ke perusahaan untuk melakukan monitoring hingga H-7 lebaran,” ujarnya, Rabu (21/4/2021).

Sejauh ini, sebagian besar perusahaan di Bojonegoro yang memiliki banyak pekerja tidak terdampak adanya Pandemi Covid-19. Kondisi seperti itu juga terlihat saat pembayaran THR lebaran tahun lalu yang juga dalam situasi pandemi.

Meski diakui, kata dia, ada perusahaan yang membayarkan masih dibawah ketentuan. “Pekerja kebanyakan tidak mengadu, ya mungkin takut jika dipecat, ada kesepakatan, atau sebagainya. Sehingga tidak ada aduan,” jelasnya.

Selama Pandemi Covid-19 ini, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Salah satu isinya, perusahaan yang terdampak bisa melakukan dialog dengan pekerja dalam hal pembayaran THR.”Ini untuk mencari solusi bersama, misalnya pembayaran dilakukan dengan cara menyicil, atau bertahap. Yang penting H-7 Lebaran sudah terbayar semua,” tegasnya.

Sementara, bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada para pekerja/buruh selambat-lambatnya hingga H-7 Idul Fitri, maka akan mendapat denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

“Denda itu akan dikembalikan kepada pekerja, dan tidak menggugurkan pembayaran THR. perusahaan tetap harus membayarkan THR, selain itu juga denda administratif terkait dengan perijinan dan operasi,” pungkasnya.

Sementara Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Mochlasin Affan mengatakan, adanya surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR di saat Pandemi Covid-19 ini jangan sampai menjadi alibi perusahaan tidak membayar THR bagi pekerja. “Jika memang ada kami akan melakukan investigasi khusus dan dikatakan bangkrut itu harus ada indikator yang jelas,” tegasnya. [lus/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar