Ekbis

Awas! Ada 1.230 Usaha Jasa Pinjaman Online Ilegal

Jember (beritajatim.com) – Jumlah usaha jasa peminjaman dalam jaringan (online) ilegal jauh lebih besar daripada yang legal. Masyarakat harus waspada.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 127 usaha jasa pinjaman online yang terdaftar dan 1.230 jasa usaha yang ilegal. Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi OJK Pusat Tongam L. Tobing memberikan empat tips kepada masyarakat.

Pertama, pinjamlah kepada usaha jasa yang terdaftar di OJK. Nama-nama usaha jasa ini bisa dilihat pada situs resmi OJK dan call center 157. Perusahaan jasa teknologi finansial yang terdaftar di OJK diawasi ketat. “OJK melakukan pengawasan yang sangat efektif dan penegakan kode etik dilakukan asosiasi,” kata Tobing, usai memberikan sosialisasi soal investasi ilegal kepada sejumlah instansi dan organisasi di Plasa Roxy, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (27/8/2019) sore.

“Kedua, pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Kami minta masyarakat cerdas meminjam,” kata Tobing. Dia meminta agar uang pinjaman tersebut digunakan untuk usaha-usaha produktif dan bukan kebutuhan konsumtif.

Keempat, pahami risiko peminjaman. “Kewajiban, denda, bunga. Jangan sampai setelah meminjam justru menyesal. Kami minta masyarakat Jember cerdas,” kata Tobing.

Bunga untuk pinjaman online diserahkan kepada mekanisme pasar. “Tapi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mempunyai kode etik yang membatasi bunga pinjaman online. Bunga pinjaman online hanya 0,8 persen per hari termasuk denda. Kemudian batas waktu pengenaan denda hanya 90 hari sejak tak bisa dibayar nasabah. Kemudian maksimum denda kalau tidak mau bayar hanya 100 persen dari pinjaman pokok,” kata Tobing.

Sementara itu untuk usaha jasa peminjaman online ilegal tidak mengenal kode etik itu. “Bisa tak terbatas. Jangka waktu penagihan tak terbatas, bunga tak terbatas, dan denda sangat besar. Fintech legal juga tak bisa mengakses data yang ada di HP. Tapi fintech ilegal sangat membahayakan masyarakat, karena mereka mengopi semua kontak di HP nasabah untuk alat intimidasi. Oleh karena itu masyarakat kita sering diteror, dilecehkan,” kata Tobing.

Tobing mendorong masyarakat yang dirugikan oleh usaha jasa pendanaan teknologi finansial ilegal agar melapor ke polisi. “Ini supaya menimbulkan efek jera,” katanya.

Maraknya pinjaman online tak bisa dibentung. “Edukasi ke masyarakat yang kami tingkatkan supaya masyarakat lebih waspada dan cerdas,” kata Tobing. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar