Ekbis

APBM Khawatirkan Omnibus Law Matikan Perusahaan Bongkar Muat

Surabaya (beritajatim.com) – Perubahan UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law membuat kecewa Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Jatim. Sebab, ada pasal-pasal yang dinilai mematikan, sehingga berujung pada terjadinya tingkat pengangguran cukup banyak.

“Kami merasa heran kenapa pembahasan UU No 17 mengenai Omnibus Law, APBMI tidak dilibatkan sama sekali. Ada apa dengan Menteri Perhubungan? Ini yang kami pertanyakan. Kami ini ada, kami ini bekerja di pelabuhan masing-masing di seluruh Indonesia,” tegas Ketua Umum DPW APBMI Jatim, Kody Lamahayu Fredy.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DPW APBMI Jatim, Endang Miyansih menegaskan bahwa APBMI tidak dilibatkan dalam pembahasan, maka tidak mustahil keberadaan asosiasi yang mengayomi perusahaan bongkar muat di seluruh pelabuhan di Indonesia ini akan hilang.

Alasannya, karena ada pasal-pasal yang sebelumnya melindungi aktivitas di pelabuhan dalam UU 17/2008 dihapus. “Kalau kami tidak ada, banyak anggota, banyak PBM mati dan akan hilang yang akhirnya banyak pengangguran di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Dikatakan lebih lanjut, ada di pasal 91 (1), seharusnya setiap pekerjaan bongkar muat atau pekerjaan yang berhubungan dengan kepelabuhan harus ada izin khusus. Dalam pasal tersebut, izin yang dimaksud dihilangkan, sehingga Badan Usaha Pelabuhan (BUP) bisa mengerjakan seluruh pekerjaan di pelabuhan. “Tanpa harus mengurus izin masing-masing. Item izin khusus itu, dulunya ada di pasal 91 ayat 1,” ungkapnya.

Dijelaskan, izin khusus tersebut dikeluarkan dan diberikan pemerintah kepada BUP yang akan berkegiatan di pelabuhan. Saat ini, izin khusus tersebut dihapus dalam RUU tersebut. “Sekarang izin khusus itu dihapus,” katanya.

Dengan tidak adanya izin khusus, sehingga BUP-BUP boleh melakukan seluruh kegiatan yang ada di pelabuhan. Seharusnya izin itu tetap ada dan tidak harus dihilangkan. “Kalau begitu, sopir bisa melakukan bongkar muat? Kan tidak pakai izin khusus?” ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPW APBMI Jatim, Capt. Haryono menambahkan, anggota PBMI ini adalah UKM yang mandiri dan sudah ada di seluruh Indonesia. “Apabila kami mau dimatikan, kami siap demo,” pungkasnya. [rea/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar