Ekbis

Alokasi Pupuk Bersubsidi Hanya Meng-cover 40 Persen Kebutuhan Petani

Gresik (beritajatim.com) – Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementrian Pertanian, Sarwo Edhy menuturkan alokasi pupuk bersubsidi hanya mampu meng-cover 40 persen kebutuhan petani. Hal ini ditegaskan Sarwo Edhy saat mendampingi anggota Komisi IV DPR RI di Petrokimia Gresik, Jumat (29/01/2021).

Sesuai porto folio-nya, Kementan tahun ini mengalokasikan 9,04 juta ton, dan 1,5 juta liter pupuk organik cair. Sementara berdasarkan usulan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) tahun 2021. Kebutuhan pupuk petani secara nasional tercatat 23 juta ton

Adanya selisih gap tersebut lanjut Sarwo Edhy, membuat kebutuhan pupuk petani dengan alokasi pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah terbatas. Hal ini karena dana dari APBN dibagi di sektor lainnya. Misalnya, kesehatan, pendidikan, BBM dan lain-lain. “Jatah subsidi dari pemerintah hanya bisa meng-cover 40 persen kebutuhan petani di tanah air,” tuturnya.

Adanya gap itu kata Sarwo Edhy, kerap kali memicu isu kelangkaan pupuk di berbagai daerah setiap tahunnya. Untuk itu, Kementan memberi kelonggaran realokasi pupuk bersubsidi di suatu daerah yang kekurangan pupuk jika tidak terserap secara optimal.

Terkait dengan ini Wakil Dirut Pupuk Indonesia, Nugroho Christijanto mengatakan, permasalahan gap dan kebutuhan alokasi pupuk bersubsidi tiap tahunnya cukup besar.

Tahun lalu, E-RDKK mencatat kebutuhan petani sebesar 26,18 juta ton. Sementara alokasi subsidi hanya 8,9 juta ton, atau mengalami kekurangan 66 persen. Sedangkan dua tahun sebelumnya gap-nya mencapai 62 persen. “Kekurangan atau gap yang cukup besar itu, Pupuk Indonesia siap memenuhi kebutuhan pupuk petani melalui pupuk komersial,” katanya.

Hal senada juga dikemukakan Dirut Petrokimia Gresik (PG), Dwi Satriyo Annurogo. Menurutnya, pihaknya siap memenuhi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan penugasan pemerintah. “PG memiliki 31 pabrik, dari jumlah itu mendapat tugas menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 4,9 juta ton atau lebih dari 54 persen pupuk bersubsidi secara nasional,” paparnya.

Selain mendistribusikan pupuk bersubsidi. PG juga mengedukasi petani dengan alternatif pemupukan berimbang. “Ini merupakan upaya kami mengurangi ketergantungan petani akan pupuk bersubsidi,” pungkasnya.

Sementara itu, Siswadi (50) salah satu petani asal Desa Dapet, Kecamatan Balongoanggang, Gresik menyatakan dirinya berharap kebijakan pupuk bersubsidi pemerintah bisa memenuhi seluruh kebutuhan petani seperti dalam E-RDKK. Menurutnya, pupuk merupakan penunjang peningkatan produktivitas.

“Kalau sampai dikurangi produktivitas dan kesejahteraan petani akan terganggu. Sebab, salah satu dasar penyusunan E-RDKK ini adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang dimiliki petani. Tidak mungkin petani memanipulasi luasan lahan,” tandasnya.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminudin menuturkan, akan mewacanakan mengubah syarat petani yang berhak menerima subsidi. “Saat ini, petani yang menggarap lahan seluas dua hektar tergolong kaya, nanti akan coba kita usulkan syarat penerima subsidi adalah petani dengan luas lahan satu hektar saja,” pungkasnya. [dny/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar