Ekbis

1 Persen Kontraktor Besar Nikmati 85 Persen Proyek di Indonesia

Ketua BPD Gapensi Jawa Timur Agus Gendroyono

Gresik (beritajatim.com) – Ada banyak pekerjaaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang jasa kontruksi. Salah satunya pemerintah membuat formula menjembatani kontraktor besar dengan yang kecil.

Ketua BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi Jatim) H. Agus Gendroyono, ST, MT menyatakan, poin paling krusial adalah pemerataan proyek yang lebih adil kepada lebih 140 ribu kontraktor. Sambil mengurangi ketimpangan dominasi rekanan yang ada di Jawa dan luar Jawa.

“Menggambarkan kondisi perkontraktoran nasional itu seperti gambar piramida terbalik,” ujarnya saat berada di Gresik, Minggu (20/9/2020).

Dijelaskan, saat ini sekitar 1 persen dari kontraktor kualifikasi besar menikmati 85 persen proyek yang ada di seluruh tanah air. Kondisi semakin diperparah jurang antara kontraktor Jawa dan non Jawa. Bahkan, banyak proyek besar di luar Jawa dimenangkan kontraktor dari Jawa.

Agus Gendroyono menyebutkan bila sistem yang ada sekarang masih memenangkan kontraktor yang berdasar pada harga termurah dengan alasan mencegah pembengkakan biaya proyek, maka dominasi kontraktor besar masih kuat, harga terendah pasti berbanding lurus dengan output kualitas pelaksanaan.

“Belum memberikan ruang kepada rekanan kecil dan menengah untuk transfer tehnologi, manajerial dan sumber daya manusia. Sehingga, kesempatan pemerataan belum terasa dan tercipta bagi pelaku usaha dimana proyek tersebut berada,” kata kontraktor yang merangkak dari bawah itu.

Oleh karena itu, Agus Gendroyono beranggapan ini bukan hanya pekerjaan rumah pemerintah saja, tapi tanggung jawab semua. Dirinya pun menawarkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Harapannya, itu dikembangkan ke lembaga yang kini sedang dibentuk pemerintah yaitu LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

“Kami sangat berharap agar LPJK dapat memainkan peranan penting untuk menjembatani kesenjangan kobtdaktor besar dengan kecil,” papar pria yang kerap disapa Agus itu.

Dia pun memetakan kondisi jasa kontruksi saat ini dan arah yang dianggap terbaik untuk masa depan. Kontraktor besar yang jumlahnya 1.632 perusahan hanya 1 persen. Menengah sekitar 19 ribu perusahan atau 14 persen sedangkan kecil ada sekitar 116 ribu atau 85 persen.

“Sementara proyek besar senilai Rp 357 triliun dilaksanakan kontraktor kualifikasi besar saja. Sisanya yang Rp
63,1 triliun digarap kontraktor menengah dan kecil,” ungkap Agus Gendroyono lagi.

Bisa dibayangkan ketimpangan ini. Padahal menurut Agus porsi ini bisa dilakukan dengan lebih adil kalau ada komitmen antara pemerintah bersama LPJK nanti untuk mengkaji ulang segmentasi pasar dan skala usaha bagi penyedia.

Agus Gendroyono menambahkan, optimalisasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) harus segera dilakukan dengan meng integrasikan tender berbasis kinerja penyedia terhadap semua stakeholder. Integrasi rantai pasok ber SNI, peralatan kerja yg efisien dan berstandar tinggi keselamatan, dan lain sebagainya.

“Tahap ini harus dimulai dengan memanfaatkan semua data elektronik setiap individu maupun badan usaha. Dengan demikian tidak ada data yang mubazir atau harus disiapkan berulang kali setiap tender dilakukan, bahkan dengan pokja yang sama,” ungkapnya.

Apalagi lanjut Agus Gendroyono, E-KTP, NPWP, NIB dan lain-lain sudah memiliki sumber data elektronik yang bisa menyederhanakan berbagai ketentuan. Keberadaanya sudah bisa jadi indikator telusur, dengan tanpa harus menyajikan data berulang yang sering kali jadi hambatan pemenuhan data administratif bagi kontraktor kecil.

Sistem lelang yang terinteggrasi merupakan jawaban atas penyederhanaan di atas, sekaligus mampu melibatkan kontraktor yang lebih luas dari seluruh tanah air.

Hal itulah yang dinilai Agus Gendroyono sebagai akar masalah. Ha itu juga untuk memulai tahap berikutnya dalam mejembatani jurang antara kontraktor besar dan kecil maupun kontraktor di Jawa dan Luar Jawa. Dengan data elektronik yang mencantumkan pengalalaman kerja, kemampuan keuangan, kepemilikan peralatan dan SDM bersertifikat, akan bisa memacu pemerintah dan LPJK nanti untuk merampingkan piramida. Tentunya, dengan memberikan kesempatan dan kewajiban bagi kualifikasi kecil dan menengah.

“Bagaimana yang kecil bisa jadi menengah, dan yang menengah bisa naik kelas menjadi besar,” harap pengusaha yang dibesarkan orang tuanya dengan profesi sopir bus.

Agus Gendroyono menyadari bahwa hal ini perlu dirumuskan bersama sehingga mendapat logaritma yang adil dan bertanggungjawab agar pemerataan dan keadilan bisa terwujud.

“Saya setuju dengan harapan bahwa akselarasi proyek-proyek strategis nasional yang ada di daerah menjadi cara ampuh untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi. Apalagi kalau kemitraan proyek besar dengan penyedia lokal sudah menjadi kewajiban bagi siapapun yang mengerjakan,” katanya.

Presiden sendiri, lanjut Agus Gendroyono, sudah memerintahkan bahwa proyek strategis nasional di daerah harus membuka lapangan kerja; baik untuk tenaga kerja, maupun dunia usaha termasuk di dalamnya jasa kontruksi.

Ke depan proyek-proyek nasional, proyek daerah sampai ke proyek terkecil di tingkat desa dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntable tapi juga adil dn merata.

Agus yang berasal dari keluarga sederhana mengakui bahwa sistem yang ada sekarang menyebabkan ia harus merangkak dari bawah untuk mewujudkan impian seorang kontraktor Indonesia. Anak seorang supir bus ini harus berkelana ke berbagai kota untuk mencicipi sekolah maupun mencari pekerjaan.

Hanya untuk SMA saja ia harus pindah beberapa kali, dari Bojonegoro ke Batam dan kembali ke Bojonegoro lagi. Sedangkan sebagai kontraktor ia memulai dari Gresik. Prinsipnya, mencari pengalaman dan pendidikan harus sejalan. Selama 15 tahun, ia memulai dengan proyek yang hanya puluhan juta sampai mendapatkan proyek bernilai ratusan miliar.

Dengan pengalaman dan pergulatan begitu lama dari bawah, Agus Gendroyono menyadari sengkarut ekonomi karena kita terlena oleh pemujaan terhadap egoisme dan kerakusan. Ia mengutip sebuah artikel Yudi Latief yang mengkhawatirkan kita semua terjebak pada statusquo yang mengukuhkan kemapanan, tanpa bisa kembali kepada upaya pemerataan dan keadilan. [dny/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar