Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023 untuk dua unit kerja, yakni RSUD dr. Soedono Madiun dan UPT Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim. Penghargaan ini didapat setelah melalui proses penilaian ketat atas kualitas pelayanan yang baik dan berintegritas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Direktur RSUD dr. Soedono Madiun, dr. Tauhid Islamy, dan Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Imam Hidayat di Nusa Dua Convention Center pada Rabu (6/12/2023).
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik pencapaian dua unit kerja Pemprov Jatim yang meraih predikat WBK dari Kementerian PAN-RB. Prestasi ini sejalan dengan prinsip CETTAR (Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel, dan Responsif) yang diterapkan di lingkungan Pemprov Jatim.
“Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pelayanan publik. Kedua aspek ini diintegrasikan untuk memberikan dampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat (8/12/2023).
BACA JUGA:
Demokrat Siap Pasangkan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024
Menurut Khofifah, perolehan predikat WBK ini diharapkan akan menjadi motivasi serta pendorong semangat anti-korupsi bagi semua pihak di Jawa Timur. Kerja jujur dan bersih merupakan hal yang tak terpisahkan dari pengabdian.
“Saya selalu mengingatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat bahwa tugas kita adalah pengabdian sepenuh hati. Penghargaan adalah bonusnya. Semoga dengan bonus ini, semangat anti-korupsi semakin tumbuh di instansi lainnya,” katanya.
RSUD dr. Soedono, sebagai rumah sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menjadi rujukan regional di sisi barat Jawa Timur. Dengan semangat perubahan dalam pelayanan, RSUD dr. Soedono telah memulai Pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2019. Upaya ini mendorong seluruh staf RSUD dr. Soedono untuk meningkatkan integritas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan fokus pada kepuasan pelanggan.
“Penghargaan ini menjadi hasil dari empat tahun perjuangan mereka. Menurut Kemenpan-RB, rumah sakit kami telah berhasil membangun sistem perubahan dalam manajemen, penataan tata laksana, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan yang kuat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkap Gubernur Khofifah.
BACA JUGA: Mundur dari Liga 3, PSSI Jatim Jatuhkan Sanksi dan Denda ke Arek Suroboyo
Sementara itu, untuk UPT Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, Khofifah sangat mengapresiasi adopsi sistem digitalisasi yang terus ditingkatkan. UPT K2 ini telah mengadopsi berbagai teknologi informasi dalam pelayanannya, seperti Aplikasi Pengelola Data Laboratorium, SIMPELK3.com (sistem pengujian K3 berbasis website), serta Sistem Inventarisasi peralatan pengujian online berbasis website.
“Tidak hanya meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan efektivitas, digitalisasi dalam pemerintahan juga membawa transparansi. Ini yang saya apresiasi dari UPT kita,” tambahnya.
“Dengan teknologi seperti ini, masuknya data menjadi otomatis. Ini membantu meminimalisir dan bahkan mencegah korupsi serta kecurangan lainnya,” tandas Khofifah. [tok/*]
