Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun anggaran 2024 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja (Satker) Wilayah Kabupaten Lamongan.
Penyerahan ini dilakukan sebagai momentum untuk lebih awal menyusun perencanaan pembangunan dengan penggunaan anggaran tahun 2024.
Dengan begitu, pembangunan dilakukan akan lebih merata dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, perputaran keuangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Penyerahan lebih awal ini akan menjadikan perencanaan lebih awal pula. Ketika perencanaan yang kita laksanakan lebih awal, maka akan menghasilkan pembangunan merata, dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Tentu akan mendukung kesejahteraan masyarakat,” tutur Bupati Yuhronur, ditulis Sabtu (23/12/2023).
Yuhronur menyebutkan, dana yang diamanatkan kepada Kabupaten Lamongan dalam buku alokasi TKD 2024 senilai Rp 2,42 triliun. Dana itu diterima langsung oleh Bupati Lamongan dari Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada 13 Desember 2023 lalu.
Menurut Yuhronur, dana itu akan digunakan untuk mendukung program nasional yang diamanatkan Presiden Joko Widodo dalam APBN 2024, meliputi akselerasi pertumbuhan ekonomi, penekanan angka kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan pengendalian stunting.
“Lamongan mengalami kenaikan anggaran, pada tahun 2023 mendapatkan Rp 2,25 Triliun dan pada tahun 2024 mendapatkan 2,42 triliun. Pemkab Lamongan harus mampu tertib dalam perencanaan dan penggunaan anggaran untuk fokus pembangunan yang memiliki dampak kesejahteraan pada masyarakat,” terangnya.
Selanjutnya Yuhronur menyampaikan bahwa penyerahan dana itu dilakukan secara elektronis melalui aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), jadi dipastikan akuntabilitasnya terjaga. Selain itu juga efektif karena pelaksanaannya lebih ringkas dari 12 tahap menjadi 4 tahap saja menggunakan aplikasi SAKTI.
Masih kata Yuhronur, Kabupaten Lamongan tahun ini menduduki nilai A pada indeks pengelolaan keuangan daerah di tingkat Provinsi Jawa Timur, sekaligus masuk 10 besar daerah pengelola keuangan daerah terbaik di Indonesia.
“Penghargaan yang kami terima merupakan buah hasil dalam realisasi, dukungan, serta sinergitas seluruh pengguna anggaran di Kabupaten Lamongan dalam mengelola anggaran. Itu harus kita pertahankan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno menuturkan, belanja negara untuk Satker Kementerian Negara/Lembaga di Kabupaten Lamongan tahun 2024 mencapai sebesar Rp 455,51 miliar.
Anggaran itu untuk 21 Satuan Kerja yang terdiri dari belanja pegawai Rp 244,82 miliar, belanja barang Rp 206,77 miliar, dan belanja modal Rp 3,92 miliar.
Ditegaskan oleh Teguh, kebijakan umum belanja TKD tahun 2024 mengarahkan kita semua untuk terus meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan TKD
“Juga meningkatkan efektivitas penggunaan TKD dalam mendukung program prioritas nasional, mendorong Pemda agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan multiplier effect yang tinggi, memperkuat kebijakan pengalokasian dan penyaluran TKD berdasarkan kinerja,” jelasnya. [riq/ian]
