Berita Migas

SKK Migas: TJS Hanya Membantu Masyarakat

Surabaya (beritajatim.com) – Perusahaan hulu Minyak dan Gas (Migas) selama ini sering kali menjadi kambing hitam dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah kerja mereka. Image perusahaan dengan segudang uang agaknya sudah melekat di benak masyarakat yang dekat dengan tempat produksi Migas. Dan tak jarang perangkat pemerintah terendah di desa menganggap bantuan program CSR atau Tanggung Jawab Sosial (TJS) sebagai pemasukan desa.

Anggapan yang salah ini terkadang membuat banyak pihak yang mengkritik bahwa keberadaan industri Migas di berbagai daerah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengubah ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Padahal dana TJS atau program TJS yang disalurkan oleh perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sifatnya hanya membantu, sedangkan tanggung jawab mengentaskan kemiskinan adalah tanggung jawab pemerintah.

“Permasalahan muncul dari skala prioritas pada TJS. Sebab TJS yang dianggarkan untuk pemerintah daerah di wilayah kerja hulu migas, justru menimbulkan salah persepsi pada masyarakat sekitar,” ujar Rangga Dinasti, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, saat bertemu wartawan jelang diskusi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemangku kebijakan di wilayah kerja SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) yang digelar Kamis (31/01/2019).

Demi meluruskan kesalahpahaman serta meminta masukan tentang proogram TJS yang tepat dan dibutuhkan masyarakat, SKK Migas akan mengundang 16 kepala daerah , kepolisian serta Dandim untuk diskusi bersama.
Terkait angka kemiskinan yang membelengggu di wilayah kerja hulu migas meski CSR tersalurkan, lanjut Wisnu, TJS melalui hulu migas bukan langkah tunggal untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab pengentasan kemiskinan tanggung jawab pemerintah.

“Jadi, industri hulu migas ini bersifat membantu anggaran bagi hasil di pemerintah pusat. Sesuai Undang-Undang 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR atau TJS ini diterapkan perusahaan untuk meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Sesuai UU 40/2007, I terkait CSR oleh DPR RI besarannya sudah ditetapkan 2,5 persen dari keuntungan,” tandasnya. [rea/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar