Berita Migas

SKK Migas Mitigasi dan Evaluasi Proyek JTB

Jakarta (beritajatim.com) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan rapat internal untuk mengevaluasi perkembangan proyek Unitisasi Gas Jambaran Tiung Biru (JTB) yang dioperatori PT Pertamina EP Cepu (PEPC), Jumat (13/3/2020).

Rapat evaluasi itu sebagai tindak lanjut Management Work Through (MWT) SKK Migas di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Jambaran Tiung Biru di Bojonegoro pada 7 Maret 2020. Evaluasi proyek JTB itu mulai dari berbagai aspek seperti, progres proyek, kesiapan vendor, material, K3, realisasi biaya proyek dan lainnya.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, berdasarkan inspeksi di lokasi dan pengawasan oleh SKK Migas minggu lalu, proyek JTB membutuhkan akselerasi pekerjaan termasuk pengaturan sumberdaya agar keterlambatan dan potensi hambatan di masa mendatang dapat ditangani.

“Semua pihak yang terkait proyek JTB harus bekerja lebih keras lagi. Pihak PEPC dan Rekind sebagai kontraktor pelaksana proyek harus melakukan perbaikan untuk menjaga proyek JTB direalisasi onstream pada Juli 2021,” kata Dwi Soetjipto dalam arahannya.

Ajakan agar semua pihak memberikan perhatian dan menjaga proyek JTB, karena proyek ini akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan pembangunan Indonesia. Proyek JTB telah ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai Proyek Strategis Nasional Hulu Migas melalui Keppres no 56 tahun 2018.

Proyek bernilai US$ 1,53 miliar ini akan menghasilkan produksi rata-rata raw gas sebesar 315 MMSCFD yang disalurkan melalui pipa transmisi Gresik-Semarang.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Sulistya Hastuti Wahyu mengkritisi pelaksanaan Proyek JTB yang sebelumnya tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga menyebabkan keterlambatan proyek dibanding target yang telah ditetapkan. “Manajemen Pertamina harus dibenahi karena keterlambatan progres itu nyata. Schedule project harus terintegrasi dengan baik,” ujarnya.

Pertamina Persero, lanjut Sulistya, harus ikut memberikan perhatian penuh dan mengawal proyek dengan serius. Salah satu caranya, jabatan-jabatan kosong yang terkait pelaksanaan proyek PEPC agar segera diisi. “Agar tidak ada kendala di lapangan dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.

Sementara, berdasarkan mitigasi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Unit Percepatan Proyek JTB SKK Migas, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan diantisipasi oleh KKKS dan kontraktor EPC agar proyek tidak terganggu lagi. Diantaranya, terdapat dua hal penting yang harus diperbaiki yaitu konstruksi dan procurement.

“Untuk menjaga agar proyek JTB dapat onstream sesuai waktu yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang harus menjadi perbaikan KKKS dan Kontraktor EPC dalam waktu dekat dan bersifat kritis yaitu aspek konstruksi dan delivery oleh vendor, khususnya yang bersifat long lead item dan dikerjakan diluar negeri seperti sulfuric acid unit di Kanada dan Acid gas incrinerator di India,” kata Kepala UPP JTB SKK Migas Waras Budi Santosa.

Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa Bali dan Nusa Tenggara Nurwahidi menambahkan proyek JTB sudah ditunggu oleh berbagai pihak khususnya industri di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang saat ini mengalami kekurangan pasokan gas sehingga ekspansi dan peningkatan kapasitas produksi industri pengguna gas di wilayah tersebut belum dapat dilakukan.

Pada tahun 2019 pasokan existing untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah sekitar 620 MMSCFD dengan permintaan mencapai sekitar 800 MMSCFD. Mengingat permintaan gas Jawa Timur dan Jawa Tengah meningkat pesat menjadi sekitar 1.100 MMSCFD di tahun 2022.

Maka proyek JTB menjadi sangat penting dan butuh dukungan berbagai pihak agar dapat selesai tepat waktu dengan biaya yang efisien.

Menanggapi arahan SKK Migas, Direktur Hulu Pertamina, Darmawan Syamsu yang dihubungi secara terpisah mengatakan bahwa pihaknya memperhatikan arahan SKK Migas, dan akan memanggil Direksi PEPC dan Rekind untuk merespon langkah-langkah sesuai arahan SKK Migas.

Sekadar diketahui, rapat koordinasi dan evaluasi percepatan produksi dilakukan di Yogyakarta, Jumat (13/3/2020) dihadiri oleh Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto dan Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Sulistya Hastuti Wahyu beserta jajarannya, serta Kepala SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Nurwahidi beserta jajarannya. [lus/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar