Berita Migas

Posisi Bojonegoro Makin Strategis, Wartawan harus Tingkatkan Kompetensi

Ainur Rohim


Bojonegoro (beritajatim.com)
– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur mengingatkan wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan wilayah industri hulu minyak dan gas bumi (migas) berskala nasional, terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan pengetahuannya.

“Kalau kita sekarang bicara Bojonegoro, maka kapasitas daerah ini tak sekadar bersifat lokal atau regional. Tapi, Bojonegoro telah menjadi bagian penting perekonomian nasional, terutama dalam sektor hulu migas,” kata Ketua PWI Jatim, Ainur Rohim, saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus PWI Bojonegoro, Sabtu (28/9/2019) kemarin.

Dengan tingkat lifting sejumlah operator hulu migas lebih 30 persen dari lifting migas nasional, Bojonegoro menjadi lumbung energi nasional, khususnya minyak bumi. “Mobil Cepu Limited (MCL) sendiri tingkat liftingnya mencapai 220 ribu barel per hari,” kata Rexy, staf Komunikasi MCL di kesempatan yang sama.

Ainur mengatakan, sektor hulu migas sarat dengan teknologi tinggi. Kegiatan ekonomi migas ini juga memiliki banyak dimensi, seperti ekonomi bisnis, sosial, teknologi, politik, dan lainnya. Karena itu, perspektif pengetahuan, kapasitas, dan kompetensi yang dimiliki wartawan yang  bertugas sehari-hari di Bojonegoro harus terus diasah dan ditingkatkan. “Dalam konteks ini, dukungan dari pemerintah lokal dan kalangan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sangat penting,” ingatnya.

Kapasitas dan kompetensi wartawan itu menjadi syarat penting bagi pelaksanaan dan penegakan kemerdekaan pers sebagaimna diamanatkan UU Nomor 40/1999 tentang Pers. “Hakikatnya wartawan harus cerdas dan mumpuni dalam mengemban amanat sebagai wartawan serta terus meningkatkan kompetensinya,” ujarnya.

Kompetensi itu disesuaikan dengan level dan posisi masing-masing wartawan, yakni wartawan muda, madya, dan utama. “Tanpa kompetensi yang memadai dan sesuai standar mana mungkin kemerdekaan pers bisa dijalankan,” ingatnya.

Karena itu, kompetensi wartawan menjadi syarat pertama dan utama bagi usaha mewujudkan kemerdekaan pers. Tak mungkin cita mulia tersebut dijalankan dan ditegakkan oleh wartawan yang tak memiliki kompetensi dasar secara memadai.

Poin kedua, tambah Ainur, adalah proteksi hukum kepada wartawan. Dia mengutarakan, UU Nomor 40/1999 bersifat final dan regulasi ini tak membutuhkan policy administratif yang kekuatan hukumnya di bawah UU. Pasal-pasal di UU Nomor 40/1999 tak membutuhkan PP, Keputusan Menteri, dan peraturan perundangan lainnya yang statusnya di bawah UU dalam konteks material dan formal.  “Ini bertujuan agar memberi proteksi terhadap kemerdekaan pers dan wartawan yang menjalankan tugasnya di lapangan,” tambahnya.

Terlebih dibanding daerah lain, potensi dan produksi hulu migas di Bojonegoro sangat besar. “Kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas wartawan di Bojonegoro sangat besar dan terbuka. Pentingnya peningkatan kualitas ini agar kemerdekaan pers bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Poin ketiga adalah kesejahteraan wartawan. Tak mungkin cita besar dan ideal untuk mewujudkan kemerdekaan dijalankan dan ditegakkan oleh wartawan yang dari aspek kesejahteraan masih sangat rendah. Minimal besaran reward yang diterima disesuaikan dengan nilai kebutuhan dasar di masing-masing daerah, dengan memperhatikan kapasitas finansial masing-masing perusahaan media massa. “Yang penting pemilik media massa harus memiliki komitmen kuat meningkatkan kesejahteraan wartawannya,” ujarnya.

Sekadar diketahui, kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bojonegoro periode 2019-2022 yang dikukuhkan yakni M. Yazid sebagai Ketua PWI, M Nurkozim sebagai Sekretaris, dan Andik Setyobudi sebagai bendahara. Pelantikan dilakukan di MCM Hotel and Resto Bojonegoro. [lus/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar