Berita Migas

Pemkab Bojonegoro Proyeksikan Perolehan DBH Migas 2019 Sebesar Rp 1,86 Triliun

Foto ilustrasi.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Setelah dihitung, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki proyeksi pendapatan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) tahun 2019 adalah sebesar Rp 1,86 triliun.

Namun, jumlah tersebut tidak bisa dipastikan karena penyaluran DBH Migas tersebut tergantung dari perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Diperkirakan penerimaan DBH Migas tersebut akan mengalami peningkatan terus. Terlebih, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut, pada tahun 2018 masih ada kurang salur sebesar Rp 198 miliar. Sementara diketahui, minggu lalu Pemkab Bojonegoro telah menerima pencairan DBH Migas triwulan ketiga tahun 2019 sebesar Rp 400 miliar.

Asisten III Pemerintahan dan Kesejahteraan, Pemkab Bojonegoro, Yayan Rohman, mengungkapkan, proyeksi kenaikan DBH Migas sesuai hitungan Pemkab pada tahun 2020 sebesar Rp 1,87 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 1,89 triliun, tahun 2022 adalah sebesar Rp 1,95 triliun, dan tahun 2023 sebesar Rp 1,99 triliun. “Realisasi DBH Migas tahun 2018 sendiri sebesar Rp 2,27 triliun,” katanya, Senin (23/9/2019).

Pendapatan dari migas tersebut, kata Yayan, untuk arah kebijakan 5 tahun kedepan sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Pada tahun 2019, arah kebijakan Pemkab Bojonegoro adalah pertumbuhan ekonomi untuk pemerataan pembangunan berkelanjutan, kemudian tahun 2020 arah kebijakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Sedangkan tahun 2021 masih dalam rangka peningkatan infrastruktur dan kualitas SDM, kemudian tahun 2022 adanya peningkatan tata kelola pemerintahan dan toleransi beragama, serta tahun 2023 fokus pada penurunan angka kemiskinan melalui kemandirian ekonomi dan pembangunan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dari pendapatan DBH Migas tersebut, sebesar 12,5 persen telah dialokasikan untuk Alokasi Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Sumber Daya Manusia, dan pembangunan ekonomi kerakyatan. “Tahun ini, APBD Perubahan Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp7,1 Triliun,” pungkasnya.

Sedangkan perolehan DBH Migas tahun 2019 yang akan dialokasikan untuk pendidikan masih dihitung oleh Badan Pendapatan Daerah. Kepala Badan Pengelolaan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyoeti mengatakan pemanfaatan DBH Migas pendidikan tidak lagi terfokus pada pembangunan fisik gedung Sekolah Dasar, tetapi juga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dana ini nantinya akan dialokasikan di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya juga Dinas Pendidikan. “Setelah dihitung jumlah DBH Migas pendidikan, baru dialokasikan. Sekarang belum,” tegasnya. [lus/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar