Berita Migas

Pemkab Bojonegoro Perlu Mewaspadai Penurunan Penyaluran DBH Migas

Bojonegoro (beritajatim.com) – Penyaluran Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) 2020 Kabupaten Bojonegoro diprediksi akan terjadi pengurangan hingga Rp 500 miliar dari target penerimaan sebesar Rp 956 miliar, Jumat (15/5/2020).

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Lasuri mengatakan pengurangan DBH Migas bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro ini sangat berpengaruh terhadap belanja modal bagi daerah.

“Pengurangan itu akan terasa nanti, sehingga pemkab perlu mewaspadai,” ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan jika memang terjadi pengurangan penerimaan pendapatan daerah, progam pemerintah daerah harus ada efesiensi dan beberapa tetap jalan terutama sektor pembangunan. Khusunya pembangunan yang sifatnya memberi nilai tambah terhadap daerah.

“Tetapi untuk peningkatan PAD ini juga harus berhati-hati, khususnya yang berasal dari retribusi pajak. Jangan sampai karena punya ambisi untuk menaikkan PAD mengorbankan rakyat untuk membayar pajak lebih besar,” tegasnya.

Sementara diketahui, DBH Migas triwulan pertama sudah diterima Pemkab Bojonegoro sebesar Rp 150 miliar. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Baenda) Kabupaten Bojonegoro Ibnu Soeyoeti, DBH Migas tahun ini diprediksi tidak mengalami penurunan.

“Kita masih optimis, masih ada kurang salur dari pemerintah pusat. DBH Migas yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat ke Bojonegoro masih sebesar Rp 789 miliar,” ungkapnya. [lus/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar