Berita Migas

HCML Sosialisasi Daerah Terbatas dan Terlarang Sumur BD

Sampang (beritajatim.com) – Manajemen Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) didampingi oleh Kapolres Sampang, AKBP Abdul Hafidz dan Komandan Lanal Batuporon Letkol Laut (P) Dodi Hermanto. Melakukan sosialisasi daerah terbatas maupun daerah terlarang sumur BD kepada para nelayan di Kepulauan Desa Mandangin, Jumat (27/11/2020).

Acara singkat dengan menghadirkan puluhan nelayan di kantor balai desa tersebut menjadi modal tambahan pengetahuan para nelayan tentang Objek Vital Nasional (Obvitnas) atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

“Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Mandangin khususnya para nelayan mengetahui tentang batasan wilayah terlarang eksploitasi migas. Karena, pada dasarnya, nelayan hanya mencari ikan di mana ikan itu berkumpul,” kata Syaiful Anam, Kades Desa Mandangin.

Lanjut pria yang akrap disapa Bun Sipul ini menyampaikan, bahwa kejadian pencarian ikan di sekitar kapal FPSO atau titik pengeboran migas HCML dibatasi 500 meter. Karena radius di bawahnya cukup membahayakan dan mengancam keselamatan banyak orang. Termasuk para pekerja di platform maupun di dalam kapal. “Anggapan nelayan, HCML ini merupakan perusahaan pribadi. Sebenarnya adalah milik negara dan Obvitnas,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hamim Tohari, Manager Regional Office HCML juga menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai daerah terbatas dan terlarang ini sangat penting. Ke depan, diharapkan para nelayan bisa memahami area terlarang saat memancing atau menjaring ikan. “Kalau sampai bocor sangat membahayakan, oleh karena itu atas nama manajemen saya meminta agar nelayan mematuhi aturan demi keselamatan kita bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, Letkol P. Dodi Hermanto menambahkan, bahwa posisi HCML hanya sebagai operator di bawah pengawasan SKK Migas sebagai perwakilan negara. Kalau di lokasi pengeboran terganggu maka akan menganggu juga terhadap hasil produksi. Pengeboran itu adalah milik negara bukan milik HCML. “Saya berharap adanya Kerja sama untuk saling menjaga Obvitnas, termasuk tidak melangar batas daerah terlarang,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, acara sosialisasi tentang daerah terbatas dan daerah terlarang pengeboran di kantor balai Desa Mandangin itu diakhiri dengan dialog interaktif. Alhasil salah satu nelayan meminta kepada pihak HCML untuk secepatnya memasang tanda batas 500 meter daerah terlarang. “Kami minta HCML segera memasang batas atau tanda daerah terlarang di segala penjuru agar nelayan tidak selalu disalahkan jika memancing ikan di laut sekitar pengeboran,” kata Makruf sekaligus anggota BPD Desa Mandangin. [kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar