Berita Migas

Dokumen Kontrak dan Izin Minerba Bukan Informasi Tertutup

Foto ilustrasi

Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Masyarakat Sipil dalam Tim Pelaksana Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) Indonesia Aryanto Nugroho, menjelaskan bahwa dalam konteks keterbukaan kontrak dan izin pertambangan di Indonesia adalah bentuk informasi terbuka, bukan menjadi informasi rahasia.

Hal itu secara umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pasal 11 ayat (1) yang mengatur bahwa badan publik wajib menyediakan dokumen perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, termasuk di dalamnya dokumen Kontrak Karya (KK), Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dan lainnya.

“Dalam pelaksanaannya dokumen kontrak dan izin di sektor migas dan minerba adalah informasi yang terbuka,” ujarnya dari rilis yang diterima beritajatim.com, Senin (11/3/2019).

Sementara Manajer Advokasi dan Pengembangan Program PWYP Indonesia Aryanto menyebutkan, sejumlah putusan Komisi Informasi (KI) baik di pusat maupun daerah yang menyatakan bahwa dokumen kontrak dan izin adalah dokumen publik yang wajib disediakan bagi publik.

Sebut saja, kata dia, putusan KI Pusat No. 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 menyoal sengketa YP2IP dan Kementerian ESDM terkait Salinan Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Mining Corporation, serta perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Kaltim Prima Coal, yang menyebutkan bahwa salinan KK tersebut adalah informasi terbuka secara keseluruhan.

“Yang terbaru, Komisi Informasi Provinsi Riau di awal tahun 2019, memutuskan bahwa salinan dokumen kontrak PSC perusahaan migas di Provinsi Riau adalah informasi terbuka sebagaimana yang dimintakan oleh pemohon informasi publik atas nama Novrizon Burman kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut),” ungkap Aryanto.

Sementara terkait dokumen perizinan, hasil mediasi antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada 5 Juni 2017 dengan nomor Register: 24/XII/KISB-PS/2016 menyebutkan bahwa seluruh dokumen perizinan tambang di Sumatera Barat per tahun 2016, merupakan informasi publik (TribunSumbar, 2017).

Putusan KI Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) No. 0003/REG-PSI/III/2014 yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 614K/TUN/2015 dalam sengketa antara JATAM Kaltim dan Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) juga menyatakan bahwa dokumen Izin UsahaPertambangan (IUP) sebagai informasi terbuka.

“Aneh jika Kementerian ESDM hari ini masih menyatakan bahwa dokumen kontak dan izin adalah informasi yang tertutup,” pungkasnya. [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar