Berita Migas

BPK Beri Rekomendasi Terkait PI Blok Cepu untuk Pemkab Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam pengelolaan Participating Interest (PI) Blok Cepu. Dana PI sebesar 10 persen itu kini belum bisa dinikmati masyarakat Bojonegoro sebelum Pemkab Bojonegoro melaksanakan rekomendasi yang diberikan BPK.

“Sampai saat ini Pemkab Bojonegoro belum mendapatkan hasil PI Blok Cepu sebelum melaksanakan rekomendasi BPK untuk PI Blok Cepu,” kata Asisten III Pemerintahan dan Kesejahteraan Setkab Bojonegoro, Yayan Rohman, Senin (2/9/2019).

Kini Pemkab Bojonegoro tengah memproses dua rekomendasi BPK. Rekomendasi tersebut, Pemkab harus menunjuk tenaga ahli di bidang migas terutama untuk PI dan meninjau ulang deviden serta bagi hasil dengan mitra BUMD PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) yakni PT Surya Energi Raya (SER). “Sebenarnya dulu Pemkab Bojonegoro tidak mengambil PI ini juga tidak apa-apa,” ujarnya.

Namun, Pemkab memutuskan ikut terlibat dalam PI melalui PT ADS dengan menggandeng mitra karena tidak mampu melakukan pembiayaan yang nilainya sangat besar. Tahun 2019 ini PT ADS harusnya memiliki pendapatan sebesar USD 120 juta atau sekitar Rp1,7 triliun. “Setelah kita melaksanakan hasil rekomendasi tersebut, baru Bojonegoro bisa menikmati hasil PI,” tandas mantan PJ Sekda ini.

Sementara Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK RI, Ahmad Thahir, menegaskan, agar PI Blok Cepu harus dinikmati oleh masyarakat Bojonegoro. “Pengelolaan PI juga harus transparan, agar publik bisa ikut serta mengawasi proses pendapatan daerah dari industri migas,” pungkasnya. [lus/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar