Advertorial

Zero Rokok Ilegal, Bersama KPPBC TMP B Sidoarjo Pemkot Mojokerto Sidak Pasar Tanjung Anyar

Caption : Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari bersama Kepala KPPBC TMP B Sidoarjo, Pancoro Agung menggelar sidak pemberantasan barang kena cukai ilegal di Pasar Tanjung Anyar.

Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka mencegah penyebaran rokok ilegal, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto, Rabu (27/10/2021). Sidak dibagi dalam dua tim untuk mengantisipasi penjualan rokok tanpa pita maupun rokok tanpa cukai ilegal.

Untuk tim pertama dipimpin langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Sidoarjo, Pancoro Agung dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto, Agustinus Herimulyanto.

Sedangkan untuk tim kedua, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ruby Hartoyo. Ada sedikitnya lima lokasi toko kelontong yang dikunjungi oleh Wali Kota bersama tim. Tim kedua juga ada lima lokasi toko kelontong.

Kepala KPPBC TMP B Sidoarjo, Pancoro Agung mengatakan, ada lima ciri rokok ilegal yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Pertama tanpa pita cukai atau polos, kedua pakai pita cukai bekas, ketiga salah peruntukan, keempat kesalahan personalisasi dan kelima cukai bekas tempel.

“Salah peruntukan itu, yang seharusnya ditempelkan di SKP ditempelkan di SKM. Kesalahan personalisasi itu, setiap pita cukai itu ada kode personalisasi jadi tidak semua rokok bisa ditempelkan cukai lain. Harus khusus punya mereknya dia sendiri dan satu lagi adalah bekas tempelan. Jadi sudah tempelan dibuka lagi dan dilekatkan,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, program pemberantasan barang kena cukai ilegal ini dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang ditetapkan tanggal 17 Desember 2021.

Selain itu juga mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2021.

“Kita sidak ke lokasi tempat penjualan rokok yang ada di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto karena pasar ini adalah Pasar Induk dengan lebih dari 2500 pedagang di sini. Dan tempat bertemunya pedagang dan pembeli dengan berbagai item tentu di sini adalah potensi terbesar termasuk untuk penjualan dan perdagangan rokok,” katanya.

Masih kata Ning Ita (sapaan akrab, respon), tim melihat secara langsung ke beberapa toko distributor yang ada di Pasar Tanjung Anyar. Secara langsung, tim melihat berbagai merek yang diperdagangkan di Kota Mojokerto bersama dengan KPPBC TMP B Sidoarjo dan Kajari Kota Mojokerto.

“Operasi bersama kali ini kita bagi dua tim, dengan sasaran di Pasar Tanjung Anyar. Kami pemerintah daerah menginisiasi kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal kali ini. Alhamdulillah dari beberapa toko dengan menjual ratusan merk, luar biasa variannya, banyak sekali, sejauh ini semuanya berpita cukai legal,” tegasnya.

Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur atau indikator karena Pasar Tanjung Anyar merupakan pasar resmi. Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini menduga, justru peredaran rokok cukai ilegal ada di area lain yang tidak ada pengawasan.

“Namun bisa jadi peredaran itu justru perlu kita cari ke area-area lain yang memungkinkan. Tapi selama di pasar yang resmi ini semuanya masih legal. Pengawasannya, ada tim yang terbentuk dari berbagai unsur, ada Pemerintah Daerah, ada Forkopimda dan juga keterlibatan KPPBC TMP B Sidoarjo. Termasuk kita akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat,” tambahnya. [tin/adv]


Apa Reaksi Anda?

Komentar