Advertorial

Tahun 2022, DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Targetkan Stunting Turun di Angka 23,95 Persen

Caption : Kepala BKKBN Pusat, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) dalam Kunjungan Kerja di Kabupaten Mojokerto dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Mojokerto (beritajatim.com) – Kabupaten Mojokerto menargetkan angka stunting tahun 2023 turun menjadi 23,95 persen dari 27,4 persen di tahun 2022 ini. Segala upaya dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto untuk mencapai target tersebut.

Tahun 2022, DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto mendapat kucuran dana sebesar Rp10 milyar dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Pusat, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) dalam Kunjungan Kerja di Kabupaten Mojokerto dalam Percepatan Penurunan Stunting, Kamis (14/4/2022).

“Penyebab stunting ada tiga, makan kurang cukup,  sakit-sakitan dan pengasuhan kurang bagus di 1.000 hari pertama kehidupan. Dampaknya juga ada tiga, pendek, intelektual berat dan mudah sakit-sakitan. Tahun 2022, Kabupaten Mojokerto mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp10 milyar untuk stunting dan KB,” ungkapnya di Pendopo Graha Maja Tama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

Target angka stunting nasional di tahun 2024, masih kata mantan Bupati Kulon Projo ini, sebesar 14 persen. Sehingga pihaknya terus melakukan sosialisasi ke sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. Seperti pada Kunjungan Kerja di Kabupaten Mojokerto yang turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin.

“Yakin dalam rangka untuk menyemangati penurunan angka stunting, mensosialisasikan, juga sekaligus untuk program keluarga. Makanya tadi ada orang tua hebat, parenting, muaranya pada kwalitas keluarga. Pembangunan itu, ada pembangunan fisik, insfrastruktur, kemudian ada pembangunan SDM,” katanya.

Menurutnya, pembangunan SDM adalah pembangunan yang tidak terlihat. Pembangunan fisik ada prioritas nasional seperti tempat wisata, ada kawasan strategis nasional menjadi prioritas. Maka, lanjut Haryo, pembangunan SDM adalah pembangunan super prioritas.

“Karena kita menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045, ada namanya bonus demografi. Kalau kita stunting nya masih 1 diantara 4 stunting, maka susah sekali kita memanfaatkan bonus demografi. Generasi yang banyak ini akan hanya menjadi beban, tidak menjadi modal pembangunan. Generasi yang banyak, makan semua. Semua tidak mesti produktif, pasti konsumtif,” tuturnya.

Menurutnya jika tidak produktif maka akan menjadi musibah, tidak menjadi berkah. Presiden RI Joko Widodo menargetkan, angka stunting di tahun 2022 turun 3 persen. Jika nasional 24,4 persen maka sampai akhir tahun 2022 menjadi 21,4 persen. Upaya kongkret, BKKBN membuat sistem yang terstruktur sampai bawah.

“Contoh Kabupaten Mojokerto, keluarga kita dampingi dan tim pendampingnya itu bidan, PKK, penyuluh dan Kader KB. Di sini saja, 856 tim berarti 2.400 tim pendamping keluarga. Itu langkah kongkret kita, jika kalau menikah maka periksa dulu, mau hamil harus sehat dan seterusnya,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengatakan, Kabupaten Mojokerto memiliki wilayah yang terbagi dua. Utara Sungai Brantas dengan wilayah geografis yang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Gresik. Selatan Sungai Brantas merupakan daerah pengunungan perbatasan Malang dan Kota Batu.

“Sementara wilayah tengah adalah dataran rendah. Kabupaten Mojokerto memiliki 18 kecamatan dengan beraneka ragam cuaca, kering, panas hingga adanya peninggalan Kerajaan Majapahit. Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto mencapai 1.119.209 jiwa, dengan angka balita stunting sebanyak 27,4 persen yakni 25.806 balita,” urainya.

Di tahun 2022, target angka stunting turun 23,95 atau 3,14 persen yakni 2.309 balita. Tahun 2023 turun menjadi 19,59 persen dan tahun 2024 turun menjadi 15,96 persen. Pendataan tahun 2021, lanjut Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini, penurunan stunting di 18 kecamatan yakni sebanyak 336.691 sasaran keluarga stunting.

“Pemkab Mojokerto juga berupaya mencegah kasus baru balita mengalami stunting dengan melakukan intervensi terhadap para calon pengantin dan ibu hamil. Ada 856 tim pendamping keluarga di Kabupaten Mojokerto, setiap tim 3 orang, saya rasa sangat cukup untuk mengupayakan para bayi berusia di bawah 2 tahun tumbuh maksimal,” jelasnya.

Menurutnya, angka stunting sebesar 27,04 persen tersebut sesuai survey dan target 2024 di angka 15 persen. Namun pihaknya berharap angka 27,04 persen dari survey tersebut dengan upaya yang dilakukan Pemkab Mojokerto sesuai struktur yang diarahkan oleh BKKBN Pusat, angka 27,04 persen benar-benar dibuktikan.

“Kita sudah bentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) sampai tingkat desa/kelurahan. Karena 27,04 persen ini dari hasil survey SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) tahun 2021, kita akan cek di lapangan. Kita siapkan segala sesuatunya termasuk tenaga pendamping, kader sudah ada, tinggal kita upayakan untuk pengukuran secara tepat. Sehingga kita berharap akan bisa kita sajikan,” harapnya.

Selain itu, Pemkab Mojokerto berusaha untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi muncul stunting baru dari para calon pengantin dan ibu hamil. Serta batuta yakni 0 sampai 2 tahun yang terindikasi stunting atau menuju stunting diupayakan agar bisa tumbuh dalam kondisi baik dan normal.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin dikukuhkan sebagai Duta Stunting Provinsi Jawa Timur dan Bunda Genre Jawa Timur. Pengukuhan Duta Stunting Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. Lauching PIK-R di semua SMP dan SMA di Kabupaten Mojokerto, Pembukaan Sekolah Orang Tua Hebat.

Sebelumnya, rombongan ke Kampung KB Desa Kepuh Anyar, Kecamatan Mojoanyar untuk melaksanakan Launching Gebyar Pemakaian Pil-KB bagi ibu menyusui dan pelayanan implan se-Kabupaten Mojokerto, yang digelar di pendopo Balai Desa Kepuh Anyar, Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan ini untuk mempercepat penurunan angka balita stunting di Bumi Majapahit. Terdapat 20 akseptor atau emak-emak peserta KB implan. Kontrasepsi jenis ini dilakukan dengan metode melepaskan hormon progesteron pada wanita untuk mencegah kehamilan. Implan dimasukkan di lengan atas masing-masing akseptor.

Rombongan juga mengunjungi dan memberikan bantuan kepada tiga keluarga di Desa Kepuh Anyar yang mempunyai anak stunting. Bantuan yang diberikan berupa alat rumah tangga berupa kompor dan makanan seimbang. Turut Sekdakab Teguh Gunarko, Kepala DP2KBP2 Sujatmiko, Kepala Dinas Kesehatan dr Ulum Rokhmat Rokhmawan, serta Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, Shofiya Hana. [tin/adv]


Apa Reaksi Anda?

Komentar