Advertorial

Angka Kemiskinan di Sidoarjo Meningkat Saat Pandemi Covid-19 

Legislatif Sarankan Pemkab Sidoarjo Miliki Formula Khusus Dalam Menekan Angka Kemiskinan di Sidoarjo.

Sidoarjo (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Sidoarjo menyarankan adanya formula khusus yang dilakukan Pemkab. Sidoarjo dalam menekan angka kemiskinan hingga pengangguran  di Sidoarjo dalam masa pandemi Covid-19. Dalam kurun waktu setahun terakhir, angka kemiskinan di Sidoarjo meningkat dari 5 menjadi 6,12 persen.

Anggota Komisi D, DPRD Kab. Sidoarjo, Bangun Winarso mengungkapkan tingginya angka kemiskinan di Sidoarjo ditengah terpaan pandemi Covid-19 sangatlah wajar. Mengingat pandemi Covid-19 sudah berjalan dalam kurun waktu setahun lebih.

Menurutnya, banyak hal yang dialami masyarakat saat pandemi Covid-19,  selain persoalan kesehatan. Seperti tidak memiliki pekerjaan tetap, PHK, terjadi penurunan usaha, dan lain sebagainya. Padahal, sebelum pandemi Covid-19, angka kemiskinan setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Baik ditahun 2017, 2018 hingga 2019.

“Kenaikan angka kemiskinan di Sidoarjo ini fenomenal. Saat ini berada di angka 6,12 persen dari sebelumnya 5 persen,” ucap Bangun Winarso, Selasa (13/7/2021).

Politisi PAN itu menjelaskan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten penyangga. Dimana antara satu dengan yang lainnya saling berkontraksi. Sebagian besar bergerak dibidang jasa, industri, perdagangan, dan industri menengah.

Hal itu terlihat saat dilakukan penerapan PSBB hingga PPKM Darurat Covid-19 saat ini. Meski demikian, lanjutnya, angka kemiskinan tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan angka pengangguran terbuka akibat pandemi Covid-19. “Kenaikannya dari 4,7 persen menjadi 10,97 persen,” jelasnya.

Menurutnya, kenaikan itu sangatlah besar jika dibandingkan sebelum adanya pandemi Covid-19. Sehingga pihaknya menyarankan agar eksekutif memiliki formula khusus dalam menekan angka kemiskinan hingga pengangguran di Sidoarjo.

Lantas apa saja yang perlu dilakukan? Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperbarui data angka kemiskinan yang saat ini belum bisa dikatakan valid. Sebab, masih ada 30 persen lebih warga masuk dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS) saat ini sudah mengalami pra sejahtera.

Sementara warga miskin baru yang terdampak akibat pandemi Covid-19 masih banyak yang belum masuk di dalam daftar TKS. “Makanya, perlu diperbaiki dulu datanya (angka kemiskinan red,) yang masuk dalam data TKS,” jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD Kab. Sidoarjo dari Fraksi PAN Bangun Winarso

Perubahan data tersebut sangatlah  berpengaruh pada pengentasan kemiskinan. Misal pemberian bantuan sosial jika mengacu pada data TKS. Maka, bisa diprediksi 30 persen lebih bantuan yang harusnya disalurkan kepada warga dibawah kata sejahtera tidak tepat sasaran. “Inilah target pemerintah, jika data angka kemiskinan mendekati valid, maka program pengentasan kemiskinan bisa berjalan dengan baik,” terangnya.

Disamping itu, pemerintah juga harus membuka lapangan kerja baru seperti yang dijanjikan Bupati Sidoarjo yakni 100 ribu lapangan kerja baru dalam lima tahun kedepan. Minimal, pemda bisa menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 20 ribu pertahun.

“Saat ini, lapangan kerja baru oleh pemda sudah direturn kepada 6 organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, Dinas Pendidikan, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi. Nah, masing-masing dinas itu tentunya sudah ada target untuk menciptakan lapangan kerja baru, bukan dihitung dari angka penganggurannya, melainkan lapangan kerja baru,” urai Sekretaris DPD PAN Kab. Sidoarjo itu.

Sehingga warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, baik kehilangan pekerjaan, PHK dan lain sebagainya bisa kembali bekerja dan mendapat penghasilan yang layak. Dan jika penghasilan layak, maka akan terbebas dari garis kemiskinan.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Usman menyampaikan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran merupakan dampak yang terjadi disaat pandemi Covid-19. Namun demikian, pemerintah harus turun tangan dalam mengatasi persoalan tersebut terutama dalam mengentas kemiskinan.

“Mau tidak mau pemerintah memang harus turun tangan. Karena yang jelas ini adalah dampak dari pandemi. Angka pengangguran meningkat, ekonomi mengalami penurunan dan lain-lain,” urainya .

Salah satu contoh, lanjut politisi PKB Kab. Sidoarjo itu, dengan memberikan bantuan sosial untuk korban covid-19, hingga membangkitkan UMKM yang ada melalui digital. Sehingga terpaan virus Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat bisa disiasati dengan baik.

“Dan yang lebih penting lagi, pemerintah juga harus bisa memberikan penekanan terhadap pengusaha agar menghindari yang namanya PHK massal. Sedangkan masyarakat juga harus bisa menahan diri untuk hal hal yang sifatnya konsumtif dimasa pandemi Covid-19 demi kelangsungan hidup,” imbuh Usman. (isa)


Apa Reaksi Anda?

Komentar