Advertorial

DPRD Ponorogo Teken Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026

Ponorogo (beritajatim.com) – DPRD Ponorogo menyelenggarakan rapat paripurna pada Kamis (15/4) malam. Rapat paripurna yang digelar pertama kali di bulan Ramadan ini untuk pengambilan keputusan dan penandatangan nota kesepakatan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kabupaten Ponorogo.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, Bupati Sugiri Sancoko melakukan reformulasi pada misinya. Awalnya misi dari Sugiri Sancoko ada 9 poin yang terangkum dalam Nawa Darma Nyata. Setelah dilakukan reformulasi, misi yang 9 poin itu akhirnya dimampatkan hanya tinggal 4 poin saja.

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto menilai reformulasi misi yang dilakukan Bupati Sugiri Sancoko tersebut tidak menyalahi aturan. Dia menyebut jika di peraturan presiden (perpres) ada, bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur juga melakukan hal yang serupa.

“Ini bukan mengurangi visi misi, tetapi mengelompokkan menjadi 4 berdasarkan tupoksinya,” kata Sunarto, Kamis (15/4/2021) malam.

Sunarto menilai yang terpenting adalah tidak mengurangi dari substansi dari visi misi yang sudah dijanjikan Bupati Sugiri Sancoko selama gelaran Pilkada tahun 2020 lalu. Selain itu, juga sudah sesuai dengan amanat Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

“Bahkan ada yang belum masuk visi misi tetapi sudah diakomodir di RPJMD. Jadi ranwal RPJMD ini sudah sesuai visi misi Bupati Sugiri Sancoko,” katanya.

Meskipun begitu, Bupati Sugiri Sancoko juga tidak boleh mengesampingkan beberapa saran dan masukan dari hasil rapat panitia khusus (pansus). Sunarto menyebut jika dalam waktu satu atau dua hari ini administrasi atau penyusunan ranwal RPJMD sudah selesai. Setelah itu bisa langsung di kirim ke Gubernur Jawa Timur.

“Ini masih proses awal, setelah dari Gubernur, baru akan diuji publik di Musrenbang RPJMD,” pungkas Sunarto.

Sementara itu, Bupati Sugiri Sancoko menegaskan bahwa reformulasi yang ia lakukan tidak mengubah substansi dari visi misi Nawa Darma Nyata. Reformulasi dari 9 poin menjadi 4 poin ini dilakukan agar sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) yang harus akuntabel. Selain itu supaya bisa dibagi habis di setiap satuan kerja dan langsung bisa dijalankan.

“Dimampatkan supaya dapat diselaraskan dalam indikator kinerja OPD dan dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo,” tegas Bupati Sugiri Sancoko.[End]


Apa Reaksi Anda?

Komentar