Advertorial

DPRD Ponorogo Setujui RPJMD, Legislatif Bakal Kawal Realisasinya Untuk Rakyat

Ketua DPRD Sunarto saat menandatangani RPJMD disaksikan Wabup Lisdyarita dan peserta rapat paripurna yang lain. (Foto/Humas DPRD Ponorogo)

Ponorogo (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo akhirnya menyetujui draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026. Ya, kalangan legislatif itu menyetujui draft Raperda RPMJD Bupati Sugiri Sancoko ini untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan diambil dalam rapat paripurna bertempat di ruang sidang gedung DPRD Ponorogo, Jalan aloon-aloon timur pada hari Senin (5/7/2021).

Rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas Raperda RPMJD tahun 2021-2026 itu diikuti oleh 90 persen anggota dewan lengkap dengan 4 pimpinan dewan. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Bupati (wabup) Ponorogo Lisdyarita dan Forkopimda Ponorogo. Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengikuti rapat paripurna secara virtual dari rumah dinas. Sebab Bupati Sugiri masih menjalani isolasi mandiri pasca terpapar Covid-19 beberapa waktu yang lalu.

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto menegaskan jika dinamika pembahasan RPJMD yang panjang ini bukan politisasi pasca Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu. Namun, pembahasan yang panjang RPJMD itu, semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Ponorogo. Para anggota dewan ingin merealisasikan kepentingan rakyat yang tercantum dalam visi dan misi Bupati dan wakil bupati pada kampanyenya dulu.

“Ini menyangkut kepentingan rakyat Ponorogo. Jadi kita perjuangkan poin-poin yang ada dalam visi dan misi bupati ke dalam RPJMD ini,” kata Sunarto, usai rapat paripurna, Senin (5/7/2021).

Meski sudah disetujui oleh para wakil rakyat, Sunarto menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal realisasi RPJMD dalam 3 tahun masa pemerintahan Bupati Sugiri Sancoko. Diantaranya realisasi program peningkatan Anggaran Dana Desa (ADD) 27 persen, program bantuan subsidi pupuk untuk petani dan program bantuan keuangan RT sebesar Rp 10 juta. “Program itu sudah masuk dalam RPJMD 2021-2026,” katanya.

Sunarto berharap program-program itu sudah bisa direalisasikan pada R-APBD 2022 nanti. Dia kembali menegaskan bahwa masalah terkait pembahasan RPJMD itu sudah clear. Sunarto menyebut setelah disetujui oleh kalangan dewan, RPJMD ini akan dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. “Kita tunggu hasil evaluasi dari Gubernur. Usai dievaluasi nanti, hasilnya akan disampaikan ke masyarakat secara umum,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Sugiri Sancoko dalam pidato virtualnya dihadapan peserta paripurna mengaku senang dengan persetujuan RPJMD ini. Dia memahami dinamika politik yang muncul dalam pembahasan RPJMD selama ini. Sugiri Sancoko memakluminya sebagai hal yang wajar demi terciptanya Ponorogo Hebat.

“Alhamdulillah, ini hasil kerjasama Pemkab dan DPRD Ponorogo. Dinamika dalam pembahasan RPJMD merupakan tugas DPRD Ponorogo dalam mengawal dan mengawasi kepentingan rakyat. Itu semua dilakukan untuk menuju Ponorogo yang Hebat,” pungkasnya. (end/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar