Advertorial

Dinas Kominfo Gencarkan Sosialisasi Pemberantasan Rokok Ilegal

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kab. Sidoarjo, terus gencar melakukan pemberantasan peredaran rokok ilegal di pasaran maupun menjadi konsumsi masyatakat.

Salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai Pemberantasan Rokok Ilegal di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, di Balai Desa Pangkemiri Kecamatan Tulangan. Dalam sosialisasi soal larangan produksi, distribusi dan mengkonsumsi rokok ilegal.

Sosialisasi mendatangkan empat narasumber. Yakni Sri Warso Yudono, Kasubag SDA Bidang Perekonomian dan SDA Setdakab Sidoarjo, Erik Hidayat Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Sidoarjo, Niken Lestari Premanawati Kepala Seksi Penyuluh dan Layanan Informasi Bea Cukai Juanda dan Eko Bramantyo Pemeriksa Bea & Cukai Ahli Pertama Bidang Penindakan dan Penyidikan.

Acara tersebut diikuti 75 masyarakat dari unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Kades, Perangkat, Kasun hingga Ketua RT dan Ketua RW juga dilibatkan dalam sosialisasi ini.

Sosialisasi ini sebagai upaya mencegah peredaran rokok ilegal di Sidoarjo. Baik yang diproduksi, dipasarkan maupun yang dikonsumsi. Kami berharap sosialisasi ini bisa tepat sasaran dan bisa menindak semua pelaku usaha rokok ilegal di Sidoarjo,” ujar M Wildan panitia sosialisasi Diskominfo Kab. Sidoarjo Rabu (23/06/2021).

Kasubag Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Perekonomian dan SDA Pemkab Sidoarjo, Sri Warso Yudhono memaparkan Tahun 2021 ini Pemkab Sidoarjo mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) senilai Rp 18,9 miliar.

Anggaran itu dimanfaatkan untuk penegakan hukum 25 persen, untuk kesejahteraan masyarakat 50 persen dan sisanya digunakan untuk kesehatan 25 persen.

“Kalau dulu DBHCT dimanfaatkan di setiap OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo mulai Tahun 2008 – 2020. Mulai Tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru penanganan dan pemanfaatannya di Dinas Kominfo. Bisa dimanfaatkan untuk penanganan kesehatan, pelatihan hingga bantuan bagi pekerja pabrik rokok yang mencapai 2.500 orang dari 36 perusahaan rokok di Sidoarjo,” rinci Sri Warso Yudono.

Koordinator Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan, Satpol PP Pemkab Sidoarjo, Erik Hidayat mengatakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam pengawasan cukai rokok adalah mulai pembinaan dan penyluhan pada semua usaha yang dianggap ilegal. Kemudian bisa membuatkan surat teguran hingga menyita barang bukti dan menyidangkannya.

“Akan tetapi sidangnya dalam proses sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Kalau terbukti pelaku akan dihukum 3 bulan penjara dan denda senilai Rp 50 juta. Kami mengajak warga agar melaporkan jika ada usaha produksi maupun peredaran rokok ilegal,” ajaknya.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo, Niken Lestari menjelaskan, cukai rokok termasuk pungutan negara terhadap barang tertentu. Hasilnya cukai akan dikembalikan ke daerah sebesar 2%. Karena itu tarif cukai spesifik setiap batang rokok dan dibebankan ke konsumen.

“Karena itu mari menghindari produksi, peredaran (distribusi) maupun mengkonsumsi rokok ilegal agar tidak merugikan keuangan negara. Ciri rokok ilegal diantaranya tanpa izin dan NPWP Cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, menggunakan pita cukai rokok berbeda dan bahkan tidak dilengkapi cukai sama sekali. Kalau menemukan di pasaran silahkan dilaporkan ke sejumlah pihak terkait termasuk ke bea dan cukai maupun aparat penegak hukum (APH),” paparnya. [isa]


Apa Reaksi Anda?

Komentar