Advertorial

Musrenbang RKPD Tahun 2023

Bupati Mojokerto : Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 Jadi Fokus Utama

Caption : Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati dalam kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2023

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Pemulihan ekonomi dampak Covid-19 jadi fokus utama Musrembang yang digelar Pendopo Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto tersebut.

Hal tersebut disampaikan Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati usai membuka Musrenbang RKPD Tahun 2023. Musrenbang mengambil tema, ‘Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM’ ini mempunyai lima tujuan.

Yakni mempertajam indikator serta target kinerja setiap program dan kegiatan dalam Rancangan RKPD 2023 berdasarkan capaian kinerja tahun 2023. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan darah Provinsi Jawa Timur dan nasional.

Mengklarifikasi dan verifikasi usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat (desa/kelurahan dan lembaga) serta pojok-pokok pikiran DPRD. Sinkronisasi akhir setiap progam, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan pagu indikatif.

Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyempurnakan Rancangan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,21 persen setelah sebelumnya pada tahun sebesar 1,11 persen. Sementara Provinsi Jawa Timur di angka 3,57 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 3,69 persen.

“Struktur ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2022, dari sisi produksi didominasi Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 55,77 persen. Dari sisi pengeluaran, didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yakni sebesar 54,98 persen,” ungkapnya, Selasa (29/3/2022).

Perekonomian Kabupaten Mojokerto tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp87.261,74 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp60.198.70 milyar. Jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 mecapai 120,54 ribu jiwa.

“Jumlah ini bertambah sebesar 1,74 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2022, yaitu, sebesar 118,80 ribu jiwa. Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan dari 10,57 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 10,62 persen pada tahun 2021,” katanya.

Garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 sebesar Rp417.784,00 per kapita per bulan bertambah sebesar Rp11.741,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 2,89 persen bila dibanding kondisi tahun 2022 sebesar Rp406.044,00. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 sebesar 623.808 orang bertambah 12.418 orang dibanding tahun 2020.

“Meski demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 turun sebesar TPAK tahun 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPP) tahun 2021 sebesar 5,54 persen atau turun sebesar 0,22 persen poin dibanding tahun 2020. Musrenbang yang digelar hari ini, dihadiri kurang lebih 150 orang dengan tiga narasumber,” ujarnya.

Yakni Bupati Mojokerto, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur. Bambang menambahkan, output dari kegiatan Musrenbang adalah berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Mojokerto dengan pihak-pihak terkait.

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh mengatakan, pihaknya merekomendasikan tiga hal. “Kami mengajak Bupati untuk menyatukan persepsi bahwa percepatan pelaksanaan anggaran adalah untuk percepatan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Bahwa implementasi komitmen tersebut salah satunya bisa diwujudkan dengan proses pengadaan (tender) proyek infrastruktur (fisik) maksimal pada akhir triwulan pertama tahun 2023. Dan Tahun 2023 adalah tahun prioritas anggaran penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur jalan dan permukiman.

“DPRD Kabupaten Mojokerto mendukung langkah-langkah Bupati untuk merancang prioritas pembangunan 2023 yakni, perbaikan jalan, sarana PJU dan drainase termasuk jalan poros desa, sanitasi perkotaan, pencegahan banjir. Mempermudah bantuan sosial masyarakat miskin, termasuk pemutakhiran data dan pemerataan penerima,” paparnya.

Kemudian, masih kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, rehabilitasi sarpras sekolah dan penempatan guru berkompeten. Mengoptimalkan Jaminan Kesehatan (JKN) dan penurunan angka kematian ibu dan bayi stunting serta bantuan hibah organisasi sosial dan organisasi agama untuk berperan dalam program kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawti mengatakan, yang menjadi fokus utama Musrembang 2023 adalah pemulihan ekonomi guna memulihkan dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan dengan cara pemerataan dan penguatan insfrastruktur dalam segala bidang.

“Jadi kita mengupayakan mengembalikan dan menumbuhkan ekonomi ditengah-tengah segala masalah, global juga tentunya. Anggaran untuk pemulihan ekonomi harus dibarengi dengan pemetaan yang jelas. Misalnya, seperti saat ini yang sudah dilakukan terkait pemetaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan wisata yang ada di dalam Kabupaten Mojokerto,” jelasnya.

Masih kata Bupati, setiap kebutuhan Pemkab Mojokerto dalam pengadaan barang dan jasa bisa didukung oleh UMKM. Tentunya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, yaitu, pemenuhan legalitas. Kabupaten Mojokerto, menurutnya, memiliki pasar yang bagus, yaitu wisata. Untuk itu, Pemkab Mojokerto akan mengintensifkan kerjasama dengan berbagai pihak.

“Karena wisata di Kabupaten Mojokerto tidak kita kelola sendiri, misalnya dengan BPCB, Perhutani, dan pihak-pihak lainnya. Dengan dua desain tersebut dapat meraih pangsa pasar yang besar dan menarik sektor-sektor lain untuk pemulihan ekonomi. Seperti pertanian dan perhutanan akan bisa tertarik jika kita sudah punya pangsa pasar sendiri. Maka kita berharap lapangan pekerjaan Juga akan terbuka lebar,” tegasnya.

Pemkab Mojokerto melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaunching Layanan Panggilan Darurat 112 Surya Mojo Siaga yang merupakan layanan bagi masyarakat yang mengalami kondisi kedaruratan. Layanan tersebut hasil kerjasama dari berbagai instansi terkait dan dapat diakses secara gratis. [tin/adv]


Apa Reaksi Anda?

Komentar