Advertorial

Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023, Bupati Mojokerto Tekankan 3 Hal Penting

Caption : Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 di Pendopo Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 di Pendopo Graha Maja Tama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal digelar untuk mengkoordinasikan rancangan pembangunan isu strategis.

RKPD ini merupakan penjabaran dari Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, hingga rencana kerja pendanaan satu tahun. Rangkaian acara ini menjadi rancangan awal pasca diselenggarakannya Musrenbang RKPD di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menekankan, tiga hal penting yang menjadi perhatian. Pertama, usulan prioritas pada pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan yang digelar tanggal 2 hingga 10 Februari 2022 lalu agar dikawal pada pembahasan musrenbang tingkat kabupaten pada 29 Maret 2022.

Kedua, dalam rangka capaian kinerja para kepala daerah harus mempedomani program prioritas yang tertuang pada RPJMD 2021-2026 serta mempercepat capaian sasaran pembangunan daerah dan ketiga, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini berpesan kepada seluruh perangkat daerah agar efisien, fokus, kreatif dan mampu bersinergi.

“Bappeda sebagai penyelenggara wajib mengawal usulan yang menjadi prioritas kecamatan untuk dibahas pada Musrenbang tiingkat kabupaten yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 nanti. Perangkat daerah wajib untuk mengakomodir usulan Musrenbang Kabupaten yang menjadi prioritas sampai dengan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran,” tekannya.

Untuk menyempurnakan dokumen RKPD serta menyelaraskan visi misi ‘Menuju Mojokerto Adil Makmur’, lanjut Bupati, pihaknya mendorong adanya forum konsultasi publik ini sebagai sarana memberikan masukan dan saran kepada pemangku kepentingan. Sehingga, rancangan awal ini menghasilkan keputusan dan kesepakatan untuk pembangunan Kabupaten Mojokerto kedepan.

Bupati juga berharap dalam menyusun perencanaan 2023, selain mempedomani dokumen perencanaan pusat dan provinsi serta capaian kinerja daerah tahun sebelumnya, semua perangkat daerah juga harus mempedomani visi, misi dan program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

“RKPD ini memberikan ruang untuk memberikan sumbangsih saran dan masukan ke pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan daerah. Pilihlah program kegiatan atau sub kegiatan prioritas untuk percepatan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Marilah kita bahu membahu, merealisasikan Visi Kabupaten Mojokerto yakni terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM,” harapnya.

Bupati menjelaskan arah kebijakan Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Dimana kebijakan tersebut fokus dalam menggerakkan pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui pemerataan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas SDM. Tak hanya itu, diperkenalkan juga 3M program prioritas, yakni Mojokerto Maju, Mojokerto Makmur dan Mojokerto Adil.

“Dalam menyusun perencanaan 2023, perangkat daerah harus bisa efisien, fokus, kreatif dan mampu bersinergi. tingkatkan kreatifitas melalui inovasi tanpa meninggalkan esensi. Jangan membuat kegiatan yang tidak jelas output spesifiknya, jangan membagi anggaran ke level bidang berdasarkan plafon tapi pilih berdasarkan prioritas, kurangi belanja studi banding, capacity building, perjalanan dinas, honorarium serta fokus pada prioritas pembangunan yang telah disepakati,” tuturnya.

Dalam paparannya, Bupati juga menjelaskan terkait sejumlah indikator kinerja utama Pemkab Mojokerto. Diantaranya, indeks pembangunan manusia, ketentraman dan ketertiban, reformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kesalehan sosial, indeks Gini, pembangunan gender, kapasitas fiskal daerah, tingkat pengangguran terbuka dan presentase penduduk miskin.

“Indeks penduduk miskin harus menjadi atensi kita bersama, karena dari data BPS Kabupaten Mojokerto tahun 2021 kemarin, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 1,74 ribu jiwa. Dan sekarang jumlahnya mencapai 120.54 ribu jiwa, ini sebagai akibat pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak atas penghargaan yang diterima pada tahun 2021. Pada tahun 2020, meraih opini WTP dari Kemenkeu RI dan BPK Jatim, meraih Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya, sedangkan tahun 2021, penghargaan sebagai Pembina K3 dari Disnakertrans Provinsi Jatim, penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori madya, penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik atas inovasi PERMEN SIMELA (Persalinan Aman, Siap, Sigap, Melayani), hingga penghargaan Sistem Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi mengatakan, tujuan pelaksanaan forum tersebut untuk mendapatkan saran masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023. “Konsultasi publik menjadi jembatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai sumbangan pemikiran dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi,” tambahnya.

Yakni antara berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Mojokerto. Forum tersebut merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis tahun 2023.

“Melalui sumbangsih saran dan masukan dari segenap pemangku kepentingan yang dilandasi dengan itikad dan semangat baik, diharapkan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 akan semakin komprehensif dan berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, Mohammad Farikhin menjelaskan, capaian pembangunan Kabupaten Mojokerto per tahun 2021. Tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 10,62 persen dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,54 persen. Pada sisi Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,15 persen dengan penilaian pada indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Dan pada sektor ekonomi, pertumbuhan pada Triwulan III tumbuh 4,41 persen. Adapun target pada 2023 pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,73 persen, Indeks Kesalehan Sosial sebesar 66,74 persen, Indeks Gini 0,312 hingga Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,53- 5,29 persen.

Diakhir acara, dilakukan prosesi penandatangan kesepakatan atas Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 yang diwakili oleh, Wakil Bupati Muhammad Al Barra, Ketua DPRD Ayni Zuroh, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Teguh Gunarko, Sekretaris DPRD Bambang Wahyuadi, Kepala Bappeda Bambang Eko Wahyudi Dinas Pendidikan Zainul Airifin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Rinaldi Rizal Sabirin serta Camat Mojosari Mujib. [tin/adv]


Apa Reaksi Anda?

Komentar