Advertorial

Bekerjasama Dengan Forkopimda, Pemkab Mojokerto Mengeliminasi Covid-19

Caption : Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo saat rapid test on the spot beberapa waktu lalu.

Mojokerto (beritajatim.com) – Secara umum, angka kasus positif Covid-19 di Jawa Timur berangsur landai. Jawa Timur pada bulan Juli 2020 lalu, berada pada posisi 29 persen, namun kini turun menjadi 18,37 persen. Keberhasilan ini berkat komitmen bersama dalam penegakan protokol kesehatan.

Yakni menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak serta menghindari kerumunan dan mencuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih. Secara khusus, keberhasilan ini juga terwujud berkat kecakapan pemerintah daerah bersinergi dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan unsur Forkopimda lainnya, dalam mengeliminasi kasus Covid-19 melalui inovasi maupun program-program startegis.

Tidak terkecuali pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto yang getol melaksanakan penanggulangan sejak pandemi merebak sekitar Maret 2020 lalu. Mulai pelosok desa dengan membentuk dan mengintensifkan puluhan Kampung Tangguh Covid-19, Desa Tangguh Bencana (Destana), Pasar Tangguh, Tempat Ibadah Tangguh hingga Ponpes Tangguh.

Penyemprotan disinfektan dan probiotik secara intensif turut dilaksanakan untuk memperkuat usaha pencegahan sebaran Covid-19. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) misalnya, pada garda depan penanggulangan Covid-19, Pemkab Mojokerto secara intensif memberi motivasi dan dukungan penuh pada tenaga kesehatan.

Masyarakat terdampak pun, terus disokong dengan pemberian bantuan sosial baik tunai maupun non tunai. Upaya pencegahan Covid-19 dilakukan secara masif melalui pengetatan protokol kesehatan. Aturannya tertuang pada revisi dari Perda Nomor 1 Tahun 2019, yang direvisi menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2020 serta Pergub Nomor 53 Tahun 2020 serta implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020.

Pada Pergub Nomor 53 Tahun 2020 pasal 9 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan dapat dikenai sanksi administratif. Sementara, protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 yaitu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu dengan benar.

Penggunaan masker dengan benar digunakan saat bepergian keluar maupun berinteraksi dengan orang lain tanpa tahu status kesehatannya. Aturan ini diberlakukan secara menyeluruh, baik di tempat umum maupun fasilitas publik, tempat wisata bahkan pada kegiatan sosial masyarakat. Regulasi tersebut selanjutnya diterapkan Pemkab Mojokerto dan Forkopimda.

Yakni dengan melaksanakan operasi yustisi secara gencar dan berkelanjutan. Para pelanggar protokol kesehatan, dikenakan sanksi tegas baik teguran maupun administratif yakni sidang di tempat disertai denda hingga rapid test di tempat. Hal ini juga dilaksanakan pada sejumlah tempat wisata di Kabupaten Mojokerto, terutama dalam masa libur nasional 28 Oktober-1 November 2020 lalu.

Saat ini, zona sebaran Covid-19 Kabupaten Mojokerto oranye (risiko sedang). Namun, pemerintah daerah terus memberi dorongan agar Bumi Majapahit segera mencapai zona kuning (risiko rendah) bahkan hijau (risiko terkendali) melalui stimulasi ‘Kecamatan Hijau’. Jika hal tersebut bisa segera terwujud pada setiap kecamatan, Pemkab Mojokerto bakal membuka kegiatan belajar mengajar siswa sekolah secara luring (luar jaringan).

Tentunya dengan catatan antara lain, mengantongi izin Satuan Tugas (Satgas) Penangganan Percepatan Covid-19 dan izin wali murid serta luring diadakan hanya 25 persen dari total jumlah murid secara bergantian. Ini semua merupakan salah satu bentuk reward, karena berarti masyarakat telah memahami komitmen bersama dalam upaya bersama memerangi Covid-19 dengan taat protokol kesehatan.

Jawa Timur bahkan mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini lantaran Jawa Timur tercatat sebagai daerah dengan pelaksanaan operasi yustisi terbanyak dari seluruh daerah di Indonesia.

Dilansir dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Timur, Menkominfo Luhut menyebutkan selama ini Satgas Pusat telah menggunakan sebuah aplikasi tentang Operasi Perubahan Perilaku yang berbasis Artificial Intelligence atau kecerdasan Buatan untuk memonitor operasi yustisi secara nasional.

Dalam laporan aplikasi tersebut, Jawa Timur tercatat sebagai wilayah dengan pelaksanaan operasi Yustisi terbanyak sekaligus paling merata dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Jumlah keterlibatan TNI dan Polri di Jawa Timur juga yang terbesar dibandingkan provinsi lain. [tin/adv]





Apa Reaksi Anda?

Komentar