Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi guru madrasah untuk seleksi 2027. Kesempatan ini terbuka bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun pelamar umum yang memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan batas usia maksimal 35 tahun.
Kabar tersebut menjadi salah satu kebijakan afirmasi pemerintah bagi guru dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026. Selain membuka peluang pengangkatan menjadi PNS, Kemenag juga memastikan guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS tetapi tidak lolos tetap dapat mempertahankan status kepegawaiannya.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan persiapan formasi CPNS guru telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut dia, pemerintah akan menyiapkan formasi guru binaan Kemenag secara bertahap. Proses seleksinya direncanakan mulai bergulir pada 2027.
“Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” terangnya.
Kebijakan tersebut membuka kesempatan bagi guru PPPK yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi dan memperoleh status sebagai PNS. Pelamar dari jalur umum juga memiliki kesempatan yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kebijakan ini adalah perlindungan status kepegawaian bagi guru PPPK. Kemenag memastikan mereka tidak otomatis kehilangan status PPPK apabila mengikuti seleksi CPNS 2027 tetapi dinyatakan tidak lulus.
Selain membuka formasi CPNS, pemerintah juga menyiapkan pengangkatan guru paruh waktu menjadi PPPK. Kebijakan ini, menurut Suyitno, merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat kepastian status kepegawaian tenaga pendidik.
“Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK,” ujarnya.
Di luar kebijakan kepegawaian, Kemenag juga menggenjot peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi. Pada 2026, program tersebut menyasar lebih dari 50.000 guru yang pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang.
Gelombang pertama program sertifikasi telah diumumkan. Kemenag selanjutnya akan menambah peserta melalui gelombang berikutnya.
Perhatian juga diarahkan kepada guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Pemerintah menyiapkan fasilitas jaminan kesehatan melalui BPJS secara gratis bagi lebih dari 100.000 guru dari kelompok tersebut pada 2026.
Anggaran untuk program jaminan kesehatan itu telah tersedia melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan. Selain perlindungan kesehatan, pemerintah juga menyiapkan skema perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila terjadi musibah atau risiko tertentu.
“Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti,” tandas Suyitno.
Meski demikian, penyaluran fasilitas BPJS tersebut masih menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan berbagai program afirmasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara sekaligus perhatian pemerintah terhadap para guru.
Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin seusai mengikuti Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian peringatan HGN 2026 di halaman Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” kata Nasaruddin.
Dia mengingatkan bahwa keberhasilan para pejabat dan pemimpin bangsa tidak terlepas dari peran para pendidik. Menurutnya, pencapaian yang diraih para pemimpin saat ini merupakan buah dari pendidikan dan pengabdian para guru.
Melalui berbagai program tersebut, Kemenag berupaya memperluas kesempatan peningkatan status kepegawaian, kompetensi, sekaligus perlindungan kesejahteraan bagi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan. [beq]





