Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Probolinggo mulai mengajukan sebanyak 77 formasi guru kelas, dan guru mata pelajaran untuk mengisi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke pemerintah pusat. Namun, usulan tersebut masih menggantung, pasalnya. Hingga saat ini usulan tersebut masih menggantung. Belum mendapatkan persetujuan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN -RB).
Sementara itu, saat ini sudah beredarnya informasi pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pemkot Probolinggo justru belum bisa memastikan berapa formasi yang nantinya benar-benar tersedia. Sebab, hingga Selasa (10/11/2026), penetapan kebutuhan pegawai dari pemerintah pusat belum diterima.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo, Budiono Wirawan, mengungkapkan, pemerintah daerah saat ini masih melakukan koordinasi dengan KemenPAN-RB terkait rencana pengajuan kebutuhan tenaga pendidik tersebut.
“Posisi sekarang kita masih koordinasi dengan KemenPAN-RB terkait rencana pengajuan lowongan untuk guru kelas dan guru mata pelajaran sebanyak 77 orang,” ujarnya.
Selain mengusulkan 77 formasi tenaga pendidik, Pemkot Probolinggo juga mengajukan perubahan status 468 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Namun, kedua usulan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Belum ada kepastian berapa kebutuhan yang akan disetujui maupun kapan proses pengangkatannya dilaksanakan.
“Termasuk yang untuk pengajuan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sebanyak 468 orang. Belum ada formasi dari KemenPAN-RB,” jelas Budiono.
Belum turunnya persetujuan tersebut membuat peluang pembukaan formasi CPNS di Kota Probolinggo masih belum jelas. Bahkan, jadwal pelaksanaan seleksi hingga batas akhir pendaftaran pun belum bisa dipastikan.
“Pengajuan kita disetujui atau tidak, kemudian kapan pelaksanaannya, juga belum ada informasi,” tegasnya.
Alhasil, angka 77 formasi guru dan 468 PPPK paruh waktu yang diusulkan belum bisa dianggap sebagai formasi yang telah ditetapkan.
Pemkot Probolinggo masih harus menunggu keputusan KemenPAN-RB sebelum mengumumkan kepastian kebutuhan ASN maupun tahapan seleksinya. (rap/aje)
