Jakarta (beritajatim.com) – Bagi ratusan ribu calon jemaah haji reguler di seluruh tanah air, kepastian langkah menuju Tanah Suci kini resmi dimulai seiring pengumuman terbaru dari pemerintah.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara resmi membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler tahun 1448 H/2027 M mulai Selasa, 10 November 2026.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis, mengimbau seluruh jemaah yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan untuk segera memanfaatkan alokasi waktu transaksi di perbankan.
“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” tegas Nurchalis di Jakarta pada Senin (9/11/2026).
Proses pelunasan biaya haji reguler musim 2027 ini terbagi ke dalam dua tahapan utama yang dapat diakses setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.
Pelunasan tahap kesatu berlangsung dari tanggal 10 November hingga 10 Desember 2026, khusus bagi jemaah lunas tunda berangkat, jemaah kuota murni tahun berjalan, serta jemaah prioritas lanjut usia.
Sementara itu, pelunasan tahap kedua dijadwalkan pada 16 hingga 31 Desember 2026 untuk mengantisipasi apabila masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama.
Fase kedua ini disiapkan sebagai jaring pengaman bagi jemaah yang terkendala sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, jemaah terpisah mahram, hingga cadangan.
“Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” tambah Nurchalis.
Pada musim haji 2027, pemerintah menetapkan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah, yang terdiri dari 191.419 jemaah kuota berjalan, 10.166 prioritas lansia, 871 pembimbing KBIHU, serta 864 Petugas Haji Daerah.
Setiap jemaah reguler menerima subsidi Nilai Manfaat BPKH rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 dan dukungan Pemerintah sebesar Rp3.200.000,00, sehingga sisa biaya yang dibayarkan bervariasi di tiap embarkasi.
Besaran Bipih yang dibayarkan jemaah tercatat sesuai dengan embarkasinya, sebagai berikut:
– Embarkasi Aceh Rp43.695.779,00;
– Embarkasi Medan Rp44.020.279,00;
– Embarkasi Padang Rp44.148.779,00;
– Embarkasi Balikpapan Rp49.891.779,00;
– Embarkasi Banjarmasin Rp50.128.779,00;
– Embarkasi Lombok Rp50.366.779,00;
– Embarkasi Batam Rp51.531.279,00;
– Embarkasi Palembang Rp52.161.279,00;
– Embarkasi Solo dan Yogyakarta Rp52.710.779,00;
– Embarkasi Jakarta Rp53.543.779,00;
– Embarkasi Kertajati Rp55.101.279,00;
– Embarkasi Makassar Rp55.428.465,00; serta
– Embarkasi Surabaya dan Dhoho sebesar Rp58.146.279,00.
Persyaratan administratif menetapkan jemaah wajib berstatus aktif di SISKOHAT, berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, terdaftar di JKN, serta lulus tes istitaah kesehatan.
Untuk prioritas lansia, kriteria khusus ditetapkan berusia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan terdaftar sebelum 10 April 2022.
Pembayaran dapat dilakukan di BPS Bipih awal atau pengganti melalui teller, ATM, maupun mobile banking, yang dilanjutkan dengan pelaporan bukti lunas ke kantor Kemenhaj kabupaten/kota setempat.
“Kami berharap seluruh jemaah yang masuk alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan ini sebaik-baiknya dan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat setelah pembayaran selesai, agar proses pemberkasan dokumen perjalanan dan pendorongan kloter berjalan tertib, aman, dan tepat waktu,” pungkas Nurchalis. [ian/mch]
