Ringkasan Berita:
- DPR RI menerima 9.205 pengaduan masyarakat sepanjang 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026.
- Aduan terdiri atas 7.055 melalui surat, 2.011 melalui website DPR, dan 139 melalui alat kelengkapan dewan.
- Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026, DPR menggelar 1.377 rapat dan menyelesaikan 16 RUU menjadi UU.
- Puan Maharani memastikan ruang partisipasi publik dalam kerja DPR terus diperluas.
Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan DPR menerima 9.205 pengaduan masyarakat dalam setahun. Menurut Puan, angka tersebut menunjukkan partisipasi publik dalam mengawal kinerja lembaga legislatif terus berjalan dan ruang penyampaian aspirasi semakin diperluas.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Khusus peringatan HUT ke-81 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
“Partisipasi publik makin diperluas melalui rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik, serta penyampaian masukan oleh publik secara digital,” kata Puan.
Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026, DPR RI tercatat menyelenggarakan 1.377 rapat. Jumlah tersebut terdiri atas 332 rapat fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran, dan 736 rapat fungsi pengawasan.
“DPR RI juga telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis, baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI,” ujar Puan.
Dari total 9.205 pengaduan yang diterima sejak 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 7.055 pengaduan disampaikan melalui surat. Kemudian 2.011 pengaduan masuk melalui website DPR RI dan 139 pengaduan disampaikan melalui alat kelengkapan dewan (AKD).
Puan mengatakan seluruh aspirasi tersebut telah diteruskan kepada AKD untuk ditindaklanjuti, antara lain melalui rekomendasi kepada Pemerintah.
“Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat sehingga hidup rakyat semakin mudah dan sejahtera, kinerja tata kelola pemerintahan dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang,” tambahnya.
Di bidang legislasi, Puan mengatakan DPR terus memperkuat transformasi proses pembentukan undang-undang agar semakin terencana, terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menghasilkan Perubahan Ketiga Prolegnas Prioritas Tahun 2026 sebanyak 69 Rancangan Undang-Undang (RUU). Sementara Perubahan Keempat Prolegnas 2025-2029 memuat 199 RUU.
Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026, DPR RI telah menyelesaikan 16 RUU menjadi Undang-Undang. Pada tahun sidang berikutnya, DPR akan melanjutkan pembahasan 14 RUU yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I dan 19 RUU yang telah ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.
Selain itu, terdapat empat RUU yang berada dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi, 27 RUU dalam tahap penyusunan di alat kelengkapan dewan, serta delapan ratifikasi konvensi internasional yang akan dilanjutkan.
Sementara dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK), Puan menyebut terdapat 418 perkara yang disidangkan sepanjang Tahun Sidang 2025-2026.
Dari jumlah tersebut, tiga perkara dinyatakan dikabulkan seluruhnya, 32 dikabulkan sebagian, 105 perkara ditolak, 185 perkara tidak dapat diterima, 80 perkara ditarik kembali, 12 perkara dinyatakan gugur, dan satu perkara dinyatakan MK tidak berwenang untuk memutus.
“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk menghadirkan legislasi yang selaras dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki kepastian hukum, memiliki basis legitimasi yang kuat, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional,” kata Puan. [hen/beq]






