Ringkasan Berita:
- Sekdaprov Jawa Timur mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
- Data hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program bantuan pemerintah.
- BPS Jatim memastikan seluruh data masyarakat dijaga kerahasiaannya.
- Pendataan cukup dilakukan kepada satu anggota keluarga yang memahami kondisi rumah tangga.
Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Menurutnya, pendataan tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Ajakan itu disampaikan Adhy usai mengikuti proses pendataan yang dilakukan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di kediamannya di Jalan Musi, Surabaya, Rabu (1/7/2026).
Adhy menegaskan semakin lengkap data yang dihimpun, semakin akurat pula program pemerintah yang dapat disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Semakin lengkap data yang diperoleh, semakin tepat pula kebijakan maupun bantuan pemerintah yang akan diberikan. Jangan sampai ada satu pun masyarakat yang terlewat,” tegas Adhy.
Ia juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan data pribadi. Menurutnya, seluruh informasi yang diberikan kepada petugas dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional.
Adhy menambahkan, hasil pendataan tersebut akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam merancang berbagai program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kebijakan pembangunan lainnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, menjelaskan pihaknya telah membekali seluruh petugas sensus dengan standar operasional yang ketat, termasuk tata cara menjaga kerahasiaan data masyarakat.
Menurut Herum, proses pendataan juga dibuat sesederhana mungkin sehingga tidak mengganggu aktivitas warga.
“Cukup satu anggota keluarga yang memahami kondisi seluruh penghuni rumah, misalnya kepala keluarga, yang memberikan informasi, tidak harus diwawancarai satu per satu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam kelompok desil satu hingga sepuluh. Data tersebut nantinya menjadi acuan utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran.
Melalui partisipasi aktif masyarakat, BPS berharap data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan sehingga mampu mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, akurat, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. [tok/beq]
