Ringkasan Berita:
- MH Said Abdullah menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Sumenep.
- Kegiatan diikuti guru ngaji dari berbagai wilayah dan diawali dengan istighasah untuk keselamatan bangsa.
- Narasumber menyoroti pentingnya pemahaman agama yang moderat serta penguatan persatuan.
- Guru ngaji dinilai memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai kebangsaan di masyarakat.
Sumenep (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Madura, MH Said Abdullah, menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Sumenep, Selasa (23/06/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah penguatan nilai-nilai kebangsaan sekaligus menegaskan pentingnya peran guru ngaji dalam menjaga persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
Sosialisasi yang diikuti para guru ngaji dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumenep itu diawali dengan istighasah untuk keselamatan bangsa yang dipimpin KH Jumaatun. Kegiatan tersebut juga menghadirkan dua narasumber, yakni Amir Syarifuddin dan Slamet Wahedi.
Turut mendampingi jalannya kegiatan, dua tenaga ahli MH Said Abdullah, yaitu Moh Fauzi dan Slamet Hidayat.
Dalam paparannya, Amir Syarifuddin menekankan pentingnya pemahaman agama yang utuh dan tidak parsial agar tidak melahirkan sikap ekstrem maupun intoleran.
“Kadang ada yang hanya melihat teks, tetapi mengabaikan konteks. Padahal satu ayat bisa memiliki banyak tafsir dan penjelasan. Pemahaman yang sempit berpotensi melahirkan sikap yang justru bertentangan dengan nilai agama itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Amir, tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks. Selain persoalan ideologi, masyarakat juga dihadapkan pada fanatisme sempit, lemahnya penegakan hukum, hingga dampak globalisasi yang dapat memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia mengingatkan pentingnya kemampuan masyarakat dalam memahami persoalan secara utuh dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang hanya menampilkan sebagian fakta.
“Yang tampak di luar belum tentu sama dengan yang terjadi di dalam. Karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami persoalan secara lebih mendalam,” ucapnya.
Sementara itu, Slamet Wahedi menegaskan bahwa semangat kebangsaan harus menjadi perekat seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun kelompok tertentu.
Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi permusuhan yang merusak persatuan bangsa.
“Kalau ada kebijakan yang dianggap keliru, silakan dikritik dan dievaluasi. Itu hak warga negara. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita saling memusuhi, karena pada dasarnya kita tetap satu bangsa,” tukasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa nasionalisme yang sehat harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, semangat kebangsaan tidak boleh membuat masyarakat menutup mata terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun global.
Selain itu, Slamet menilai demokrasi akan berjalan lebih baik apabila ditopang oleh masyarakat yang memiliki kesadaran politik dan pemahaman yang memadai mengenai hak serta tanggung jawab sebagai warga negara.
Pada pembahasan pilar keadilan sosial dan kesejahteraan, ia menegaskan bahwa seluruh sumber daya negara harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap kebijakan pembangunan harus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Jika tujuan kesejahteraan itu tidak tercapai, maka masyarakat berhak melakukan evaluasi melalui mekanisme demokrasi yang tersedia,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, MH Said Abdullah berharap para guru ngaji dapat menjadi mitra strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan kepada masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan sosial, politik, dan pengaruh global yang terus berkembang, peran guru ngaji dinilai semakin penting sebagai penggerak pendidikan karakter sekaligus penjaga harmoni sosial di tingkat akar rumput. [tem/beq]
