Ringkasan Berita:
- Pemkab Bojonegoro memperkuat kolaborasi pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri untuk menekan angka pengangguran lulusan SMK.
- Kabupaten Bojonegoro memiliki sekitar 122 SMK dengan 25 ribu siswa dan sekitar 7 ribu lulusan baru setiap tahun.
- Sebanyak 45 Bursa Kerja Khusus (BKK) aktif telah menyalurkan 2.872 tenaga kerja berdasarkan hasil tracer study.
- Berbagai program seperti job fair, pelatihan bersertifikat, dan layanan konsultasi kerja terus diperkuat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengintensifkan kolaborasi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri untuk menekan angka pengangguran terbuka, khususnya di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan pendidikan vokasi yang diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja agar lulusan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang berlangsung di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Senin (8/6/2026). Kegiatan ini diikuti 72 peserta yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, serta 45 Ketua Bursa Kerja Khusus (BKK) dari berbagai sekolah di Kabupaten Bojonegoro.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengatakan keberhasilan daerah dalam menurunkan angka pengangguran merupakan hasil sinergi yang dibangun antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha.
“Alhamdulillah, Bojonegoro mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas capaian penurunan angka pengangguran. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi dan kerja sama yang selama ini dibangun mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Nurul menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini menempatkan penurunan angka pengangguran sebagai salah satu prioritas pembangunan, selain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan konektivitas dan infrastruktur.
Menurutnya, tantangan pembangunan yang semakin dinamis, termasuk penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, menuntut setiap daerah menghadirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor agar target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai.
“Semua target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD harus dicapai melalui program yang terukur. Karena itu diperlukan sinergi yang kuat, termasuk antara sekolah vokasi, dunia usaha, dan pemerintah,” katanya.
Ia juga menyoroti peran strategis SMK dalam mencetak sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja. Saat ini Kabupaten Bojonegoro memiliki sekitar 122 SMK dengan jumlah siswa mencapai 25 ribu orang. Setiap tahun, sekitar 7 ribu lulusan baru memasuki pasar kerja sehingga diperlukan program penempatan kerja yang efektif.
Karena itu, Nurul menegaskan pelatihan kerja harus dirancang sesuai kebutuhan industri dan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi peserta.
“Yang mengikuti pelatihan benar-benar masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan setelah pelatihan mendapatkan pendampingan hingga bisa bekerja atau mandiri. Jangan hanya mengejar jumlah peserta, tetapi harus menghasilkan manfaat yang nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, mengungkapkan lulusan SMK masih menjadi penyumbang terbesar dalam angka pengangguran terbuka di daerah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Menurut Mahmudi, Bursa Kerja Khusus (BKK) memiliki peran strategis sebagai penghubung antara sekolah dengan dunia kerja. Saat ini terdapat 45 BKK aktif di Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas dua perguruan tinggi, 42 SMK, dan satu SMA.
Berdasarkan hasil tracer study, total penempatan tenaga kerja melalui seluruh BKK mencapai 2.872 orang. Tiga BKK dengan capaian penyaluran tenaga kerja tertinggi adalah BKK SMKN Purwosari yang menempatkan 323 tenaga kerja, BKK SMKN Kasiman sebanyak 293 tenaga kerja, dan BKK SMKN 1 Bojonegoro sebanyak 288 tenaga kerja.
Untuk memperluas kesempatan kerja, Disperinaker Bojonegoro juga terus menjalankan berbagai program pendukung, mulai dari Mini Job Fair, Job Fair Utama, pelatihan berbasis sertifikasi kompetensi, layanan Grup Solusi Kerja dan Ruang Konsultasi Kerja, seminar penguatan soft skill, hingga penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan di berbagai titik strategis.
Melalui penguatan sinergi antara pendidikan vokasi, Bursa Kerja Khusus, dunia usaha, dan dunia industri, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan lulusan SMK semakin siap memasuki pasar kerja sekaligus berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran terbuka secara berkelanjutan. [lim/beq]
