Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengaku prihatin atas terbongkarnya kasus joki UTBK di Surabaya yang diduga melibatkan penggunaan identitas palsu dan penjualan blangko e-KTP. Dia menyebut praktik tersebut menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan, khususnya pada fakultas favorit seperti kedokteran.
“Jika proses UTBK, khususnya fakultas-fakultas favorit seperti kedokteran, menggunakan joki maka ini alarm serius bagi dunia pendidikan. Bagaimana kualitas para dokter muda harapan bangsa kalau proses kelulusannya dibantu joki?” kata Yona, Jumat (8/5/2026).
Dia juga mengapresiasi langkah cepat Polrestabes Surabaya yang berhasil mengungkap sindikat joki UTBK tersebut. Menurut dia, pengungkapan itu penting untuk menjaga integritas sistem pendidikan nasional dan administrasi kependudukan.
“Kami mengapresiasi langkah Polrestabes Surabaya yang berhasil membongkar kasus ini. Karena persoalannya sudah berkembang dan menyangkut dokumen negara,” ujar politisi Gerindra Surabaya yang akrab disapa Cak Yebe ini.
Kasus tersebut sebelumnya diungkap aparat kepolisian setelah ditemukan dugaan penggunaan identitas palsu dalam pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Polisi juga menemukan indikasi penyalahgunaan blangko e-KTP untuk memanipulasi data peserta ujian.
“Kalau benar ada praktik penjualan blangko e-KTP untuk kepentingan joki UTBK, maka ini bukan lagi hanya kecurangan akademik biasa,” ucap dia.
Menurut dia, penggunaan identitas palsu dalam seleksi pendidikan dapat berdampak panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Apalagi praktik itu diduga sudah berlangsung dalam waktu lama dan melibatkan jaringan yang terorganisasi.
“Kalau orang bisa masuk perguruan tinggi lewat cara curang, maka kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan bisa runtuh,” katanya.
Dia meminta aparat penegak hukum mengusut jalur distribusi blangko e-KTP dan kemungkinan keterlibatan oknum dalam kasus tersebut. Pengawasan administrasi kependudukan juga diminta diperketat agar dokumen negara tidak mudah disalahgunakan.
“Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti pada pelaku joki saja, tetapi juga siapa yang membuka akses terhadap dokumen tersebut,” ujar dia.
Selain itu, Cak Yebe meminta panitia UTBK dan perguruan tinggi memperkuat sistem verifikasi peserta dengan teknologi biometrik dan pencocokan data langsung ke database Dukcapil. Menurut dia, pemeriksaan manual sudah tidak cukup menghadapi modus kecurangan yang semakin kompleks.
“Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi bersama agar sistem pengawasan seleksi pendidikan nasional lebih kuat dan tidak mudah ditembus,” pungkas Cak Yebe. [asg/kun]
