Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama menerima Beritajatim Award 2026 Sektor Penguat Demokrasi sebagai Politisi Perempuan Penguatan Demokrasi di Ballroom Grand City Surabaya, Selasa (21/4/2026).
“Oke, yang pertama saya terima kasih kepada beritajatim.com. Beritajatim.com ini memberikan kita semuanya, ruang untuk bagaimana kita berkarya dan berdedikasi. Dan, ini merupakan sebuah apresiasi yang sangat saya syukuri. Dan, memang beritajatim.com ketika beliau di usia 20 tahun memberikan sebuah award kepada banyak tokoh, bukan hanya saya. Di situlah sebuah stimulus bagaimana kita harus menjaga kepercayaan ini. Seperti halnya beritajatim.com yang berusia 20 tahun sangat kuat sekali posisinya,” kata Ning Lia.
“Bagaimana keberlangsungan demokrasi kalau saya bicara menarik kepada sisi politik. Bagaimana kemudian kita sebagai salah satu politisi itu benar-benar menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat,” imbuhnya.
Senator asli Surabaya ini berharap Indonesia tetap terjaga dengan baik demokrasinya. “Dan, anak-anak muda jangan sampai sampai apatis kepada politik. Tapi justru bagaimana mereka mengambil ruang-ruang demokrasi ke depan. Jadi, kita yang sekarang di posisi tokoh politik jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik untuk anak-anak muda ke depan,” tegasnya.
Harapan Ning terhadap beritajatim.com yang berusia 20 tahun ini? “Harapan saya, teruslah memberikan contoh yang baik kepada kita semuanya, teladan yang baik. Bagaimana menghormati narasumber, bagaimana menghormati masyarakat, bagaimana menghormati masyarakat dalam artian menjaga berita yang sangat objektif. Itu benar-benar sebuah hal yang kita harus mengapresiasi dan tentunya beritajatim.com bisa menjadi salah satu contoh terbaik untuk media-media lainnya. Makasih banyak, ya. Terima kasih awardnya,” tukasnya.
Senator Lia Istifhama, siapa dia?
Lia adalah wajah baru dalam Pemilu 2024 dengan raihan 2.739.123 suara, merepresentasikan munculnya figur politik yang tidak hanya memperoleh legitimasi elektoral tinggi sebagai senator perempuan non petahana terbesar nasional, tetapi juga mampu membangun kedekatan emosional dengan konstituen melalui pendekatan partisipatif dan komunikatif.
Ia juga dikenal dengan gelar panjang, yaitu Dr. Lia Istifhama, S.Sos, S.H.I, S.Sos.I., M.E.I., yang membuatnya disebut ‘senator bergelar panjang dan suka sekolah’, oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dalam Sidang Paripurna DPD RI 5/1/26 lalu.
Tak heran, ning Lia memang pantas disebut politisi pencuri atensi publik akibat latar belakang sosiologis tak kaleng-kaleng, yaitu ia merupakan keponakan dari dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sedangkan ayahnya, sosok Tokoh NU Jawa Timur, KH. Masykur Hasyim, mantan Komandan Banser Jawa Timur, yang menyematkan ning Lia sebagai politisi nahdliyyin.
Polisi ber-DNA NU
Berproses dengan akar kuat dalam tradisi Nahdlatul Ulama, memperlihatkan bagaimana identitas kultural dan religius dapat berkelindan dengan praktik demokrasi modern. Dalam perspektif Clifford Geertz, budaya lokal memainkan peran penting dalam membentuk pola kepemimpinan politik.
“DNA NU” yang melekat pada dirinya tidak hanya menjadi identitas simbolik, tetapi juga menjadi basis nilai moderasi, inklusivitas, dan keberpihakan pada masyarakat akar rumput, khususnya di Jawa Timur yang dikenal sebagai basis kuat nahdliyyin.
Dari sisi intelektual, perjalanan akademik putri KH Maskur Hasyim itu menunjukkan integrasi antara ilmu dan praksis politik. Pendidikan lintas disiplin yang ditempuhnya di Universitas Airlangga dan UIN Sunan Ampel Surabaya hingga meraih gelar doktor Ekonomi Islam mencerminkan apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai “modal kultural” dalam arena politik.
Modal ini memperkuat kapasitasnya dalam merumuskan gagasan kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga berbasis pada kerangka akademik yang kuat, khususnya dalam isu pendidikan, ekonomi syariah, dan transformasi digital.
Lebih jauh, produktivitasnya dalam literasi dan karya kreatif memperlihatkan peran politisi sebagai agen diskursus publik. Dalam tradisi pemikiran Jürgen Habermas, ruang publik yang sehat ditopang oleh pertukaran gagasan yang rasional dan inklusif. Artikel, buku, hingga karya seni musik yang dihasilkan Lia menjadi medium artikulasi gagasan politik yang lebih membumi, sekaligus menjangkau generasi muda. Pendekatan ini memperluas spektrum komunikasi politik dari yang semula elitis menjadi lebih kultural dan populer.
Dalam konteks gender di momen Hari Kartini 2026 ini, kehadiran Ning Lia juga memperkuat representasi perempuan dalam politik Indonesia. Teori representasi deskriptif dan substantif menurut Hanna Pitkin menegaskan bahwa kehadiran perempuan tidak hanya penting secara simbolik, tetapi juga harus mampu memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Aktivitas Ning Lia dalam berbagai organisasi perempuan, seperti Perempuan Tani HKTI dan Fatayat NU, menunjukkan keberpihakan nyata terhadap isu-isu perempuan dan kelompok marginal, sekaligus memperkuat demokrasi inklusif.
Wajah Transformasi Demokrasi
Sosok Ning Lia Istifhama mencerminkan transformasi wajah demokrasi Indonesia di era digital dan generasi baru. Kombinasi antara legitimasi elektoral, kedekatan sosial, kapasitas intelektual, dan kreativitas budaya menjadikannya representasi politisi perempuan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam lanskap demokrasi yang terus berkembang seperti saat ini, politisi perempuan seperti Ning Lia tidak hanya memperkuat partisipasi politik, tetapi juga menghadirkan harapan akan demokrasi yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadaban.
Oleh karenanya, Ning Lia patut diapresiasi sebagai politisi Perempuan yang tidak dapat dilepaskan dari konteks penguatan demokrasi substantif di Indonesia. Dalam kerangka teori demokrasi partisipatoris yang dikemukakan oleh Carole Pateman, kehadiran aktor politik yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat secara langsung menjadi indikator penting kualitas demokrasi.
Kembali di atas, hal ini karena gema PPHN yang seringkali ia sampaikan dalam berbagai forum. Bahwa menurutnya, PPHN sebagai panduan arah pembangunan menjadi lebih jelas dan konsisten.
“PPHN diperlukan agar tidak terjadi soliditas yang sangat fluktuatif dalam pembangunan di negara kita. Jangan sampai ketika setiap pergantian rezim, juga berganti kebijakan. Ini cukup merugikan. Terutama bila dikaitkan dengan program efisiensi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya beberapa waktu lalu.
“Seperti kita ketahui, pasca Amandemen UUD 1945, salah satu keputusan paling monumental adalah penghapusan GBHN. Ini berimplikasi kepada sistem presidensial yang dianut Indonesia, sehingga tidak lagi memerlukan haluan negara yang ditetapkan MPR. Ini, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dengan kata lain, legitimasi program dan visi-misinya dapat dijalankan tanpa diikat ketetapan MPR.”
Menurutnya, transformasi wajah baru demokrasi tersebut bukan hal yang salah, melainkan sangat tepat, akan tetapi memiliki potensi besar, yaitu ketidaksinambungan pembangunan. Di mana banyak proyek strategis berhenti di tengah jalan hanya karena pergantian rezim. Dari sinilah gagasan PPHN semakin mencuat di ranah publik.
“Mari kita menoleh ke belakang. GBHN yang diterapkan pada masa Orde Baru telah dihapus pada tahun 2000. Sejak itu, pemerintahan menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai dasar pembangunan. Lalu, bahasa teknisnya dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJP berlaku selama 25 tahun dan RPJMN berlaku 5 tahun.”
“Pada kenyataannya, RPJP yang digunakan sekarang tidak cukup, karena titik beratnya ada di eksekutif dan menjadi personal presiden. Setiap ganti rezim, baik RPJP maupun RPJMN selalu berubah. Visi setiap pemerintahan selalu berubah-ubah. Ini jika tidak diselamatkan dalam PPHN, kita tentu khawatir terjadinya penempatan anggaran yang sifatnya hanya periodik dan tidak memiliki jaminan keberlangsungan Pembangunan,” tegasnya.
Sebagai informasi, dalam RPJMN periode 2004 – 2009 (periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—SBY) memiliki visi “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara yang Aman, Bersatu, Rukun dan Damai”. Periode kedua (2009-2014) pemerintahan SBY visinya, “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”.
Sementara periode 2014 – 2019 (periode pertama), pemerintah Joko Widodo mencanangkan visi “Terwujudnya Indonesia yang Beradulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dilanjutnya pada periode kedua (2019-2024) yang mengusung visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Di era Presiden Prabowo Subianto (2024-2029) terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita.
Pertanyaannya, lain pemerintahan, lain visinya. Dampak kepada pembangunan? Seperti dikatakan di atas setiap ganti pemerintah, visi yang diusung berbeda pula. Hal itu, berpengaruh buruk kepada pembangunan yang berkelanjutan.
Fakta menyebutkan, bagaimana berbagai megaproyek mangkarak karena pergantian pemerintahan. Sebut saja Megaproyek Hambalang. Proyek Hambalang dilaksanakan oleh Presiden SBY pada 2010. Dalam perencanaan, proyek itu bakal berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan olahraga bertaraf internasional.
Di atas tanah 35 hektare (ha), bakal ada bangunan sport sains, asrama atlet senior, dan sebagainya sehingga pemerintah mengucurkan anggaran jumbo, yakni Rp 2,5 triliun. Namun sampai sekarang pun Megaproyek Hambalang mangkrak.
Juga demikian dengan Megaproyek Jakarta Monorail yang direncanakan sebagai solusi untuk memecah masalah kemacetan di Jakarta di era Presiden Megawati melalui peletakan batu pertama pada tahun 2003. Namun sampai sekarang, proyek ini hanya menyisakan tiang-tiang beton.
Tentu realita tersebut sangat memprihatinkan dan kepedulian ning Lia pada PPHN, menunjukkan sikap tegas dan cerdas seorang politisi nasional. Pemikirannya patut diapresiasi, terlebih ia dikenal politisi yang dekat dengan rakyat, terutama generasi Z. Ia bahkan disebut-sebut sosok yang berhasil membentuk politik yang humanis sekaligus humble dengan beragam upayanya memupus sikap apatis politik generasi muda. (tok/aje)
