Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menegaskan pers harus berdiri di atas kepentingan rakyat dan terbebas dari segala bentuk tekanan politik pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Penegasan ini disampaikan sebagai refleksi terhadap tema besar tahun ini yaitu ‘Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat’.
KH Chriswanto menilai posisi pers sangat strategis karena merupakan salah satu pilar utama yang menyangga tegaknya demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pers yang sehat wajib membawa nilai-nilai moral dan suara nurani masyarakat sesuai dengan kebutuhan nyata di tingkat akar rumput.
“Jika pers sudah terkontaminasi kepentingan politik, apalagi digunakan untuk menekan rakyat, maka itu bukan pers yang diharapkan masyarakat,” kata Chriswanto pada Senin (9/2/2026). Ia menekankan bahwa kedaulatan rakyat adalah fondasi utama demokrasi yang tidak boleh dirusak oleh alat propaganda kekuasaan mana pun.
Fungsi pers sebagai pilar demokrasi dianggap rusak apabila media massa beralih menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan kelompok tertentu. Pers seharusnya konsisten menyajikan informasi yang valid, berimbang, serta mampu menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan publik.
“Pers harus membawa nilai-nilai nurani masyarakat, bukan sekadar framing atau kepentingan tertentu. Informasi yang disampaikan harus jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada otoritas,” tambahnya. Hal ini menjadi kunci penting agar media tetap mendapatkan kepercayaan tinggi dari khalayak luas.
Chriswanto juga menyoroti peran strategis organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam seperti LDII dalam mendukung kemajuan dunia pers nasional. Dirinya berpendapat bahwa Ormas adalah representasi riil masyarakat karena bersentuhan langsung dengan dinamika persoalan di lapangan setiap harinya.
“Ormas adalah pembawa aspirasi masyarakat. Karena itu, Ormas juga harus bebas dari kepentingan kekuasaan dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat,” tegas Chriswanto mengenai netralitas organisasi. Sinergi antara pers dan Ormas dianggap mampu mempercepat penyampaian aspirasi dari lapisan bawah kepada para pengambil kebijakan.
Ormas memegang posisi krusial sebagai jembatan penghubung yang meneruskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat melalui komunikasi yang sehat dan berimbang. Melalui kanal pers yang kredibel, informasi dari bawah ke atas dapat tersampaikan secara akurat tanpa adanya distorsi kepentingan.
“Ormas harus lebih membawa kepada kepentingan masyarakat. Karena sebetulnya, yang lebih tahu tentang permasalahan yang ada di bawah, itu justru adalah Ormas,” ujarnya memberikan pandangan mendalam. Ia meyakini kedekatan emosional Ormas dengan warga menjadi data faktual yang sangat berharga bagi media massa.
Tantangan berat kini dihadapi pers akibat dominasi media sosial yang mengandalkan kecepatan informasi serta daya tekan tinggi dari para netizen. Meskipun media massa telah mengembangkan pola komunikasi dua arah, faktanya arus informasi tersebut sering kali kalah cepat dibandingkan pergerakan konten viral.
“Sehingga ada anekdot, no viral no justice,” ungkap KH Chriswanto mengenai fenomena digital yang sering kali menuntut perhatian publik secara instan. Ia menilai tekanan warganet di media sosial sering kali lebih terdengar dibandingkan narasi yang dibangun melalui kanal pemberitaan konvensional.
Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena false truth atau kebenaran yang sengaja dipelintir untuk kepentingan framing tertentu di jagat maya. Peran media arus utama sangat dibutuhkan sebagai wasit informasi yang menjaga kebenaran faktual serta kredibilitas pemberitaan nasional.
“Media massa harus menjadi rujukan informasi yang valid dan terpercaya. Media tidak boleh terbawa arus framing atau kepentingan ekonomi dan politik yang akhirnya merusak independensi,” tegas Chriswanto. Kredibilitas informasi menjadi modal utama pers untuk bertahan di tengah gempuran hoaks yang semakin canggih.
Harapan besar diletakkan pada pundak insan pers agar terus menjaga kemandirian dan menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap karya jurnalistik yang dihasilkan. Penajaman kualitas informasi ini dipandang sebagai prasyarat mutlak demi terwujudnya bangsa yang berdaulat, mandiri, dan kuat secara ekonomi. [tok/beq]
