Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundary Renny Paramana mengungkap ancaman serius terhadap ketahanan pangan akibat terus menyusutnya lahan pertanian produktif.
Dia menilai penyusutan ini mengancam masa depan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa yang masih menggantungkan hidup dari tanah garapan.
“Ini warning bagi sektor pertanian kita. Langkah tegas pengurangan lahan pertanian harus dilakukan. Percuma program pertanian diintensifkan kalau lahan terus berkurang,” ujarnya, Minggu (13/07/2025).
Renny menyebut perlunya langkah tegas dari pemerintah daerah dalam mengantisipasi penyusutan lahan produktif. Menurutnya, tanpa konsistensi penegakan tata ruang, seluruh program pertanian tidak akan efektif.
Berdasarkan data yang dikantongi Fraksi PDI Perjuangan, konversi lahan pertanian produktif di Jatim mencapai lebih dari lima ribu hektare setiap tahun. Perubahan fungsi lahan ini umumnya terjadi karena tekanan pembangunan, seperti pemukiman, industri, dan infrastruktur.
“Konversi lahan pertanian produktif di Jatim mencapai 5.212 hektare per tahun. Tanpa penguatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), lumbung pangan desa, dan hilirisasi hasil pertanian rakyat, ketahanan pangan kita akan rapuh,” ujarnya.
Renny menegaskan bahwa sekitar 35 persen penduduk Jawa Timur masih hidup dari sektor pertanian. Namun, pelaksanaan tata ruang wilayah di berbagai daerah seringkali tidak berpihak pada upaya menjaga kedaulatan pangan.
“Tata ruang harus konsisten dalam menopang ketahanan pangan. Itu urusan tata ruang wilayah masing-masing. Harus dipertahankan untuk pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan,” tegasnya.
Dia juga menyebut pentingnya penegakan hukum dalam kasus pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan alih fungsi lahan. Jika tidak ditindak, kerugian terbesar akan ditanggung oleh petani dan masyarakat desa.
“Harus tetap ada sanksi yang ditegakkan. Kalau tidak, lahan akan terus menyusut, masyarakat yang paling dirugikan,” lanjut wanita yang juga menjabat Bendahara DPD PDIP Jatim ini.
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP yang duduk di Komisi B DPRD Jatim, Ony Setiawan, mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah menjalankan berbagai program teknis untuk menahan laju konversi lahan. Namun, upaya teknis tidak akan cukup bila tidak disertai dengan perlindungan atas eksistensi lahan pertanian.
“Ya itu secara teknis sudah dilakukan di Pulau Jawa, Jawa Timur khususnya, seperti intensifikasi, tumpangsari, dan pemanfaatan lahan sekitar hutan. Tapi kalau lahannya terus dikonversi ya ruwet maneh, wilayah hijau habis,” ujarnya.
Dia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi Jatim yang mengoptimalkan 80 ribu hektare sawah dengan pola tanam IP400 (empat kali tanam setahun) di berbagai daerah lumbung pangan. Namun, Ony menilai program ini tidak cukup bila tidak ditopang kebijakan tata ruang yang berpihak kepada sektor pertanian.
“Ini langkah antisipasi. Namun kalau RTRW daerah kota kab masih tidak memihak pertanian. Ya habislah. Penopangnya tidak ada,” tegasnya.
Selain menjaga lahan sawah, Ony juga menyebut pentingnya diversifikasi usaha tani melalui pengembangan sektor peternakan. Namun dia mengkritik birokrasi bantuan ternak yang dinilai masih menyulitkan petani dan kelompok tani.
“Tidak semua lahan bisa jadi sawah, makanya diberikan kambing, sapi, dan ayam. Tetapi untuk mendapatkan bantuan ternak itu sangat sulit di lapangan,” pungkas Ony. [asg/but]
