Tuban (beritajatim.com) – Debat publik perdana yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban pada minggu (20/10/2024) malam berlangsung seru. Pasangan Calon (Paslon) baik nomor urut 01 dan 02 memberikan pendapat berupa visi, misi serta argumennya. Hal yang membuat pelaksanaan berlangsung seru ketika masing-masing paslon berusaha mempertahankan argumennya bahkan sesekali saling sindir.
Paslon nomor urut 01 Riyadi-Wafi dan Paslon nomor urut 02 Lindra-Joko. Sebelumnya Aditya Halindra Faridzky merupakan Bupati Tuban dan Riyadi Wakil Bupati Tuban yang kini sama-sama maju kembali dalam pemilihan serentak 2024.
Hubungan keduanya saat menjabat kian merenggang, hingga Riyadi tak pernah muncul dalam agenda apapun di Kabupaten Tuban. Bahkan, baliho-baliho yang tersebar hanya Aditya Halindra Faridzky saja yang nampak.
Karena hal itu, dalam debat perdana ini, Riyadi mencoba memberi pertanyaan kepada Paslon nomor 02 terkait kolaborasi yang diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelayanan dan melayani pemerintahan.
Atas pertanyaan itu, Lindra dari nomor urut 2 menjawab pada dasarnya mengingat kewenangan itu sudah diatur antara hal-hal yang sudah mengikat antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Contoh saja pak Riyadi ingat bahwasanya tim penanganan stunting di Kabupaten Tuban itu diketuai oleh Wakil Bupati Kabupaten Tuban,” ujar Lindra.
Lanjut, yang artinya Lindra mengaku agak sedikit pro kontra padahal harusnya ketika keberhasilan turunnya stunting 7,01 persen, Bapak Riyadi adalah orang yang luar biasa karena pernah mengambil disertasi saat S2 menangani soal stunting.
“Singkat cerita, artinya kewenangan ini Insya Allah saya dan Pak Joko berikhtiar bagaimana saling melengkapi bukan sekedar mencari persoalan atau menjatuhkan satu sama lain,” kata Lindra.
Lagi, Lindra juga mencontohkan soal penanganan kemiskinan dan semua tim ada turut serta disana, mulai dari Bupati Wakil Bupati Forkopimda, tim pengendalian inflasi TPID, semuanya diatur dan tergabung dalam SK.
“Saya bersyukur atas pertanyaan ini artinya menjawab seluruh fitnah-fitnah yang berkembang menjadi kekuatan yang menurut saya harus segera diluruskan,” terang Lindra.
Ia juga menyinggung soal pembahasan Musrenbangdes dan sidang paripurna yang seluruhnya diundang dan ada undangannya, tetapi Riyadi tidak pernah hadir dalam agenda tersebut. “Saya tidak tahu kenapa itu, mungkin yang bisa menjawab adalah dari pribadinya masing-masing,” ungkap Lindra.
Menanggapi hal itu, Riyadi mengucapkan terimakasih kepada Palson nomor 02 atas pembelajaran yang diberikan, apabila ada amanah yang diberikan kepadanya maka ia akan melanjutkan. “Terimakasih Paslon 02 yang sudah mengajari kami, kalau kami diberi amanah tentu kami akan teteh, tatah dan tutuh karena sudah pernah belajar,” ujar Riyadi.
Riyadi juga mengungkapkan, ada masa yang indah sehingga akan dilanjutkan dan ada kondisi yang sangat pahit saat pasangan ini (Lindra-Riyadi) pernah dirasakan. Sebagai tangan kanan Bupati saat itu, Riyadi mengaku pihaknya tidak pernah bisa ikut menyelenggarakan kewenangan dan kebijakan.
“Tentu ada masa yang sulit yang indah akan kami lanjutkan, yang sakit jangan diulangi karena itu memang menyakitkan,” pungkasnya. [ayu/beq]
