(beritajatim.com) – Maraknya praktik politik uang pada pemilu kali ini merupakan bentuk penghukuman pemilih kepada partai dan calon legislator. Pemilih kecewa janji-janji semasa kampanye pada pemilu sebelumnya diingkari.
“Orang-orang yang kemarin terpilih saat tidak menyapa kembali, jadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemikiran masyarakat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi, Jumat (15/3/2024).
Sekalipun tidak diucapkan dengan jelas, Karimullah melihat nuansa penghukuman itu. “Masyarakat jenuh dengan janji-janji, sehingga ini dijadikan ajang kesempatan,” katanya.
Dari aspek praktik politik uang ini, Karimullah menilai pemilu tahun ini tidak ada beda dengan pemilihan kepala desa (pilkades). “Yang saya tahu dan dengar serta banyak pernyataan dari beberapa teman, pemilu kemarin hampir sama dengan pilkades. Money politics bertaburan, cukup pragmatis,” katanya.
Di sinilah Karimullah berpendapat, perlunya penajaman pendidikan politik oleh partai. Melalui pendidikan politik ini, masyarakat kembali disadarkan tentang pentingnya pemilu sebagai manifestasi demokrasi.
Bagaimana dengan kinerja penyelenggara pemilu? “Kalau dilihat dari aspek penyelenggara, kemarin dinamis betul (rekapitulasi suara) di Hotel Aston dan beberapa kecamatan. Mungkin banyak pandangan yang sama: diperlukan profesionalisme sikap penyelenggara. Integritas penyelenggara dibutuhkan. Mereka harus sadar kalau dibiayai oleh negara,” kata Karimullah.
Ada sejumlah protes dan laporan dugaan kecurangan yang terjadi sepanjang pemilihan umum di Jember. Karimullah menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara pemilu. “Tekad kita adalah bagaimana pemilu ke depan digelar lebih bagus lagi, mengarah pada pemilu bermartabat,” katanya.
Terlepas dari situasi politik saat ini, Karimullah bersyukur jumlah pemilih Golkar di Jember meningkat, dari 74 ribu suara pada Pemilu 2019 menjadi 126.617 suara. Kenaikan ini berbanding lurus dengan kenaikan kursi di DPRD Jember dari dua menjadi enam kursi.
“Semoga jadi suara barokah, karena sejatinya kenaikan kursi atau suara akan lebih bagus kalau orang-orang di parlemen bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Jadi bukan hanya naik jumlah kursinya, tapi bisa menaikkan kinerja. Itu yang lebih penting,” kata Karimullah. [wir]
