Sorotan

‘Tongkhet’ dan ‘Bherse’ di Hari Tenang Pemilu 2019

ISTILAH TONGKHET (Settong Saekhet) dan Bherse (Bherhes Pesse) kembali menjadi perbincangan kalangan masyarakat menengah ke bawah di hari terakhir masa tenang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Kondisi tersebut memang rill terjadi setiap momentum pemilu di Pamekasan, tidak terkecuali pelaksanaan pemilu serentak yang akan digelar Rabu (17/4/2019) besok. Bahkan hal tersebut juga tidak lagi menjadi rahasia dan justru menjadi konsumsi publik.

Hanya saja, istilah Tongkhet atau Satu Suara Rp 50 ribu sudah cenderung ‘tidak relevan’ lagi di era ‘melinial’ seperti saat ini. Sekalipun seringkali angka tersebut menjadi suatu keniscayaan ‘salah kapra’ bagi para pemilih untuk menyalurkan hak suara mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Asal ada beras dan uang yang diungkapkan dengan istilah ‘Bherse’, juga menjadi pemicu sekaligus motivasi untuk berangkat ke TPS. Bahkan sosialisasi dari para penyelenggara pemilu ataupun relawan demokrasi terkesan kurang manjur untuk mengajak masyarakat menyalurkan hak suara mereka untuk memilih sosok pemimpin lima tahun kedepan.

Bahkan Ketua KPU Pamekasan, Moh Hamzah juga memasang target 90 persen partisipasi masyarakat di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam, yang akan menyalurkan hak suara mereka ke TPS.

Hal itu bukan tanpa alasan, sebab momentum pemilu kali ini bersamaan dengan proses Pemilihan Legislatif (Pileg) yang notabene akan memberikan dampak dukungan tersendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.

“Mana ada pemilu tanpa biaya, setiap pelaksanaan pemilu pasti muncul istilah Tongkhet dan Bherse. Dan hal itu sudah merata di setiap setiap pelaksanaan pemilu,” kata salah satu warga di Kelurahan Juncancang, Pamekasan, Selasa (16/4/2019).

Informasi yang dihimpun beritajatim.com, harga beli dukungan surat suara untuk calon legislatif di Pamekasan, justru semakin naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu per orang. Bahkan angka Rp 100 ribu umumnya terjadi di beberapa wilayah di Pamekasan, semisal di kecamatan Proppo.

Hanya saja untuk daerah lain, harga standar relatif sama dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya yang berkisar di angka Rp 50 ribu per orang. “Ada juga di daerah kami yang mematok Rp 75 ribu per suara, tapi itupun dengan sistem paket,” kata salah satu calon legislatif di Pamekasan.

Sistem paket tersebut berupa memilih dua calon legislatif di tingkat berbeda, semisal caleg tingkat kabupaten dan provinsi dengan nominal tingkat kabupaten Rp 50 dan sebesar Rp 25 ribu untuk tingkat provinsi. Sehingga nilai total paket mencapai angka Rp 75 ribu.

Dengan asumsi tersebut, seorang caleg minimal harus mempersiapkan uang senilai Rp 1 miliar untuk mendapat dukungan minimal 10 ribu suara jika harga beli dukungan sebesar Rp 100 ribu per orang, atau sebesar Rp 500 juta untuk harga beli Rp 50 ribu per orang.

Fenomena tersebut dianggap wajar oleh para politisi ataupun caleg khususnya di Pamekasan, karena kondisi tersebut dianggap sebagai ‘uang ganti bensin’ ketika pemilih menyalurkan hak suara mereka ke TPS.

Bahkan praktik jual beli dukungan suara yang populer dengan istilah Tongkhet dan Bherse hampir merata di setiap wilayah. Hanya saja ‘praktik bagi-bagi uang’ tersebut jarang terungkap oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengusung jargon ‘Tolak Uangnya dan Laporkan’, karena antara pemberi dan penerima merasa sama-sama diuntungkan. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar