Sorotan

Suli Faris Nilai Banyak Dugaan Kecurangan Pemilu di Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan, HM Suli Faris menilai banyak dugaan kecurangan yang terjadi saat proses Pemilu 2019 yang digelar serentak 17 April 2019 lalu.

Bahkan dugaan kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut, sangat beragam. Salah satu di antaranya banyaknya pemilih yang tidak ada di tempat saat hari H pemilihan. Namun suara mereka justru tercatat dalam hasil pemilu.

“Beberapa di antaranya banyak hak suara yang digunakan pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, bahkan hal itu terjadi hampir di seluruh kecamatan di Pamekasan,” kata HM Suli Faris, Kamis (9/5/2019) malam.

Hal itu bukan tanpa alasan, sebab tingkat kehadiran atau partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu mencapai angka 98,4 persen. Padahal jumlah penduduk yang merantau ke luar daerah dan tidak mencoblos hampir mencapai angka 12 hingga 14 persen.

“Tidak kalah penting, banyak juga pergeseran suara dari Partai A ke Partai B atau dari Caleg (Calon Legislatif) A ke Caleg B. Baik caleg antar partai atau caleg dalam satu partai atau sesama partai,” ungkap politisi yang akrab disapa Sulfa.

Bahkan politisi yang juga tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan, juga menilai adanya persekongkolan antar pelaksana pemilu yang terjadi hampir di seluruh lokasi pemilihan. Mulai dari tingkat KPPS, PPK, KPU hingga Bawaslu Pamekasan.

“Hemat kami kondisi ini menjadi bagian dari konspirasi kecurangan, sebab kami menemukan banyak formulir DA1 yang berubah-ubah, ada DA1 versi awal atau DA1 Qaul Qadim dan DA1 versi baru atau Qaul Jadid,” sentil Sulfa.

Tidak hanya itu, KPPS dan PPK juga terkesan lalai melaksanakan kewajiban. Di antaranya tidak menempelkan salinan C1 dan DA1 di tempat umum sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemilu. “Padahal berdasar regulasi tersebut, KPPS, PPK dan KPU wajib hukumnya melaksanakan itu,” tegasnya.

“Jadi setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 Ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp 12 juta,” bebernya.

Amanat undang-undang maupun regulasi lainnya memiliki tujuan konkrit demi merealisasikan pelaksanaan pemilu jujur, adil dan transparan. “Bagaimanapun publik berhak mengetahui hasil rekapitulasi, baik di tingkat TPS, PPK dan KPUD. Jika panitia penyelengara pemilu tidak menempelkan salinan rekapitulasi, sama saja dengan merampas hak hak publik,” beber Suli.

“Dari itu, kami atas nama DPC PBB Pamekasan menginstruksikan kepada semua pengurus PAC dan para caleg untuk mengumpulkan bukti pelanggaran itu. Nanti akan diajukan ke DPP PBB di Jakarta, selanjutnya akan diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi) sebagai gugatan sengketa pemilu,” pungkasnya. [pin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar