Sorotan

Potret Wajah Militer Indonesia, Turki, dan Mesir (4)

Ainur Rohim

RELASI MILITER  dan politik di Indonesia selalu menarik dibicarakan dan dikaji. Harold Arthur Crouch, akademisi dan intelektual dari Australia, yang menerbitkan bukunya yang fenomenal: The Army and Politics in Indonesia, yang diterbitkan Cornell University Press Amerika Serikat. Buku ini menjelaskan perspektif historis, politik, dan aspek lain tentang militer Indonesia dalam hubungannya dengan dinamika politik nasional.

Sekalipun setelah Reformasi 1998, militer Indonesia (TNI) telah menarik diri dari lapangan politik praktis, jauh sebelum era demokratisasi itu datang, tak ada lapangan kehidupan kenegaraan Indonesia yang lepas dari pengaruh dan kepemimpinan militer.

Dengan konsep Dwi Fungsi (Kekuatan Hankam dan Sosial Politik), militer Indonesia bergerak dari Front Sempit: sekadar sebagai kekuatan hankam, menuju ke Front Lebar: di mana banyak lapangan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang dijamah militer, terutama di lapangan politik, ekonomi-bisnis, sosial, dan budaya.

Jalan terbuka secara politik militer Indonesia masuk ke ranah politik dan pemerintahan jauh berlangsung sebelum Orde Baru Soeharto berkuasa pada 1967. Pada pertengahan tahun 1950-an, ketika terjadi sejumlah gerakan separatisme di Indonesia, seperti PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi, DI/TII di Jabar dan Aceh, RMS di Maluku, dan lainnya, militer mengambil peran signifikan untuk memadamkan gerakan politik dan militer yang mengancam integrasi nasional tersebut.

Tugas militer sedikit bergeser setelah berhasil memadamkan gerakan separatisme. Jika negara sudah aman, lalu apa yang dilakukan militer? Dalam konteks ini, Jenderal Abdul Haris (AH) Nasution memperkenalkan konsep “Jalan Tengah” yang di kemudian hari di era rezim Orde Baru Soeharto dikenal Dwi Fungsi ABRI/TNI.

Disebut “Jalan Tengah” karena pidato AH Nasution inilah yang memberikan solusi praktis bagi kekikukan militer yang sesungguhnya hanya memiliki keterampilan perang untuk tampil dalam panggung politik yang sarat dengan fenomena sipil itu.

Sekalipun jarang diperdebatkan sejak kapan militer Indonesia terlibat dalam politik praktis, namun ada pandangan yang menyebutkan karena militer Indonesia lahir dari pergulatan revolusi kemerdekaan, sejak era itu militer tak sekadar memainkan peran hankam tapi sospol sekaligus.

Pandangan lain meyakini militer Indonesia mulai berperan signifikan dalam perpolitikan Indonesia sejak berlaku Undang-undang Keadaan Darurat Perang (Martial Law) atau Staat van Oorlog en Beleg (SOB) pada 1957.

SOB itu mengakibatkan promosi demokrasi parlementer kemerosotan sangat tajam, munculnya gerakan separatisme di mana-mana, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga hubungan Jakarta dengan daerah memburuk. Dengan berlakunya SOB, membuka akses dan peluang bagi militer mengeluarkan perintah/peraturan yang menyangkut ketertiban umum dan keamanan ketika kondisi darurat perang. Terlebih ketika Jenderal Nasution pada 1958 mengatakan kepada Presiden Soekarno bahwa Angkatan Darat ingin melanjutkan peran itu setelah darurat militer dicabut.

Nasution berkata, pihaknya sedang mengembangkan konsep “Jalan Tengah” yang akan memberikan peluang bagi militer, khususnya AD, untuk berperan terbatas dalam pemerintahan sipil. Dengan konsep “Jalan Tengah” tersebut, kata Nasution, “Memberikan cukup saluran pada tentara kita bukan sebagai organisasi, tetapi sebagai perorangan-perorangan yang menjadi eksponen daripada organisasi kita, (untuk) turut serta menentukan kebijaksanaan negara kita pada tingkat-tingkat yang tinggi.” (Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, 2007:24).

Jenderal Nasution bukan sekadar tentara yang kenyang pengalaman bertempur di berbagai palagan. Dia juga dikenal sebagai tentara pemikir. Pati TNI AD yang memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni dalam merumuskan konsep dan teori tentang peranan militer di ranah non-hankam. Konsep “Jalan Tengah” yang digagas Nasutian lantas dimatangkan dalam seminar Angkatan Darat II di Bandung pada 25-31 Agustus 1966. Seminar ini diikuti ratusan peserta, termasuk para perwira senior TNI AD. Dari situ kemudian disepakati dan ditetapkan bahwa TNI Angkatan Darat diperbolehkan menjalankan perannya di luar militer, yaitu berpartisipasi dalam setiap usaha dan kegiatan masyarakat di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pemikiran dan konsep “Jalan Tengah” yang digagas Nasution di akhir tahun 1950-an dan berlanjut hingga 1960-an menjadi jalan pembuka bagi militer Indonesia di jalur politik dan aspek kehidupan nasional lain.

Nasution sebagai penggagas pemikiran tersebut, di kemudian hari setelah Orde Baru Soeharto berhasil mengukuhkan taring kekuasaannya, justru Nasution yang tak bisa menikmati realitas faktual dari penerapan konsep “Jalan Tengah” yang diberi label Dwi Fungsi militer Indonesia.

Rezim Orde Baru Soeharto membuka akses seluas-luasnya bagi orang-orang militer untuk menikmati kehidupan politik di dalam pemerintahan dan sektor lainnya. Atas nama Dwi Fungsi, militer Indonesia mengemban dua tugas utama. Pertama, menjaga keamanan serta ketertiban negara. Kedua, memegang kekuasaan serta (berhak) mengatur negara. Selain itu, militer berperan ganda sebagai dinamisator sekaligus stabilisator dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden Soeharto seringkali menegaskan bahwa sejalan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai alat pertahanan dan keamanan, maka ABRI (TNI/Militer) harus dapat dengan tepat melaksanakan peranannya sebagai kekuatan sosial dan politik.

Dengan posisi politik seperti itu, di era Orde Baru banyak petinggi militer menduduki posisi penting, seperti wakil presiden, menteri, dirjen, gubernur, bupati/wali kota, dan jabatan lain di pemerintahan.

Misalnya, seluruh gubernur di Pulau Jawa selalu dari kaum militer, terkecuali Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena aspek kesejarahan dan kultur, gubernur DI Yogyakarta diambilkan dari keturunan Kesultanan dan Paku Alam Yogyakarta. Selain itu, di provinsi yang memiliki karakter khusus dalam aspek kesejarahan, politik, sosial, dan kultural, gubernur diambilkan dari putra daerah setempat, seperti Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Irian Jaya (kini Papua), Bali, dan Timor Timur (Timtim).

Dalam perspektif ilmu politik, sistem pemerintahan Indonesia era rezim Orde Baru menerapkan sistem birokrasi kembar. Maksudnya, struktur dan hirarki militer sama persis dengan birokrasi sipil. Di level pemerintahan nasional/pusat ada markas besar TNI, maka di level pemerintahan provinsi selain ada gubernur juga terhadap panglima daerah militer (Pangdam). Pun demikian di tingkat karesidenan posisi pembantu gubernur selevel dengan komandan Korem. Di tingkat kabupaten/kota terdapat komando distrik militer. Di tingkat kecamatan ada komando rayon militer (Koramil) dan di level desa ada bintara pembina desa (Babinsa) yang selevel dengan kepala desa/lurah.

Satuan-satuan teritorial ini memegang peran strategis. Bukan sekadar peran dan fungsi hankam yang mereka jalankan, seperti intelijen, stabilisator keamanan.

Yang tak kalah penting adalah fungsi sosial politik, khususnya memenangkan Golkar di setiap pemilu. Karena itu, jangan heran sepanjang pemilu Orde Baru: Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 selalu dimenangkan Golkar: Kekuatan politik yang didukung penuh militer dan birokrasi Orde Baru.

Pemilu Orde Baru hasilnya bersifat predictable. Guyonannya prediksi hasil pemilu 5 tahun ke depan di era Orde Baru bisa diprediksi hasilnya setelah pemilu 5 tahun sebelumnya ditetapkan.

Penguasaan militer tak hanya di lapangan politik. Banyak lapangan kehidupan ekonomi bisnis, peradilan dan hukum, serta lainnya dipercayakan Soeharto kepada kaum serdadu. Sejak Soeharto berkuasa sampai 1998, militer seolah menjadi warga negara istimewa. Meskipun sejak Reformasi 1998, militer tak lagi memiliki hak istimewa di lapangan politik dan pemerintahan, kebijakan Dwi Fungsi militer di Indonesia dihapus, kenyataannya kecenderungan orang-orang militer setelah pensiun atau yang terpaksa mundur dari TNI, untuk terjun ke kancah politik tetap saja besar.

Tanpa embel-embel “Jalan Tengah” ala Nasution atau Dwi Fungsi ABRI gaya Soeharto, tokoh berlatar belakang tentara masih bisa menikmati surga politik di negeri ini. SBY dan Prabowo Subianto adalah dua di antara tokoh militer yang berhasil di lapangan politik. Di mana partai politik yang dipimpin kedua tokoh tersebut meraih suara signifikan di pemilu. Bahkan, SBY pernah menjabat Presiden RI dua periode (2004-2009 dan 2009-2014). [air/habis]

Apa Reaksi Anda?

Komentar