Sorotan

Potret Wajah Militer Indonesia, Turki, dan Mesir (2)

Ainur Rohim

Dibandingkan dengan Indonesia dan Turki, negara Mesir paling pendek dipimpin politikus sipil. Kepemimpinan politik Mesir sejak Presiden Jenderal Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat, dan Hosni Mubarak adalah deretan petinggi militer yang memegang tampuk kekuasaan di negara tersebut.

Selama 2 tahun 4 bulan kepemimpinan Presiden Mohammad Mursi di Mesir dan kemudian dijatuhkan aksi demo kelompok sektor populer urban yang memperoleh dukungan militer di bawah kendali Jenderal Abdul Fattah El-Sisi.

Apakah sistem politik dan pemerintahan Mesir di bawah Jenderal Fattah makin menjauh dari demokrasi? Tak ada jaminan negara yang telah masuk dalam fase transisi demokrasi, seperti Mesir saat menjatuhkan rezim Marsekal Hosni Mubarak waktu Arab Spring, kemudian berlanjut ke tahapan konsolidasi demokrasi yang berujung pada fase pemantapan demokrasi.

Kultur militer pretotarian tampaknya masih sangat kental dan kuat di kalangan masyarakat Mesir. Di tengah pertarungan ideologi politik yang keras antara Islamisme yang direpresentasikan Ikhwanul Muslimin–organisasi yang didirikan Hasan Al Banna, Sekulerisme, Katolik Koptik, Nasionalisme, dan Sosialisasi Arab peninggalan Gamal Abdul Nasser, Militerisme adalah kutub ideologi lain yang lebih banyak berfungsi sebagai bandul politik dan penyeimbang di antara ideologi besar lain yang saling berkontestasi.

Ketika keamanan, keselamatan, dan stabilitas nasional terancam akibat kontestasi antarpolitikus dari kanal ideologi berbeda tersebut, maka militer pretorian tampil ke depan layar sebagai penyelamat sekaligus the winner.

Karena itu, kekuataan politik militer Mesir begitu melembaga. Tak hanya berperan di ranah militer klasik dan konvensional: sebagai instrumen pertahanan dan keamanan negara. Tapi sekaligus merambah ke sektor kehidupan nasional lain, seperti sosial politik dan ekonomi. Multiperan militer pretorian seperti ini yang pernah terjadi Indonesia sejak Dekrit Presiden 1 Juli 1959 sampai Mei 1998 ketika reformasi datang menghampiri. Dalam konteks negara Turki, dominasi peran militer di kehidupan nasional di luar bidang hankam, seperti ekonomi bisnis dan politik, sangat kental sebelum tahun 2002.

Sejak 2002, ketika AKP, Partai Keadilan dan Pembangunan, yang berhaluan Islam Moderat dan adaptif dengan nilai-nilai perubahan dari Barat yang memegang tampuk kekuasaan, peran militer pretorian Turki mulai terleliminasi dan diminimalisasi. Perubahan peran dan fungsi militer Turki dari awalnya bersifat dominasi di banyak sektor kehidupan nasional menuju penguatan fungsi hankam an sich di Turki bersifat inkremental, setahap demi setahap, dan tak bersifat radikal. Yang pasti, militer Turki tetap mengokohkan diri sebagai pengawal, pengaman, dan garda terdepan untuk meneguhkan ideologi Kemalisme, Sekulerisme ala Turki, tetap eksist di negara tersebut.

Tak ada model negara demokrasi secara baku yang bisa dijadikan rujukan semua negara karena dinilai paling ideal. Dalam konteks era Perang Dingin dan kekinian, negara Komunis saja menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Model negara demokrasi itu lebih dari 100 jenis. Azyumardi Azra menyebutkan dari 192 negara di dunia saat ini, sebanyak 121 negara menerapkan demokrasi. Akan tetapi dari 47 negara dengan penduduk mayoritas Muslim, hanya 11 negara yang mengimplementasikan demokrasi.

Kajian yang dilakukan Gallup tahun 2001-2007 terhadap 34 negara yang sedang melakukan demokratisasi, ternyata sebagian besar ternyata berpenduduk Muslim. Begitu pula penelitian yang dilakukan Pew Research Center antara tahun 2008-2012 di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, menunjukkan sebagian besar penduduknya mendukung demokrasi.

Sejumlah prinsip dasar yang dijadikan indikator dan parameter untuk mengukur tingkat demokrasi satu negara vis a vis negara lain, di antaranya: kualitas penghargaan terhadap pluralitas ide dan pemikiran politik yang berbeda, hajatan kontestasi politik yang bersifat reguler dan berintegritas dengan hasil akhir yang bersifat unpredictable, apresiasi politik dan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM), kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan membentuk organisasi, penerimaan supremasi sipil di ranah politik dan pemerintahan oleh kaum militer, dan lainnya.

Dalam konteks kekinian, Indonesia sejak Reformasi Mei 1998 dan Turki sejak 2002 telah menapaki babak baru kehidupan politik yang mengarah pada penguatan demokrasi secara substantif. Hal itu yang tak terjadi pada Mesir sejak Februari 2011 hingga Juni 2013.

Demokrasi di Mesir berlangsung sekejap. Umur demokrasi di Mesir hanya 2 tahun 4 bulan di era pemerintahan Presiden Mohammad Mursi. Setelah itu Mesir kembali di bawah genggaman militer dengan tokoh sentral Jenderal Abdul Fattah El-Sisi, mantan Menteri Pertahanan Kabinet Presiden Mursi.

Kenapa hal itu bisa terjadi? Muhammad Najib (2019) menulis, selama era transisi demokrasi, 2011-2013, di Mesir tak terjadi transformasi di kalangan militer baik menyangkut aspek kelembagaan maupun orientasi pemikirannya. Postur, frame think, dan kultur militer Mesir tetap meneguhkan dirinya sebagai kekuatan militer pretorian: Militer yang sah-sah saja terlibat dalam urusan di luar ranah pertahanan dan keamanan, terutama ranah politik pemerintahan, karena memandang politikus dan otoritas sipil tak becus mengelola pemerintahan, negara, dan membahayakan keselamatan nasional.

Mesir di era transisi demokrasi (2011-2013) tak melakukan apapun untuk mereformasi militernya. Dewan Agung Militer Mesir (SCAF) sebagai penjaga negara Mesir yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pemerintahan bahkan memperkuat posisinya. Bagaimana caranya? Mereka melakukan amandemen terbatas terhadap Konstitusi Mesir pada 30 Maret 2011. Langkah politik ini dipandang merupakan perlawanan tak kentara dan tak disadari kekuatan civil society Mesir terhadap arus demokratisasi yang sedang bergerak kencang di Mesir saat itu.

John L Esposito, ilmuwan politik, memandang bahwa adanya arus balik dari gelombang demokrarisasi yang dimotori oleh militer di Mesir akibat gabungan kekhawatiran terjadinya Islamisasi dan keinginan kekuatan lama untuk kembali berkuasa di panggung politik Mesir. Selain itu, militer Mesir masih memiliki hasrat politik besar untuk kembali memegang kekuasaan, di samping terpecahnya kekuatan politik Islam sehingga menempatkan Ikhwanul Muslimin (organisasi Presiden Mohammad Mursi) sebagai common enemy.

Arus balik demokratisasi di Mesir, sehingga demokrasi di negara tersebut hanya seumur jagung, mewariskan hikmah bahwa ketika antarideologi besar itu bertarung keras sehingga mengakibatkan tensi politik sangat tinggi, yakni Islamisme, Kristen Koptik, Sekulerisme, Nasionalisme, Sosialisasi Arab, dan lainnya, maka
ideologi Militerisme yang digandrungi elite militer pretorian tinggal melahapnya. Civil society Mesir kini gigit jari, karena model tatanan pemerintahan Mesir era Jenderal Gamal Abdul Nasser, Jenderal Anwar Sadat, dan Marsekal Hosni Mubarak hidup kembali. Bahkan, militer dipandang sebagai penyelamat Mesir dari kemungkinan disintegrasi dan perang saudara, seperti terjadi di Suriah dan Irak. [air/bersambung]

Apa Reaksi Anda?

Komentar