Sorotan

Pilwali Surabaya, PDIP Jangan Terlalu Percaya Diri

Ribut Wijoto

Percayalah, PDI Perjuangan akan hancur kalau terlalu percaya diri dalam Pilwali Surabaya tahun 2020. Untuk itu, jika ingin kembali menang, PDI (Partai Demokrasi Indonesia) tetap harus mempersiapkan Pilwali (Pemilihan Wali Kota) secara matang dan cerdas.

Partai besutan Megawati Soekarno Putri ini bakal memasuki Pilwali Surabaya 2020 dengan modal cukup mentereng. Berupa kemenangan 4 kali beruntun. Bambang DH dua periode dan Tri Rismaharini dua periode. Ditambah pula kemenangan telak di Pemilu 2019, yakni meraup 15 kursi (setara 30 persen) di DPRD Kota Surabaya.

Apakah modal itu menjamin kemenangan di Pilwali Surabaya 2020? Pasti tidak. Banyak faktor harus dipertimbangan, banyak amunisi harus dipersiapkan, dan kesigapan menyikapi momentum tak t erduga.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) akhir-akhir ini berjalan bisa dengan sangat kejam. PDI Perjuangan pernah merasakan imbasnya juga.

Kita ingat kekalahan calon dari PDIP di Pilgub DKI Jakarta 2016. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memasuki Pilgub dengan modal sangat bagus, yakni elektabilitas (tingkat keterpilihan) yang tinggi dan prestasi kerja yang sangat baik. Popularitas Ahok juga tak perlu diragukan lagi. Tetapi apa yang terjadi? Badai kasus penistaan agama melibas Ahok. Dia pun dikalahkan Anies Baswedan dalam hasil coblosan.

Pilgub Jatim 2018 juga memberi pelajaran buruk terhadap PDI Perjuangan. Semula PDI Perjuangan secara percaya diri mengusung Abdullah Azwar Anas, bupati Banyuwangi, untuk mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Prestasi kerja Azwar Anas dalam memajukan Banyuwangi diakui oleh skala nasional maupun intenasional. Tetapi tiba-tiba muncul foto-foto tak senonoh yang tokohnya mirip dengan Azwar Anas. Dia pun lantas memilih mundur sebelum bertarung di coblosan. Posisinya diganti dengan kader PDI Perjuangan, Puti Guntur Soekarno, dan hasilnya kalah.

Di Pilgub Jawa Barat, PDI Perjuangan juga tidak bernasib baik. Sebelumnya, santer terdengar, PDI Perjuangan bakal mengusung tokoh populer Ridwan Kamil. Tetapi ternyata, berkembang di media sosial (medsos) bahwa masyarakat Jabar sangat resisten terhadap calon dari PDI Perjuangan. Yang terjadi akhirnya, Ridwan Kamil yang telah berulangkali mengisi Sekolah Kader di DPP PDI Perjuangan memilih maju melalui partai lain. Hasilnya, Ridwan Kamil menang.

Kembali ke soal Pilwali Surabaya. Situasi internal PDI Perjuangan di Surabaya sekarang sedang kurang bagus. Penunjukkan Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) sempat menimbulkan gejolak. Sebab sebenarnya mayoritas PAC (Pimpinan Anak Cabang) mengusulkan nama Whisnu Sakti Buana.

Tampaknya saja gejolak bisa diredam. Namun, hati orang siapa yang tahu. Potensi kader sakit hati untuk menggembosi calon dari PDI Perjuangan sendiri tentu ada. Nah, untuk mengatasi potensi perpecahan, PDI Perjuangan mulai sekarang dan dalam beberapa bulan ke depan harus serius melakukan konsolidasi.

Di luar problem internalnya, PDIP harus sadar jika saat ini pemilihan kepada daerah sangat bergantung pada figur. Bukan bergantung pada kebesaran partai. Ambil contoh dua kader terbaik PDIP saat ini, yaitu Jokowi dan Tri Rismaharini.

Keduanya bukan murni berasal dari kader PDIP. Jokowi semula seorang pengusaha. Dia masuk menjadi kader PDIP karena maju dalam Pilwali Solo. Setelah itu, karirnya terus moncer sehingga sukses dua kali memenangi Pilpres.

Adapun Risma, dia meniti karir dari jalur birokrasi. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkot Surabaya. Karena suksesnya membangun taman kota, Risma direkomendasikan Megawati untuk maju dalam Pilwali Surabaya.

Merujuk pada dua fakta itu, PDIP harus sadar diri. Untuk saat ini, di wilayah Surabaya, PDIP tidak memiliki kader populer ataupun kader yang berprestasi brilian di bidang politik.

Komposisi kader – non kader penting untuk dipertimbangkan. Artinya, kader internal PDIP ketika maju dalam Pilwali Surabaya perlu mendapat sokongan dari tokoh non kader yang cukup populer atau tokoh yang sangat berprestasi.

Satu hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah pengemasan isu. Perkembangan pesat sosial media turut berpengaruh pada pemilihan kepada daerah. Informasi bohong (hoaks) tumpang tindih dengan kebenaran (fakta). Siapa yang paling pintar membangun opini di sosial media, merekalah yang paling berpeluang memenangi Pilwali Surabaya.

Apalagi untuk masyarakat kota Surabaya. Di mana dalam urusan politik, masyarakat Surabaya cederung terbuka. Bukan tipe pemilih tradisional seperti di wilayah Tapal Kuda, yang sering menjadikan kiai sebagai patokan dalam menentukan pilihan politik.

Kota Surabaya, sebagai pusat budaya Arek, relatif terbuka dan heterogen. Masyarakatnya bisa menerima berbagai model dan jenis pemimpin politik. Untuk saat ini, masyarakat memang percaya kepada Tri Rismaharini. Namun bila dalam Pilwali nanti sosok seperti Risma justru muncul dari koalisi partai yang bukan dari PDIP, sangat mungkin, dialah yang mengeduk suara terbesar.

Tetapi, PDIP bukanlah partai kemarin sore. Partai berlogo moncong putih ini telah terbukti berhasil memenangi pilkada di berbagai daerah, bahkan memenangi pemilihan presiden. Terkait Pilwali Surabaya, PDIP tentu saja memahami tentang pentingnya mempertimbangkan 3 modal dalam menentukan calon wali kota.

Ketiganya adalah modal popularitas (tokoh yang terkenal), modal akseptabilitas (tokoh bisa diterima banyak pihak) dan modal elektabilitas (tokoh yang tingkat keterpilihannya sangat tinggi). Tiga modal yang dimiliki calon tersebut ditunjang dengan ketepatan strategi pemenangan dan pergerakan mesin partai.

Nah, jika beragam aspek telah dipersiapkan dengan matang dan dijalankan secara terukur, siapapun lawannya, PDIP berpeluang besar memenangi Pilwali Surabaya 2020. [but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar