Sorotan

Pilwali Surabaya 2020 (3)

Ainur Rohim Ketua PWI Jatim

Ada sejumlah data statistik politik yang bisa dipakai sebagai rujukan untuk membedah pemilihan wali kota (Pilwali) Kota Surabaya 2020. Data statistik itu antara lain hasil Pilwali Surabaya 2010, Pilwali 2015, dan Pilgub Jatim 2018. Analisa politik dengan merujuk data statistik politik ini penting untuk memetakan kekuatan politik dan dinamika yang menyertai di dalamnya.

Tentu selain dengan pendekatan data statistik politik, penting memahami potret Pilwali Surabaya dalam perspektif dinamika kelembagaan antarparpol, pendekatan key person, pendekatan patron-client, pendekatan teori jaringan politik, dan lainnya.

Data statistik politik Pilwali Surabaya 2010 menunjukkan pasangan Tri Rismaharini-Bambang mendapat total 367.472 suara (40,9 persen). Di peringkat kedua pasangan Arif Afandi-Adies Kadir dengan perolehan 327.834 suara (36,4 persen). Ketiga, pasangan Fandi Utomo-Yulius Bustami dengan 105.736 suara (11,8 persen), pasangan Sutadi-Mazlan dengan 52.718 suara (5,9 persen), dan pasangan Fitrajaya-Naen dengan 45.459 suara (5 persen).

Kemudian di Pilwali SBY 2015, dari 2 juta pemilih lebih, pasangan Risma-Whisnu memperoleh dukungan 893.087 suara (86%) dan Rasiyo-Lucy dengan 141.324 suara (13,66%). Tingkat partisipasi pemilih di Pilwali Surabaya 2015 tak sampai 60%. Pasangan Risma-Whisnu yang diusung PDIP menang mutlak atas pasangan Rasiyo-Lucy yang diusung Partai Demokrat dan sejumlah parpol lainnya.

Kejayaan PDIP di Pilwali Surabaya ternyata tak bersambut di Pilgub Jatim 2018. Pasangan Khofifah-Emil mendapat dukungan 579.246 suara dan Gus Ipul-Puti yang disokong PDIP, PKB, PKS, dan Partai Gerindra dengan 569.848 suara. Demikian pula saat Pilgub Jatim 2013, di mana pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) menang di 27 kabupaten/kota di Jatim, termasuk di Kota Surabaya.

Kendati dari 3 perhelatan kontestasi politik Pilwali Surabaya secara langsung (2005, 2010, dan 2015), pasangan yang diusung PDIP selalu memenangkan pertarungan, realitas itu tak berarti menutup peluang parpol lain untuk bisa merengkuh kemenangan di Pilwali Surabaya. Data statistik politik Pilwali 2010 menegaskan beda raihan suara antara pasangan Risma-Bambang DH (PDIP) versus Arif Afandi-Adies Kadir (Partai Demokrat dan Golkar) tak lebih dari 4 persen. Kedua pasangan ini terjun di Pilwali Surabaya 2010 dengan status politik nyaris sama: Risma calon baru, Bambang DH mantan wali kota yang bertukar kursi sebagai cawali. Di sisi lain, Arif Afandi adalah Wawali yang bertukar kursi sebagai cawali dan Adies Kadir adalah politikus Golkar yang baru terjun di ajang Pilwali Surabaya.

Secara akumulasi suara dukungan, beda antara pasangan Risma-Bambang DH versus Arif Afandi-Adies Kadir tak sampai 40 ribu suara. Kemenangan tipis pasangan Risma-Bambang DH di Pilwali Surabaya 2010 setidaknya melahirkan optismisme politik bahwa ranah politik Surabaya tak sepenuhnya menjadi single majority bagi PDIP dan atau tokoh yang diusung partai ini. Parpol lain masih memiliki political opportunity merebut ranah politik strategis ini dari tangan PDIP, sejauh parpol lain tersebut mempunyai tokoh yang memiliki kapasitas, akseptabilitas, dan elektabilitas politik kuat.

Kota Surabaya menjadi teritori politik kaum Nasionalis (PNI di Pemilu 1955) adalah realitas historis yang terjadi sejak pemilu pertama di Republik ini.

Data Pilgub Jatim 2013 dan 2018 menebalkan dan memperkuat hasil Pilwali Surabaya 2010. Maksudnya, data statistik politik Pilgub Jatim 2013 dan 2018, di mana pasangan cagub-cawagub yang diusung partai lain menang di Surabaya dibanding cagub-cawagub yang diusung PDIP. Di Pilgub terakhir pada 2018, Khofifah dan Emil Dardak menang sekitar 10 ribu suara atas pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur yang diusung PDIP dan sejumlah parpol lain.

Selain itu, secara faktual, di Pilgub Jatim 2018, Wali Kota Tri Rismaharini bekerja all out memenangkan pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur. Political endorsement Rismaharini tak sekadar pernyataan politik di media massa. Orang pertama di Kota Surabaya terjun langsung ke akar rumput mengkampanyekan Gus Ipul dan Puti Guntur.

Sekiranya dilakukan simplikasi politik kontestasi Pilgub Jatim 2018 di Surabaya, pemetaan politik menunjukkan kontestasi antara jaringan politik PDIP dan kiai sepuh sebagai kekuatan politik utama pengusung Gus Ipul dan Puti Guntur versus jaringan politik Muslimat NU dan kiai kampung yang memperjuangkan kemenangan Khofifah dan Emil Dardak.

Dalam konteks Pilgub Jatim 2018 di Surabaya, jaringan politik struktural PDIP relatif kuat memberikan suaranya pada Gus Ipul dan Puti Guntur. Di sisi lain, jaringan politik Muslimat NU dan massa mengambang ternyata sedikit lebih banyak dalam memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah dan Emil Dardak.

Sekali lagi, satu catatan penting dalam membaca mapping politik Surabaya sejak Pemilu 1999 sampai 2019 adalah tak ada kekuatan single majority yang menguasai perpolitikan kota ini. Sekali pun PDIP selalu menang di kontestasi Pilwali Surabaya, namun partai ini sempat menelan pil pahit kekalahan di Pileg 2009. Partai Demokrat sekali memenangkan pileg di Surabaya pada 2009.

Memasuki Pilwali 2020, PDIP memiliki legacy politik sangat banyak. Kepemimpinan Wali Kota Rismaharini yang dipandang berhasil, yang ditandai salah satunya dengan banyaknya award yang dia terima dari lembaga internasional dan nasional, peningkatan kapasitas budget APBD Surabaya, akselerasi growth ekonomi Surabaya yang selalu di atas Jatim dan nasional, tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) Surabaya tertinggi di Jatim, dan lainnya, merupakan kapital politik berharga bagi PDIP dan cawali-cawawali yang diusung partai ini.

Kapital politik warisan Rismaharini ini apakah jatuh ke tangan kader tulen PDIP, seperti Whisnu Sakti Bhuana atau Ery Cahyadi, seorang birokrat karir yang disebut-sebut akan dijagokan sebagai suksesor kepemimpinan Rismaharini di Surabaya ataukah kepada tokoh lain. Sekiranya kita sepakat bahwa Wali Kota Rismaharini adalah seorang leader visioner, yang dibuktikan dengan makin menguatnya brand image kota ini di jagat internasional, Surabaya pascakepemimpinan Rismaharini membutuhkan figur pemimpin yang selayaknya lebih visioner lagi. Ekspektasinya kepemimpinan politik di kota ini tak bergerak setback. Namun kepemimpinan politik yang lebih mampu mengakselerasi growth ekonomi dan mempromosikan kesejahteraan warganya lebih tinggi lagi.

Artinya, kepemimpinan politik yang tak sekadar bermodal kapasitas dan kompetensi manajerial pemerintahan, karena kenyang pengalaman di ranah birokrasi. Tapi, kepemimpinan demokratis yang bisa menerima ide dan pemikiran berbeda sebagai sunnatullah dan realitas politik yang mesti disikapi secara dewasa. [air/bersambung]

Apa Reaksi Anda?

Komentar