Sorotan

Pilih Orang Baik, Golput atau Roving Bandit

Pemilihan Umum serentak Pilpres dan Legislatif akan berlangsung tidak lama lagi 17 April 2019.

Namun bayang-bayang golput atau warga yang tidak memilih juga sangat besar. Data-data statistik dari pemilu ke pemilu pasca reformasi 1998 angka golput masih tinggi.

Data dari tirto.id pada 2009, angka golput pileg tercatat sebesar 29,10 persen, beda tipis dengan angka golput pilpres sebesar 28,30 persen.

Sinyal faktor ketidakpercayaan masyarakat saat itu tidak hanya berlaku pada calon presiden, tapi juga kepada lembaga leglislatif.

Terakhir, pada 2014 angka golput mencapai 29,01 persen. Pilpres 2014 diikuti oleh dua kandidat yaitu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK.

Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maju dengan usungan koalisi PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura. Namun, rekam jejak Jokowi saat memimpin Solo dan Jakarta belum mampu meningkatkan partisipasi pemilih Indonesia.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetya dalam makalahnya Mendorong Pemilu Berkualitas dalam Workshop Media dalam Peliputan Pemilu di Hotel Four Point jalan Embong Malang, Rabu (6/1/2019) lalu menyebutkan kekuatiran akan makin tingginya angka Golput di Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019 bulan April nanti.

“Pemilu serentak legislatif dan Presiden nanti merupakan
sebuah momen yang penting, kami harap media massa dapat mendorong warga masyarakat untuk memilih wakilnya,” kata Yosep.

Yosep menambahan ada beberapa momen penting dalam Pemilu kali ini yaitu munculnya moghulisme media atau konglomerasi media dari cetak, radio, televisi hingga daring (online) yang dimiliki oleh politisi dan konglomerat yang berpotensi menyeragamkan pemberitaan untuk kepentingan tertentu termasuk dalam Pemilu 2019 kali ini.

Penulis tak ingin membahas moghul-isme media atau konlomerasi media yang dimiliki politisi hingga tidak independen dalam mengabarkan berita.

Namun yang menjadi bahasan penulis adalah adanya fenomena Roving Bandit (bandit baru) dalam demokrasi.

1. Bandit Baru (Roving Bandit)

Istilah Roving Bandit dicetuskan sarjana ilmu politik Amerika Olson dan McGuire yang melakukan penelitian di Rusia pasca pemerintah otoriter pada tahun 1990.

Roving bandit adalah orang daerah yang menerima jatah recehan saat penguasa otoriter berkuasa. Orang daerah ini mendapat keuntungan ekonomi dari proyek recehan tanpa tender dari penguasa elit nasional karena faktor kedekatan (kroni, keluarga, orang keperyaan) dan sogok menyogok bukan melalui kerja keras dalam kompetisi ekonomi pasar bebas .

Ketika penguasa otoriter ini ambruk akhirnya mereka (roving bandit) bermetamorfosa menjadi bandit baru dan menggantikan bahkan menjadi pemimpin dalam skala lokal.

“Pengalaman aneksasi (pencaplokan wilayah) Krimea menjadi bagian Rusia dari Ukraina pada tahun 2014 memunculkan bandit baru (roving bandit),” kata Yosep saat itu.

Pemilu pasca Reformasi di Indonesia setelah Orde Baru tumbang juga memunculkan hal yang sama. Roving Bandit yang dulu dekat dengan kekuasaan dan mempunyai modal karena dekat dengan pemerintahan lama dan punya kuasa modal berganti menjadi pemimpin daerah dan masuk dalam legislatif maupun pemerintahan.

Tukang tembel ban, mucikari, preman, bakul krupuk bisa masuk menjadi anggota dewan tak terkecuali.

Pemilu yang diharapkan mengisi anggota dewan yang berkualitas dan berintegras ternyata diisi oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas malah yang terjadi adalah korupsi berjamaah seperti di DPRD kota malang.

Akibatnya dari pemilu pasca reformasi hingga saat ini Golput kian naik tajam karena masih banyak korupsi, kolusi, permainan proyek dan nepotisme serta gratifikasi.

Sri Yuniarti, dalam penelitiannya yang berjudul “Golput dan
Pemilu di Indonesia”, mengungkap bahwa peningkatan golput disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, golput yang terkait dengan ketidakpuasan terhadap parpol yang dianggap hanya berorientasi kekuasaan.

Partai Politik sebagai penyaring anggota legislatif belum mampu menyaring calon anggota dewan, masih maraknya isu mahar atau uang setorang untuk partai membuat warga jadi antipati untuk ikut pemilu.

2. Raja Kartel Obat Bius Masuk Parlemen

Raja Kartel Obat Bius Medellin Kolombia Pablo Escobar  merasa terdesak ketika Presiden Amerika Ronald Reagan mengatakan Perang Terhadap Narkoba (1983).

Saat itu Pablo Escobar menguasai 80 persen distribusi narkoba ke negara adidaya tersebut, Narkoba diproduksi di Kolombia dan dijual di Amerika.

Dalam film Loving Pablo Hating Escobar yang bersumber dari buku karya Virginia Vallejo presenter TV Kolombia dan menjadi pacar gelap Pablo Escobar juga menggambarkan dengan jelas ketika pesawat carteran yang membawa puluhan ton narkoba mendarat di jalan tol Amerika tanpa terdeteksi saat itu.

Pemerintah Amerika geram dan melakukan kerjasama dengan Kolombia untuk membawa gembong narkoba diadili di Amerika. Reagen menjadikan isu ini sebagai agenda politik meraih simpati publik Amerika.

Kartel Narkoba Kolombia pun terdesak. Media dan politisi
mulai mengusik soal perederan Narkoba.

Lagi-lagi Don Pablo menujukkan dirinya seorang bandar kelas kakap yang cerdas. Kepada para anggota kartel ia mengatakan, mereka
harus masuk dalam politik atau terlibat dalam politik agar bisa mengatur kebijakan yang menguntungkan kartel obat bius.

Awalnya ide masuk politik mendapat penolakan. Tak ada dalam bayangan mereka politik dan perederan narkoba.

Apalagi rata-rata mereka awalnya adalah preman asli. Akhirnya disepakati, kartel terlibat dalam politik.

Setiap anggota kartel menyetor sejumlah uang untuk membantu membiayai kampanye partai politik.

Semua calon anggota parlemen mendapat uang haram dari kartel Narkoba Kolombia.

Bisnis Narkoba kembali normal bahkan mengalami kenaikan karena mendapat back-up politik.

Selama ada demokrasi, berarti uang masih berlaku kata Pablo kepada anggota kartelnya. Pablo sendiri maju sebagai calon parlemen. Dan ia pun terpilih.

Keadaan Kolombia saat parlemen dikuasai oleh gembong dan mafioso obat bius terutama di Midellin menjadikan negara ini paling berbahaya dan mematikan untuk ditinggali di Dunia.

Sejumlah kasus pembunuhan dan perkelahian antar genk narkoba sering terjadi di jalan-jalan, hakim, jaksa dan polisi tidak berkutik.

Laporan resmi menyebutkan hampir 200 ribu orang terbunuh akibat maraknya perkelahian genk dari pesaingan bisnis dan politik mafia obat bius.

3, Penutup

Dari uraian ditas sudah jelas bahwa Pemilu serentak tahun 2019 untuk memilih Presiden, anggota DPD, DPR, DPRD I dan DPRD II saat ini sangat penting.

Meski hasil Pemilu Parlemen masih belum memuaskan semua pihak karena masih banyak pengangguran, harga-harga tidak stabil namun ada sejumlah capaian yang membanggakan secara fisik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana infrastruktur baik jalan, jembatan dan bendungan untuk irigasi.

Sejumlah kepala daerah pilihan di era demokrasi berhasil membangun kotanya maupun daerahnya dengan baik seperti Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Sekarang tinggal pilihaan pembaca menentukan masa depan bangsa ini tidak memilih atau Golput, milih orang baik atau mempertahankan bandit atau politisi dengan rekam jejak yang busuk.

Penulis juga berpendapat bahwa seruan boikot pemilu dan golput adalah naif. Karena seruan boikot pemilu dan golput hanya ada saat negara dikuasai diktator militer. Namun saat ini adalah era demokrasi dan terbuka penyeru golput dan boikot pemilu kami anggap pahlawan kesiangan.

Bagi warga di daerah jangan sampai DPRD diisi oleh para bandit, teliti rekam jejaknya apakah masa lalunya terlibat korupsi. Selamat Memilih.[ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar