Sorotan

Lagi-lagi tentang Front Pembela Islam, FPI..

Ribut Wijoto.

KEBERADAAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) kembali menjadi sorotan. Kali ini, sorotan terkait dengan belum adanya pengesahan izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah Republik Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut, surat pengajuan perpanjangan SKT FPI dikembalikan karena persyaratan belum lengkap. Dari 20 syarat formal yang ditetapkan, FPI baru menyerahkan 10 persyaratan. FPI diminta melengkapi.

Namun informasi yang beredar di masyarakat jauh berbeda. Ramai di perbincangan publik, Pemerintah diklaim menolak perpanjangan izin SKT FPI.

Sorotan tentang perpanjangan SKT itu berkelindan dengan isu-isu lain yang terus merebak luas, yakni terkait polemik keberadaan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Habib Rizieq pergi ke Arab Saudi akhir April 2017 untuk ibadah Umrah.

Namun hingga 2 tahun berlalu, Habib Rizieq belum juga pulang ke Indonesia. Padahal 2 kasus yang menjeratnya sebelum keberangkatan ke Arab Saudi telah dihentikan oleh pihak kepolisian. Pertama, kasus dugaan konten pornografi bersama Firza Husein. Kedua, kasus dugaan penghinaan Pancasila.

Uniknya, walau posisi di luar negeri, Habib Rizieq berperan besar dalam konstalasi Pemilihan Presiden RI tahun 2019 lalu. Dia turut merancang Ijtimak Ulama yang mendorong dukungan terhadap Calon Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan nyata dari FPI terhadap Prabowo Subianto itu tidak bertepuk sebelah tangan. Prabowo bahkan berjanji akan menjemput Habib Rizieq ke Arab Saudi jika terpilih menjadi Presiden RI.

“Dalam ijtimak yang ke-2 saya sudah mengatakan, begitu saya menang, saya akan mengembalikan Habib Rizieq Shihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau,” kata Prabowo Februari 2019.

Tapi Prabowo ternyata kalah dalam Pilpres 2019. Meski begitu, santer terdengar, Prabowo tetap mengusahakan untuk memulangkan Habib Rizieq. Usaha melalui konten rekonsiliasi. Prabowo diinformasikan bersedia menjalin rekonsiliasi dengan Joko Widodo (sebagai pemenang Pilpres 2019) jika Pemerintah RI membantu kepulangan Habib Rizieq.

Bagaimana jawaban Pemerintah RI? Melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, sikap Pemerintah RI tampaknya tidak terlalu positif. Moeldoko menandaskan bahwa Pemerintah tidak pernah melarang Habib Rizieq pulang ke Indonesia. Terlebih, Habib Rizieq dinilai pergi bukan karena diusir namun atas keinginan sendiri. Maka, dianggap aneh bila pergi dengan inisiatif pribadi, Habib Rizieq minta pulang dengan penjemputan.

“Siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi-pergi sendiri kok dipulangin, gimana sih? Emangnya kita yang ngusir, kan enggak,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (9 Juli 2019).

Kembali ke soal perpanjangan izin SKT FPI, Pemerintah RI secara formal belum memberikan tanda tangan dengan alasan kekurangan persyaratan. Kurang 10 syarat dari 20 persyaratan.

Apakah alasan 10 persyaratan sebatas retorika dari Pemerintah RI? Apakah itu hanya isyarat halus dari sikap penolakan? Apakah Perintah Ri akan memberi izin jika 10 persyaratan telah dipenuhi oleh FPI?

Masyarakat tidak tahu pasti. Tetapi sekali lagi, di tingkat masyarakat, keberadaan FPI memang penuh polemik. Banjir dukungan sekaligus banjir penolakan.

Beberapa bulan lalu, penolakan atas izin SKT FPI juga berkembang di masyarakat. Penolakan tertuang melalui petisi yang diunggah oleh Ira Bisyir melalui laman Change.org. Petisi dengan titel Stop Ijin FPI.

Dalam petisi yang diunggah pada Senin (6 Mei 2019), Ira mengajak masyarakat menolak perpanjangan izin FPI karena organisasi tersebut dinilai radikal. Ira juga menilai FPI adalah ormas yang suka melakukan kekerasan dan mendukung HTI. Maka, Ira memohon masyarakat menolak FPI agar tercipta Indonesia yang aman dan damai.

Terkait petisi itu, FPI tidak terlalu menganggap serius. FPI mengaku telah terbiasa dengan beragam bentuk penolakan. FPI tidak terkejut. “Sudah biasa dari dulu, kami serahkan saja pada masyarakat, biar masyarakat yang menilai tentang FPI,” kata Ketua FPI Kota Depok Agus Rahmat, Jumat (10 Mei 2019).

Reaksi lebih keras diungkapkan oleh Ketua Umum FPI Sobri Lubis. Dia justru menduga bahwa penolakan izin FPI dibuat oleh orang-orang yang suka berbuat maksiaat. “Mungkin orang-orang yang doyan maksiat ya biasanya mereka yang minta supaya FPI dibubarkan,” kata Sobri, Selasa (7 Mei 2019).

Sehari setelah Ira Bisyir mengunggah petisi, aksi tandingan muncul. Imam Kamaludin mengunggah petisi yang bertitel Dukung FPI Terus Eksis. Imam menyebut bahwa FPI selalu berkontribusi pada hal positif. Seperti membantu korban bencana alam di setiap daerah, bahkan daerah yang terpencil. Maka, dia meminta netizen membantu FPI untuk selalu ada di saat masyarakat membutuhkan bantuan.

Dua bulan berlalu, Sabtu hari ini (13 Juli 2019), petisi Ira Bisyir meraih 485.316 tanda tangan dukungan. Sedangkan petisi Imam Kamaludin meraih 198.771 tanda tangan dukungan.

Begitulah, polemik senantiasa melekat dalam tubuh FPI. Benturan (kadang pemikirankadang sampai fisik) terhadap FPI bukan berasal dari satu ada dua kelompok saja. Toh, bukannya susut, cabang-cabang FPI di daerah semakin banyak.

FPI adalah organisasi yang telah teruji waktu. Presiden Indonesia boleh berganti-ganti tetapi FPI tetap pada jalur yang telah digariskan. FPI mampu melewati era kepempimpinan Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang Presiden Jokowi.

Lantas kini, bisa jadi, banyak pertimbangan yang dipikirkan Pemerintah RI dalam menyikapi permohonan izin SKT FPI. Mungkin Pemerintah RI mempertimbangkan asas kemanfaatan, mungkin asas stabilitas nasional, mungkin memang sebatas hal ihwal 10 persyaratan formal. Waktu yang akan menjawab. [but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar