Sorotan

Kode Keras Prabowo untuk Jokowi

Ribut Wijoto.

Calon Presiden Prabowo Subianto melemparkan kode keras buat kompetitornya, Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menyatakan akan mundur dari perhelatan Pemilihan Presiden 2019 bila menemukan bukti kecurangan.

Mengapa Prabowo melemparkan kode keras tersebut? Apa efek politik dari kode keras Prabowo?

Informasi rencana pengunduran diri itu disampaikan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, di Kota Malang, Minggu (13/1/2019). Menurut Djoko, Prabowo Subianto akan mengundurkan diri jika terdapat potensi kecurangan dalam Pilpres 2019.

Purnawirawan TNI itu menyampaikan, salah satu potensi kecurangan dalam Pemilu 2019 adalah diperbolehkannya penyandang disabilitas mental atau tuna grahita untuk menggunakan hak pilihnya. “Karena memang ini sudah luar biasa. Masak orang gila suruh nyoblos,” tutur Djoko Santoso.

Prabowo sendiri, tahun lalu ketika di Jawa Timur, pernah melontarkan kekhawatirannya akan adanya potensi kecurangan. Pria tegap yang telah mengantongi 7 penghargaan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) ini khawatir bakal mendapat kecurangan dalam mengarungi kerasnya proses demokrasi tertinggi di Indonesia, Pilpres 2019.

Namun ketika itu, Prabowo sama sekali tidak menyinggung rencana mengundurkan diri. Dia hanya meminta agar para pendukungnya waspada. “Satu orang satu suara. Tapi harus diamankan supaya tak ada kecurangan dan tidak akan diakali,” kata Prabowo usai berziarah di makam Habaib Soleh, kabupaten Jember, Kamis (1/11/2018).

Sehingga sebenarnya, dalam kasus ini, bukan sebatas persoalan penyandang tuna grahita yang diperbolehkan mencoblos. Satu hal yang mungkin kian mendukung kekhawatiran Prabowo akan bayang-bayang kecurangan adalah status Jokowi sebagai Presiden RI alias petahana. Sebab sebagai Presiden RI, Jokowi adalah pengendali pemerintahan. Wajar bila Jokowi dikhawatirkan memanfaatkan birokrasi pemerintahan untuk memenangi Pilpres. Bahkan mungkin saja, Prabowo khawatir Jokowi mempengaruhi kebijakan-kebijakan KPU.

Rencana Prabowo mengundurkan diri dari Pilpres tentu saja bukan sekadar gertak sambal. Tanggal 22 Juli 2014, dalam jumpa pers di rumah Polonia, Jakarta Timur, Prabowo menyampaikan bahwa kubunya menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Prabowo beralasan bahwa telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil Pemilu Presiden.

Namun ketika itu, para pengamat menilai, pernyataan pengunduran diri Prabowo tidak berkekuatan hukum. Pernyatan itu tidak mengubah status Prabowo sebagai capres. Sebab, mengunduran diri memerlukan konfirmasi berupa persetujan dari lembaga tertentu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terlebih ketika itu, proses coblosan telah selesai dan sedang memasuki Rapat Pleno Rekapitulasi KPU.

Benar saja, Prabowo bersama pasangannya Hatta Rajasa beberapa waktu kemudian tetap melanjutkan proses tahapan Pilpres 2014. Dia melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kompetitornya, yakni Jokowi – Jusuf Kalla, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui proses persidangan yang menyita perhatian publik sangat luas, MK memutuskan bahwa laporan dan gugatan Prabowo tidak terbukti. MK justru menguatkan hasil rekapitulasi KPU bahwa Prabowo – Hatta mendapatkan 46,85 persen suara sedangkan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) mengumpulkan 53,15 persen suara. Jokowi pun dinyatakan secara sah memenangi Pilpres 2014.

Bagaimana jika kali ini Prabowo benar-benar mengundurkan diri? Secara hukum, orang yang telah mendaftarkan diri dan ditetapkan sebagai Calon Presiden, dia tidak bisa mengundurkan diri. Nama dan foto dirinya bakal tetap terpampang di surat suara pada saat coblosan nanti.

Namun tentu saja persoalannya tidak semudah itu. Ada banyak efek politik yang melekat dalam putusan Prabowo mengundurkan diri dari Pilpres 2019. Kegaduhan politik. Partai-partai, tokoh masyarakat, maupun masyarakat sendiri, bisa menjadi geger. Pro kontrak merebak tajam. Stabilitas politik nasional bakal bergolak.

Semua orang tentu tidak ingin kegaduhan politik melanda Indonesia. Kegaduhan yang bisa berimbas liar ke sektor-sektor lain.

Sementara itu, beberapa kalangan menilai, rencana mundur Prabowo sebatas manuver untuk menaikkan elektabilitas. Semacam bagian dari strategi pemenangan. Sepanjang tahun 2018 lalu, mayoritas lembaga survei menempatkan posisi Prabowo jauh di bawah elektabilitas (tingkat keterpilihan) dari Jokowi.

Berkaca dari hasil-hasil survei itu, Prabowo dinilai butuh manuver untuk membikin lompatan. Manuver agar elektabilitasnya sejajar dengan Jokowi. Syukur-syukur menjelang coblosan nanti, elektabilitas Prabowo mampu menyalip Jokowi.

Dugaan adanya potensi kecurangan memang cukup menguntungkan Prabowo. Sebaliknya, dugaan kecurangan cukup merugikan posisi Jokowi. Mengapa?

Dugaan tersebut menempatkan Prabowo sebagai korban kecurangan. Sebagai korban, Prabowo bisa mendulang rasa simpati masyarakat atau para pemilik suara. Masyarakat menaruh rasa kasihan. Ujung-ujungnya, para pemilik suara yang merasa kasihan itu bakal mencoblos Prabowo pada Pilpres 2019 nanti.

Sebaliknya, dugaan kecurangan cukup merugikan posisi Jokowi. Sebab, saat ini, posisi Jokowi sebagai Presiden Indonesia, sebagai pengendali pemerintahan, sebagai petahana. Walau penyelenggara Pilpres adalah KPU, dugaan kecurangan bisa berkelak-kelok dan lalu mengarah pada Pemerintah juga, dalam hal ini, Jokowi. Jika itu terjadi, Jokowi bisa dituding sebagai penyebab kecurangan. Citra yang negatif. Elektabilitas Jokowi bisa melorot karenanya.

Lepas dari beragam kemungkinan tafsir, semua orang perlu berprasangka baik pada Prabowo. Bahwa, rencana mundur Prabowo benar-benar dilandasi oleh keinginan mulia, yaitu keinginan menciptakan proses demokrasi yang jujur, bersih, dan elegan. [but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar