Sorotan

Kentut dalam Sepak Bola Indonesia

Selama puluhan tahun, sepak bola Indonesia tak pernah sepi dari isu dan tudingan suap, pengaturan skor, dan juara ‘settingan’. Kasak-kusuk itu beredar dari mulut ke mulut. Internet dan media sosial mengamplifikasi isu itu melalui akun-akun anonim yang dengan enteng menyebut ‘Tim X’ juara settingan, ‘Tim Y’ kalah karena disengaja, pemain ‘Z’ disuap, dan sebagainya.

Celakanya, akun-akun anonim tak menyertakan bukti. Akhirnya semua seperti memiliki kesepakatan bersama: isu pat gulipat dalam sepak bola Indonesia seperti kentut. Bau busuk tercium, tapi tak terlihat, dan tidak diketahui dari mana sumbernya atau siapa yang mengeluarkannya.

‘Kentut’ itu akhirnya jadi komoditas kambing hitam kegagalan dan amunisi untuk menjatuhkan lawan. Pelatih tim yang kalah dengan enteng menuding wasit. Suporter tim yang gagal juara menyebut tim yang berhasil juara adalah hasil ‘settingan’ atau pengaturan. Pada akhirnya, siapapun juara liga sepak bola di Indonesia tak pernah mendapat predikat baik.

Langkah-langkah pemerintah maupun federasi untuk menangani ‘kentut’ ini juga jauh dari memuaskan. Saat ini memang sudah terbentuk Satuan Tugas Anti Mafia Bola oleh polisi. Namun sebelumnya selama bertahun-tahun pemerintah cenderung membiarkan hal tersebut sebagai urusan internal PSSI. Sementara itu, PSSI kehilangan kredibilitas dan integritas di mata publik sepak bola. Riuhnya pembicaraan soal dugaan skandal tim nasional Indonesia dalam semifinal Piala AFF 2010 menunjukkan bahwa kepercayaan (trust) publik terhadap sepak bola tengah anjlok.

Dalam situasi buntu seperti ini, jurnalisme investigasi media massa bisa menjadi solusi. Reportase investigatif adalah varian jurnalisme yang mencoba menelisik fakta-fakta di balik sebuah peristiwa, membongkar penyelewengan, dan memburu perilaku jahat yang merugikan publik.

Reportase investigatif membutuhkan waktu lebih lama daripada reportase biasa. Wartawan harus mengumpulkan semua fakta, melakukan cek dan ricek, untuk memastikan kebenarannya. Selain itu, reportase investigasi lazim menggunakan narasumber anonim dengan alasan perlindungan terhadap ancaman kehilangan nyawa pribadi dan keselamatan keluarga.

Penggunaan narasumber anonim dalam reportase investigasi media massa, jelas lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada sekadar cuitan akun anonim di media sosial. Dengan melindungi identitas narasumber, maka tanggung jawab hukum setiap pernyataan yang dilontarkan mereka dibebankan pada redaksi media massa bersangkutan.

Oleh sebab itu, media massa tak boleh hanya mengandalkan keterangan satu narasumber anonim. Setidaknya harus ada keterangan dua narasumber anonim lagi harus diverifikasi terpisah. Ini untuk mengantisipasi ketidakakuratan keterangan maupun kebohongan sang narasumber anonim.

Mereka yang tak puas terhadap pemberitaan investigasi media massa, sebaiknya tidak terburu-buru melapor ke polisi. Undang-Undang Pers Nomor 40 sudah menyediakan mekanisme yang layak tanpa harus tergesa-gesa berperkara. Apalagi polisi sendiri tak mudah menghakimi sebuah karya jurnalistik sebagai bentuk fitnah dan pencemaran nama baik. Ini membutuhkan kompetensi dan otoritas profesi.

Setiap laporan hukum terhadap karya jurnalistik pada akhirnya akan dikembalikan kepada Dewan Pers, sebagaimana Nota Kesepahaman Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Nota kesepahaman Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian RI ini ditandatangani di Ambon, pada 9 Februari 2017.

Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan, jika ada laporan masyarakat terkait sengketa pemberitaan, maka polisi akan mengarahkan pelapor untuk melakukan langkah-langkah bertahap menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan Dewan Pers, maupun proses perdata.

Pasal 5 ayat (2) menegaskan, bahwa untuk menyimpulkan dan menilai sebuah karya jurnalistik polisi akan berkoordinasi dengan Dewan Pers. Bagaimana pun yang memiliki kompetensi dan otoritas untuk menilai prosedur liputan maupun ada tidaknya itikad buruk dalam sebuah berita memang Dewan Pers.

Maka, demi sepak bola Indonesia yang tak terpolusi bau kentut, praktik jurnalisme investigatif hendaknya disambut baik dan tidak terburu direspons dengan langkah hukum. Bahkan jika perlu, semua pemangku kepentingan sepak bola berlomba-lomba mengajukan diri untuk diselidiki Satuan Tugas Anti Mafia Bola sebagai bukti bersih diri.

Wartawan baik. Suporter baik. Tentu saja, klub sepakbola juga harus baik. Salah satu kunci keberhasilan sepak bola di Eropa adalah partisipasi media massa. Berita investigasi seperti yang diterbitkan Der Spiegel terhadap dugaan kecurangan Manchester City menjadi informasi bagi UEFA untuk memberlakukan aturan Financial Fair Play secara benar. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar