Sorotan

Kelemahan Semua Survei Pilpres yang Tak Bisa Dipungkiri

Ribut Wijoto.

SALAH SATU ANAK KANDUNG REFORMASI tahun 1998 adalah lembaga survei. Begitu kran demokrasi dibuka dan persaingan sesama partai politik lebih fair, lembaga survei seperti perempuan subur tanpa KB. Berkembang biak dan beranak pinak tanpa kontrol.

Selama Orde Baru, wajar saja lembaga suvei seperti barang langka. Lha apanya yang mau disurvei? Partai politik hanya tiga. Golkar hampir selalu menang lebih dari 70 persen. Sekeras apapun calon anggota legislatif, kalau dia berada di nomor buntut, mustahil untuk dapat mendapatkan kursi dewan. Tokoh-tokoh populer juga jarang yang berani buka suara tentang keinginannya menjadi calon presiden. Ya, mungkin, mereka takut dengan sosok Soeharto.

Selama perjalanan tahapan-tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini, survei terus saja rajin mewarnai. Lembaga survei memamerkan elektabilitas (tingkat keterpilihan) tokoh bahkan sejak pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu masa pendaftaran dibuka, lembaga survei kian getol merilis hasil penelitiannya.

Kalau ada yang mau menyimak ulang hasil-hasil survei dari masa sebelum pendaftaran hingga masa penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, mereka bisa senyum-senyum sendiri. Sebab, ada beberapa tokoh yang elektabilitasnya tinggi dalam survei, tokoh tersebut ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh partai. Sebaliknya, kemunculan Sandiaga Uno dan KH Ma’ruf Amin ternyata sebelumnya tidak tidak terlalu menempati posisi unggul dalam berbagai hasil penelitian lembaga survei.

Kini tahapan Pilpres sudah memasuki masa tenang. Coblosan tinggal 2 hari lagi, yakni 17 April 2019.

Di masa tenang ini, KPU sudah mewanti-wanti, sesuai aturan perundang-undangan, lembaga survei dilarang merilis hasil penelitian. Artinya, rilis survei yang berulang-ulang selama tahapan Pilpres, kini, telah berakhir. Telah final.

Lalu bagaimana hasilnya? Apakah hasil survei sejajar dengan hasil coblosan?

Tentu kita harus menunggu rekapitulasi (penghitungan) perolehan suara dari KPU, yiatu 25 April 2019. Atau setidaknya, kita bisa memperoleh gambaran hasil melalui quick count (penghitungan cepat) dari berbagai lembaga.

Tetapi di luar validitas dan proses penelitian yang ilmiah, seluruh survei Pilpres 2019 memang memiliki kelemahan. Seluruh lembaga survei tidak bisa menjangkau dinamika selama masa tenang. Untuk Pilpres 2019, masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 hingga 16 April 2019.

Apapun fenomena atau peristiwa selama tiga hari itu tidak akan pernah terbaca oleh survei.

Selama masa tenang, seluruh kegiatan kampanye dihentikan. Termasuk alat peraga kampanye (APK) yang menempel di pinggir-pinggir jalan, di tembok-tembok perumahan, di jembatan layang; keseluruhannya harus dicopot. Begitu pula iklan ataupun advetorial di media massa.

Tapi, itu bentuk-bentuk kampanye konvensional, kampanya yang sesuai dengan aturan KPU. Padahal ada banyak kampanye tidak konvensional yang bergelibat di masyarakat.

Selama masa tenang, tim sukses semua capres masih bebas menjalin komunikasi dengan pemilik suara atau perkumpulan-perkumpulan atau komunitas-komunitas atau instansi-instansi. Tentu saja pertemuan yang tidak secara terang-terangan sebagai bagian dari kampanye. Padahal tujuannya jelas, upaya mendulang suara.

Media sosial juga sulit dikontrol selama masa tenang. KPU hanya menyimpan akun-akun resmi media sosial dari tim pemenangan. Padahal akun-akun tidak resmi jumlahnya, entah berapa. Akun-akun yang secara gencar membangun opini positif bagi calon yang didukung dan sebaliknya membangun opini negatif bagi calon seberangnya.

Coblosan di luar negeri yang jadwalnya mendahului coblosan di tanah air juga berpotensi dimanipulasi untuk kepentingan calon tertentu. Saat ini, banyak beredar penghitungan cepat model exit poll (menanyakan pilihan pemilik suara usai mencoblos di TPS). Persebaran melalui media sosial serta dishare (disebar) dalam berbagai grup whatsapp. Tujuannya pasti, mencoba memengaruhi psikologi calon pemilih.

Apakah hasil exit poll tersebut telah benar-benar dijalankan sesuai standar ilmiah? Tidak ada yang tahu pasti. Yang utama bagi mereka, hasilnya disebar. Hasil yang memenangkan calon tertentu.

Seluruh survei juga tidak mampu menjangkau aksi bandar judi atau kelompok di luar tim pemenangan. Mereka bisa saja menjalankan aksi ilegal yang mengacaukan peta dukungan.

Terlebih, lembaga survei juga tidak bisa menjangkau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada jam-jam menjelang coblosan. Yakni, dini hari dan pagi hari tanggal 17 April 2019. Pada jam-jam krusial ini, ada istilah yang cukup tenar ‘serangan fajar’. Sekelompok orang yang bertamu ke rumah-rumah pemilik suara untuk membagi-bagikan uang maupun bingkisan.

Tentu saja bukan uang diberikan sebagai sedekah atau santunan. Itu adalah uang suap. Uang yang diberikan dengan kesepakatan bahwa si penerima diminta untuk mencoblos tanda gambar sesuai dengan keinginan pemberi uang.

Ada sebuah penelitian mengejutkan tentang pendapat masyarakat menyikapi serangan fajar. Hasil survei Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Senin (8/4/2019), menemukan temuan bahwa 98,2 persen masyarakat Jatim menyatakan mau menerima pemberian uang maupun bantuan lainnya dari calon.

Selama masa tenang hingga orang masuk ke bilik suara, beragam peristiwa bisa terjadi. Kampanye terselubung maupun berbagai kecurangan yang memungkin orang untuk mengubah pilihan. Memungkinkan peta kekuatan calon presiden berubah signifikan.

Dan keseluruhannya, semuanya, berada di luar jangkauan lembaga survei. Hasil survei yang penelitiannya dilakukan sebelum masa tenang. [but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar