Sorotan

Katut Edan Gara-gara Pilpres

Ribut Wijoto.

PERHELATAN DEMOKRASI Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2019 benar-benar menyita perhatian masyarakat. Informasi positif dan negatif bergulir mewarnai pertarungan ulang Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi).

Tak hanya bergulir, informasi positif dan negatif itu seperti disemburkan. Bergerak ke segala arah. Kadang bertubrukan. Kadang berkelindan. Dan membuat banyak orang seperti katut edan.

Perdebatan di media massa mainstream (entah itu televisi, media cetak, maupun media online) masih cukup terkendali. Orang-orang yang berkomentar atau melontarkan pandangan mayoritas tokoh publik, dikenal masyarakat luas. Apalagi media massa mainstream terikat dengan kode etik jurnalistik, tidak sembarangan menayangkan berita.

Tapi di media sosial kondisinya jauh berbeda. Tidak ada editor di facebook dan twitter, tidak ada redaktur di youtube dan blog. Maka, orang-orang yang berkomentar di media sosial bisa sembarang profesi. Kadang kala anonim.

Di media sosial inilah informasi negatif kerap nyaman bermukim. Bermukim dan berkembang biak secara agresif. Selalu ada tudingan baru, selalu ada update hujatan, fitnah-fitnah hilir mudik tiada henti. Caci maki jadi barang murahan.

Cobalah ikut tiga atau empat grup facebook yang berbasis pendukung Jokowi. Di situ postingan dan komentar yang mengarah pada upaya merendahkan kubu Prabowo bejibun jumlahnya. Informasi negatif yang lantas dishare oleh anggota-anggota grup. Begitu pula sebaliknya, situasinya sama persis bila mengikuti grup-grup yang berbasis pendukung Prabowo. Kubu Jokowi jadi sasaran tembaknya.

Mengikuti postingan dan obrolan grup-grup pendukung Pilpres 2019 itu rasanya jadi edan semua. Tidak ada yang namanya argumentasi. Yang adalah apologi alias pembenaran. Barbar. Merasa paling benar sendiri.

Padahal Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit IV Cyber Crime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal bekerja 24 jam. Mereka memantau setiap gerak gerik akun yang mencurigakan. Akun yang berpotensi membikin resah dunia maya. Akun yang menghujat orang lain. Akun yang dinilai menyebarkan ujaran kebencian.

Bukan hanya tim Cyber Crime Polri, pergerakan dunia maya perihal Pilpres 2019 juga dipantau oleh masing-masing tim pemenangan dan relawan. Apabila ada hujatan yang dinilai berlebihan, mereka tak segan melaporkan ke aparat kepolisian.

Jadi media sosial sangatlah tidak aman. Borgol polisi siap menjemput paksa. Ruang pengap penjara selalu menunggu.

Persoalannya memang, situasi chaos (kacau) di media sosial sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu. Sebuah profesi yang dalam beberapa tahun terakhir cukup trend: buzzer. Para buzzer inilah yang terus menerus memroduksi dan menyebar informasi positif dan negatif.

Informasi positif untuk mengangkat citra tokoh yang dia dukung. Sebaliknya, informasi negatif untuk melemahkan citra lawan politik tokoh yang mereka dukung. Mencipta hoak pun tak segan mereka lakukan. Sebab memang mereka dibayar untuk aktivitas tersebut.

Sebuah media nasional pernah mewawancarai seorang buzzer. ”Serangan kampanye negatif dan kampenye hitam paling cepat melalui medsos. Hitungannya detik,” ucap buzzer berinisial MF yang meminta agar identitasnya dirahasiakan itu.

Cara kerja buzzer ada di balik layar. Identitas mereka dirahasiakan. Sebab, pelaku buzzer sangat berisiko berhadapan dengan hukum. Sebab, aktivitasnya menjurus pada konten-konten yang menyerang atau merugikan orang lain, ketimbang menyajikan isu-isu positif. Para buzzer biasanya menggunakan akun baru atau akun palsu guna melindungi privasi.

MF menuturkan bahwa satu tim buzzer terdiri dari beberapa orang yang dibagi dalam tiga kelompok kerja. Terdiri dari person in charge (PIC) dan PIC support, content writer, lalu admin. Kelompok pertama bertugas menyusun strategi dan implementasi medsos serta merancang desain sosialisasi sesuai target sasaran, hingga mengukur efektivitas pesan. Kelompok kedua tugasnya menulis naskah untuk diposting di website, akun medsos, hingga pesan broadcast di instant messenger WhatsApp. Kelompok ketiga bertugas mengawasi isu-isu dan mempertajam isu tersebut.

Melihat cara kerja buzzer, mereka sangat terorganisir, rapi, memiliki sasaran tembak, dan mereka menerima duit besar. Ketika mereka menyebar informasi palsu alias hoak, itu memang disengaja. Bagian dari SOP (standar operasional produk) pekerjaannya. Kalau mereka terlihat edan di media sosial, itu memang sesuai dengan perencanaan.

Para buzzer susah dilacak aparat kepolisian karena mereka ahli teknologi informasi. Bidang IT adalah dunia mereka. Bahkan, seperti hacker atau tukang retas, mereka memiliki kemampuan membobol pengamanan website milik instansi-instansi dunia.

Lha bagaimana kalau kita sebagai masyarakat umum katut (ikut-ikutan) edan seperti para buzzer? Katut menghujat salah satu peserta Pilpres 2019, entah Prabowo, entah Jokowi, entah Sandiaga Uno, entah Kiai Ma’ruf Amin, ya tunggu saja aparat kepolisian akan menjemput paksa kita. Aparat akan datang membawa borgol bersama pasal-pasal KUHP.

Itulah sebabnya, kita sebagai masyarakat umum, di Pilpres sekadar simpatisan, harus berpikir ulang jika tergoda katut edan. Tidak ada untungnya sama sekali. Mungkin kita terlihat kritis, mungkin kita tampak terkenal, mungkin kita jadi sorotan; padahal itu semua semu. Maya.

Ada peribahasa tua, ‘dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengahnya’. Peribahasa ini artinya, apabila ada orang-orang berkedudukan tinggi berkelahi atau bersengketa maka yang menjadi korban adalah orang kecil.

Kita harus memahami bahwa Jokowi dan Prabowo adalah tokoh-tokoh besar, gajah-gajah. Mereka maju dalam gelanggang Pilpres dengan diusung oleh partai-partai, didukung berbagai organisasi kemasyarakatan, disokong modal besar, dan basis massa yang membludak. Ketika mereka berdua (bersama pasangan masing-masing) bertarung memperebutkan kursi RI 1, kita sebagai masyarakat biasa tidak perlu ikut-ikut turun ke gelanggang. Kita nanti hanya akan bernasib seperti pelanduk.

Yang utama saat ini, bagi kita, adalah kembali pada akal sehat.  [but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar